Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Pengadaan Makan Minum Siswa SMAN 1 Padang Panjang

Ilustrasi
Ilustrasi

Sumatera Barat, – Pengadaan makan minum siswa kurang mampu oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat (Disdik Sumbar) diduga ada penyalahgunaan wewenang jabatan pada tahun 2021 di SMAN 1 Padang Panjang wilayah Cabdin I Disdik Sumbar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mekanisme pengadaan makan minum siswa di SMAN 1 Padang Panjang berasal dari keluarga dengan ekonomi lemah tidak sesuai ketentuan.

Ditemukan pembayaran kepada penyedia untuk pengadaan pada Cabdin I dilakukan melalui transfer rekening pribadi PPTK sebagai rekening perantara untuk pembayaran kepada rekanan.

Rekanan PT FB tidak mengenal pelaksana yang menyediakan makan minum, berkomunikasi hanya dengan kepala sekolah. Semua pembayaran diterima penyedia Sdri. Dst dari bendahara asrama baik atas pembayaran tagihan makan minum siswa reguler/mandiri maupun pembayaran atas tagihan rekanan.

Dokumen pertanggungjawaban kegiatan makan minum pada Cabdin I tidak dilengkapi dengan bukti menu makan minum yang dilaksanakan oleh rekanan kepada sekolah setiap harinya. Bukti dokumentasi yang ada hanya berupa beberapa foto, namun tidak menunjukkan waktu pelaksanaan dan siapa rekanan yang melaksanakan pengadaan yang tercantum pada foto tersebut.

Tidak hanya itu, ditemukan juga dugaan mark up sehingga terdapat kelebihan pembayaran atas pengadaan makan minum untuk siswa kurang mampu pada SMAN 1 Padang Panjang sebesar Rp259 juta lebih.

Selama tahun 2021 pengadaan makan minum untuk 43 siswa kurang mampu bulan Januari sampai April dilaksanakan oleh CV GC dan pengadaan bulan Mei sampai Desember dilaksanakan oleh PT FB. Sedangkan untuk pengadaan makan minum 269 siswa reguler/mandiri, pihak sekolah menunjuk Sdri. Dst sebagai pengelola, dengan mengenakan biaya sebesar Rp30.000,00 per hari per siswa.

Diketahui bahwa SMAN 1 Padang Panjang hanya memiliki satu ruang makan siswa. Para siswa, baik siswa penerima bantuan makan minum maupun siswa reguler/mandiri, menerima makan minum dengan menu yang sama, dan makan minum di ruang makan yang sama.

Penyediaan makan minum sebenarnya dilakukan oleh pengelola makan minum di sekolah dan tidak ada tambahan makan minum seperti yang tercantum dalam SPK/kontrak. Dari bukti pertanggungjawaban diketahui bendahara asrama mencatat tagihan kepada CV GC dan PT FB dengan nilai yang sama yaitu sebesar Rp30.000,00 per hari per siswa, padahal nilai makan minum yang dibayarkan kepada CV GC adalah sebesar Rp58.500,00 per hari per siswa dan kepada PT FB sebesar Rp53.183,00 per hari per siswa.

Sdri. Dst selaku pelaksana penyediaan makan minum tidak berhubungan langsung dengan rekanan, baik CV GC maupun dengan pihak  PT FB. Semua pembayaran diterima Sdri. Dst dari bendahara asrama baik atas pembayaran tagihan makan minum siswa reguler/mandiri maupun pembayaran atas tagihan rekanan.

Segala informasi terkait pengadaan makan minum untuk bantuan siswa kurang mampu dilakukan melalui Syefriadi selaku Kepala Sekolah, sehingga PT FB tidak mengenal pelaksana yang menyediakan makan minum tersebut.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 5 menyatakan PNS dilarang menyalahgunakan wewenang, dan menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan.

Hal tersebut terjadi karena KPA lalai dalam merencanakan, mengganggarkan dan melakukan pengawasan pengadaan makan minum untuk siswa kurang mampu karena tidak mempertimbangkan kondisi di lapangan, dan PPTK terkait tidak memedomani ketentuan tentang pegadaan barang dan jasa dalam melaksanakan pengadaan makan dan minum untuk siswa kurang mampu.

Sementara Kepala Cabdin I, Mardison ketika dikonfirmasi menurutnya temuan BPK hanya selisih kontrak oleh rekanan bersama penyedia dengan besar yang diberikan rekanan ke pihak ketiga.

“Jadi sebenarnya rekanan tidak boleh memberikan kepada pihak ketiga, harus rekanan itu yang melaksanakannya,” kata Mardison.

Menurut Mardison, pembayaran kepada penyedia melalui transfer rekening pribadi PPTK sebagai rekening perantara untuk pembayaran kepada rekanan, tidak menjadi masalah.

“Ini tidak ada masalah. BPK sudah mencocokan yang di transfer ke PPTK sebanyak itu pulalah yang ditransfer ke rekanan. Itu Januari Februari karena anggaran belum cair. Proses tender bisa dilaksanakan kalau DPA sudah disahkan dan ditandatangani,” terang Kacabdin I ini.

Kabid SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Mahyan, dikonfirmasi mengatakan bahwa permasalahan ini sudah di TL oleh bagian keuangan. Namun Mahyan, tidak menjelaskan seperti apa TL (tindaklanjut) yang Ia maksud.

Sementara Syefriadi mantan Kepala SMAN1 Padang Panjang yang saat itu menjabat, dikonfirmasi terkait persoalan temuan tersebut belum merespon hingga berita ini ditayangkan.

(Darlin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.