Terminal LNG Sidakarya, Perusda Ditentang Pelindo Disayang

Ket photo : Aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( WAHHI ) ikut aksi menentang Pembangunan LNG PT. Pelindo 3

Denpasar, Deliknews – Cukup menarik keberadaan rencana proyek Terminal Liquefied Natural Gas (LNG) Sidakarya Denpasar yang akan dibangun Perusahan Daerah (Perusda) Provinsi Bali dengan menggandeng PT. Dewata Energi Bersih (DEB) dan bekerjasama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang dikabarkan untuk kemandirian sumber energi Bali.

Pasalnya, begitu proyek ini muncul dan rencana pembangunannya masih dalam kawasan Teluk Benoa langsung mendapat sorotan dari masyarakat Desa Adat Intaran Sanur.

Tidak saja itu, aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) juga ikut melakukan aksi menentang pembangunan LNG di balik PT. Pelindo 3 terus melakukan pengurugan laut untuk reklamasi di Teluk Benoa yang terkesan ditimang timang alias disayang.

Bandesa Adat Intaran, I Gusti Alit Kencana dalam orasinya menegaskan, proyek pembangunan terminal LNG di kawasan mangrove dinilai akan mengancam perairan Sanur. “Semestinya mangrove dan terumbu karang dijaga, bukan malah dirusak” tegas Gusti Alit Kencana kepada wartawan, Selasa (21/06/2022)

Dimintai pendapat di sela-sela aksi demo, salah satu tokoh masyarakat Sanur lainnya Made Arjaya mempertanyakan, mengapa terminal LNG yang sudah ada di Benoa (PT. Pelindo 3-red) dipindah ke kawasan mangrove berdekatan dengan wilayah Sanur ?

“Kami turun ke jalan hari ini, dalam artian masyarakat kami jangan lagi dijadikan korban. Ini menjadi pertanyaan besar, ini negara kita negara kekuasaan apa negara demokrasi. Poin pentingnya kami menolak, kami menolak pembangunan terminal LNG. LNG-nya kami terima sudah benar di Benoa, tapi kenapa sekarang harus dibawa ke mangrove di wilayah kami, itu saja,” ujar Arjaya.

Sebelumnya juga kepada wartawan, Direktur Walhi Bali, Made Krisna Dinata yang akrab disapa Bokis memaparkan, hasil riset yang dilakukan Kekal, Frontier, dan Walhi menghasilkan fakta, bahwa pembangunan terminal LNG di kawasan mangrove paling sedikit membabat mangrove seluas 7,73 hektar dan merusak terumbu karang seluas 5,75 hektar.

“Dampak dari rusaknya mangrove dan terumbu karang adalah abrasi yang berpotensi mengancam eksistensi 6 tempat suci di Sanur,” singgung Bokis.

Sementara itu di tempat terpisah Bagus Gede Ananta Wjaya Karna selaku Direktur Pengembangan Usaha Bali dari PT. DEB yang merupakan rekanan Perusda Bali menyampaikan, terkait kenapa harus membangun Terminal LNG lagi sementara sudah ada di PT. Pelindo III ditanggapi pihaknya bawasan hal itu murni merupakan orientasi bisnis.

“Suatu contoh dalam suatu kawasan berdiri hotel terus disebelahnya keluar ijin lagi mendirikan hotel apakah harus dilarang ? Ini murni merupakan orientasi bisnis,” jawabnya.

Ananta Wijaya menegaskan, terlepas dari hubungan urusan bisnis PT. Pelindo 3 dengan PT. PLN pihaknya tidak mau mencampuri. Terpenting sebutnya, saat sekarang Perusda Bali bersama PT. DEB sudah menjalin kerjasama dengan PT. PLN guna kemandirian sumber energi Bali dan tentunya juga memberi pendapatan begitu besar terhadap daerah.

“Di sini kita masyarakat Bali bukan sebagai obyek atau penonton saja tapi sebagai subyek yang menerima manfaat dari sebuah proses pembangunan Terminal LNG Sidakarya dalam menjaga kemandirian energi Bali. Jika ini berjalan, tentunya merupakan yang pertama dan satu-satunya di Indonesia sebagai Terminal LNG yang dikelola perusahaan daerah,” tegasnya.

Humas PT DEB, Ida Bagus Ketut Purbanegara saat dihubungi via pesan WhatsApp (WA) menyampaikan, bahwa rencana pembangunan terminal LNG telah dirancang sedemikian rupa untuk mengedepankan kesucian dan keharmonisan alam Bali.

Dengan demikian jika terwujud tentu menurutnya akan berkontribusi besar terhadap terciptanya penambahan lapangan kerja baru yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.

Tak hanya itu, dirinya juga memastikan bahwa rencana pembangunan tersebut telah sesuai dengan visi Pola Pembangunan Semesta Berencana (Nangun Sat Kerthi Loka Bali) yang mengedepankan kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya.

Ia berharap masyarakat masih mau untuk diajak berdialog sebagai upaya untuk memberikan pemahaman dan edukasi secara mendalam khususnya kepada masyarakat Denpasar.

“Tidak ada pemanfaatan lahannya mencapai 14 hektar, yang ada cuma sekitar 3 hektar, dan itu pun tidak seluruh lahan dimanfaatkan. Kami juga membantah akan ada pembabatan hutan mangrove. Lahan tersebut akan diganti dengan reboisasi di tempat lain yang ditunjuk pihak Kehutanan,” terangnya.

Dirinya menyatakan sangat menghargai aspirasi warga dengan membuka pintu dialog untuk saling menyampaikan dan menerima argumentasi demi kepentingan bersama.

“Tapi mari kita bicarakan, kalau ada yang masih kurang nyambung ayo kita berdialog, karena semua ini untuk kepentingan bersama. Ke depannya rencana ini akan mendukung kemandirian energi Bali dan pariwisata yang ramah lingkungan. Jadi kenapa harus dipertentangkan?” tanya Purbanegara.

Pembangunan terminal LNG itu nantinya lanjut Purbanegara, adalah untuk mendukung penggunaan energi bersih untuk pembangkit listrik sehingga ada tambahan pembangkit 2×100 MW dengan pola pemanfaatan terminal LNG terapung untuk mendukung keandalan energi listrik tersebut yang dinilai tepat untuk mendukung terciptanya efisiensi energi listrik di Pulau Bali.

“Penggunaan LNG untuk energi listrik juga memiliki nilai lingkungan dan ekonomis yang tinggi. Dibandingkan dengan bensin dan solar, LNG lebih ramah lingkungan karena dapat mengurangi emisi sekitar 85%, dan dibandingkan CNG (compressed natural gas), LNG memiliki nilai densitas energi 3 kali lebih besar pada volume yang sama di samping menghasilkan harga ekonomi kelistrikan yang sangat efisien,” paparnya.

Rencana pembangunan terminal LNG tersebut jelasnya, tidak akan mengganggu kesucian Pura sekitar. Dimana dirinya menjelaskan bahwa jarak terdekat dengan Pura adalah sekitar kurang lebih 500 meter, yang bila mengacu pada RTRW Kota Denpasar tidak ada potensi pelanggaran di dalamnya,” urainya.

Selanjutnya Purbanegara menambahkan pembangunan yang direncanakan adalah dengan membuat dermaga Jetty untuk kapal pengangkut LNG dari Ladang Gas Tangguh, Papua.

Mengenai adanya isu bahwa dermaga akan merusak terumbu karang, menurutnya di wilayah itu terumbu karangnya jenis-jenis yang sudah mati, dan rencana penanaman pipa untuk penyaluran gas di kedalaman 10 meter dari Jetty ke terminal LNG yang melewati area mangrove yang tidak akan mengganggu ekosistem dan akar mangrove di sekitar.

“Memang ada yang tidak sinkron antara Perda RTRW Denpasar Nomor 8 tahun 2021 yang menyebut wilayah Sidakarya sebagai blok khusus untuk pemanfaatan LNG dengan Perda RTRW Bali Nomor 3 tahun 2020 yang menyatakan daerah itu merupakan wilayah konservasi. Untuk itu, kita mengacu pada ketentuan UU Cipta Kerja dimana disebutkan bahwa bila ada aturan yang berbeda maka yang dijadikan acuan adalah ketentuan yang terbaru,” pungkas Humas PT DEB.
[ dn ]

Pos terkait

loading...