BPK: Kadis Kesehatan Sumbar Tidak Optimal Awasi dan Kendalikan JKN

Ilustrasi JKN
Ilustrasi JKN

Padang, – Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Dinas Kesehatan Pemprov Sumbar lebih bayar sebesar Rp243 juta lebih dan berisiko tidak tepat sasaran sebesar Rp70 juta lebih pada tahun 2021.

Persoalan ini disebabkan karena Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Sumbar selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak optimal melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pendataan Program JKN.

Kemudian Kadis tidak menetapkan mekanisme pelaksanaan verifikasi dan validasi data kepesertaan JKN dan tidak memastikan keakuratan daftar peserta yang diberikan kepada BPJS.

Baca juga: Diduga Pungli, Insentif Nakes RSUD Matraman DKI Jakarta Dipotong Rp2 Miliar

Dinkes Padang Diduga Langgar Aturan Pembayaran Insentif Nakes Rp127 Juta

Selanjutnya, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) JKN melakukan pembayaran iuran jaminan kesehatan tidak berdasarkan SK Bupati/Walikota.

Bantuan iuran JKN ini bersifat cost sharing antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sumber dana iuran jaminan kesehatan bagi peserta l berasal dari APBD Kabupaten/Kota sebesar 80% dan sharing APBD Provinsi sebesar 20%.

Khusus untuk tiga kabupaten tertinggal yaitu Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, dan Solok Selatan sharing provinsi sebesar 30% dan kabupaten sebesar 70%. Untuk Peserta II, sumber dana iuran jaminan kesehatan seluruhnya berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021.

Ditemukan jumlah peserta yang terdaftar dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Provinsi tidak sama dengan jumlah peserta yang ditetapkan dalam SK Walikota/Bupati. Perbedaan jumlah peserta sebanyak 5.550 jiwa ini terdapat pada lima kabupaten/kota yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Payakumbuh.

Terdapat data peserta ganda pada empat kabupaten/kota sebanyak 256 jiwa. Ditemukan peserta yang tidak memiliki NIK pada enam kabupaten/kota sebanyak 913 jiwa, tujuh jiwa diantaranya berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tidak hanya itu, terdapat juga data NIK yang tidak valid pada penduduk yang terdaftar sebagai peserta di Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 763 jiwa. Penduduk tersebut terdaftar dengan satu NIK yang sama.

Kondisi di atas tidak sesuai dengan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pergub Sumbar Nomor 50 Tahun 2014 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato ke dalam JKN melalui BPJS Kesehatan.

Kemudian juga tidak sesuai dengan Surat PKS antara Pemprov Sumbar dengan BPJS Kesehatan Nomor 09/Yankes-DK/2021 dan Nomor 42/KTR/II-04/0121 tanggal 8 Februari 2021 tentang Kepesertaan Program JKN bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemprov Sumbar Tahun 2021.

Sementara Kadis Kesehatan Pemprov Sumbar Lili Yanwar dikonfirmasi belum bisa memberikan penjelasan terkait program JKN, hingga berita ini ditayangkan.

(Darlin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.