Dibiarkan Praktik Cashback Operator Kapal Fery di Padang Bai

Ilustrasi. (Foto : instagram bhitukatransport)

Karangasem – Sempat sebelumnya disorot, jasa layanan penyeberangan di Pelabuhan Padang Bai Karangasem masih bandel menjalankan praktik cashback antara operator kapal feri dengan supir truk.

Praktik abu-abu disinyalir dapat memicu persaingan tidak sehat dan juga rentan terhadap manipulasi data serta persekongkolan dalam penyebrangan barang di Pelabuhan Padang Bai terkesan dibiarkan oleh penegak kebijakan.

Bahkan, pasca persoalan ini menjadi sorotan publik dan dilakukan kesepakatan untuk meniadakan praktik cashback, hal itu ternyata hanya sebatas wacana alias hisapan jempol semata. Tetap saja masih berjalan dan pertemuan para pihak penentu kebijakan otoritas Pelabuhan Padang Bai pun terkesan mubasir, hingga saat ini belum dapat merumuskan keputusan tegas.

Korsatpel BPTD Padang Bai-Lembar, I Nyoman Agus Sugiarta kepada awak media menyampaikan, baru akan membuat konsep kesepakatan dan meneruskan kepada masing- masing kepala cabang perusahan kapal fery untuk diadakan pertemuan kembali

“Dari BPTD akan membuat Konsep kesepakatan terkait pemberian cashback juga sangsi- sangsinya, dan nantinya kami akan meneruskan kepada masing- masing kepala cabang untuk diadakan pertemuan kembali, agar dapat mengambil dan menandatangani keputusan itu”. ucapnya kepada wartawan, pada Selasa (22/06/2022) baru-baru ini.

Senada dengan itu, Kapolsek Padang Bai Kompol Made Suadnyana S.Sos mengatakan, dari pihak kepolisian akan mengawal hasil kesepakatan yang nantinya ditandatangani bersama-sama dan tidak akan tebang pilih apabila ada perusahaan pelayaran yang melanggar kesepakatan sesuai dengan sangsi-sangsi yang diberikan BPTD.

Namun sisi lain Kapolsek Padang Bai menyebut praktik cashback tidak melanggar hukum. “Untuk pemberian cashback itu tidak melanggar hukum, hanya saja dari pihak polsek mengembalikan lagi kesepakatan itu kepada para operator pelayaran dan BPTD. kami hanya akan mengawal keputusan yang diambil beserta sangsi sangsinya, saat keputusan itu dibuat,” ucap Kapolsek Padang Bai.

Sisi lain juga sebelumnya, saat dikonfirmasi wartawan secara terpisah Manager ASDP Padang Bai Nikson Ambarita mengatakan, bahwa hal itu memang benar terjadi dilakukan dan tidak menabrak aturan yang ada. Ia juga menjelaskan, bahwa semua perusahan kapal fery diberlakukan sama.

“Memang benar, ibaratnya itu sebuah promosi, dan kami juga tidak memaksakan kehendak. Mereka mau silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Karena menurut saya tidak ada aturan yang ditabrak,” pungkas Nikson Ambarita.

Untuk diketahui, praktik ini pun tidak dilakukan di areal pelabuhan Padang bai, tapi di jalan raya yang justru rentan mengganggu kenyamanan pengendara dan bisa mengakibatkan kecelakaan.

Sejatinya, informasi dapat digali usaha menggaet penumpang kapal fery ini melibatkan para satpam (scurity) ASDP Pelabuhan Padang Bai yang bergerilya menghentikan sopir truk dan kendaraan pengangkut barang di sepanjang jalan Bay Pass Ida Bagus Mantera hingga Jalan Gatot Subroto Denpasar.

“Saya bawa mobil truk sedang (TS) dikasi cash back Rp 200 ribu. Jika truk berat (TB) itu dapat Rp 400 ribu dan untuk tronton sampai Rp 500 ribu,” terang sumber seorang sopir saat ditemui wartawan sedang parkir menunggu kapal berangkat dekat Pelabuhan Padang Bai di Karangasem, Selasa (14/06/2022)

Praktik ini begitu vulgar dibalik aturan lalu lintas jalan raya dan upaya pemerintah telah menetapkan tarif ongkos penyebrangan kapal fery yang telah dituangkan dalam peraturan pemerintah dan undang-undang.

Padahal, mengutip Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016, Permenkeu Nomor 37/PMK.10/2008, tarif tersebut merupakan pemasukan negara yang terdiri dari jasa pelabuhan, jasa angkutan, dan jasa asuransi.

Begitu juga menurut Undang Undang No 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang larangan monopoli dan persaingan tidak sehat, sebagaimana dituangkan dalam pasal 5 mengenai penetapan harga dijelaskan, bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

Sebagaimana dalam pasal 20, UU No 5 Tahun 1999 juga dituangkan, bahwa pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi.

Patut diduga praktik cashback dilakukan operator pelayaran di Pelabuhan Padang Bai telah terjadi persekongkolan penetapan harga sebagai salah satu pelanggaran usaha sangat berat. Begitu juga dalam mendukung upaya praktik Cashback itu, disinyalir telah melabrak aturan lalu lintas jalan raya, memberhentikan kendaraan tanpa surat tugas yang jelas.

Tentunya para pihak berwenang seperti, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kejaksaan, dan lembaga penegak aturan serta hukum lainnya dapat melihat keadaan ini melakukan penyelidikan atau pengecekan ke lapangan bukan terkesan malah dibiarkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.