Bali  

Kepastian Penegakan Perda RTRW Denpasar Bagi Iklim Investasi

Oleh: A.A. Gede Agung Aryawan, ST

Foto: Kawasan Pelabuhan Benoa (ilustrasi net

Adanya pro-kontra pembangunan Terminal Khusus LNG (liquefied natural gas) di Desa Sidakarya yang mendapat aksi demo penolakan menjadi pengalaman untuk pembelajaran masyarakat dalam melihat permasalahan secara cerdas dan taat asas hukum guna memberi kepastian iklim investasi kepada investor.

Mencermati perkembangan Isu dan argumentasi penolakan, maka sudah semestinya masyarakat membaca Perda No.8 Tahun 2021 Tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Denpasar dan mengingatkan dalam peruntukan Terminal Khusus Gas sudah dibahas legislatif bersama eksekutif dan juga sudah ditetapkan setahun lalu.

Sangat jelas dan tegas untuk infrastruktur Jaringan Gas ditetapkan dalam Perda No.8 Tahun 2021 berada di Desa Sidakarya. Tentunya dalam pembuatan Perda RTRW saat itu mendapatkan pendampingan dari Para Ahli dan Akademisi melihat wilayah Kelurahan Pedungan sudah berdiri Pembangunan Indonesia Power dan Desa Pesanggaran dengan genset pembangkit listriknya.

Sementara Desa Sidakarya sendiri ditetapkan sebagai Terminal Khusus Gas yang menerima dari dermaga kapal lalu disalurkan melalui jaringan yang melewati Kelurahan Sesetan. Tidak ada salah dan tentu dalam penetapan Perda RTRW lewat Sidang Paripurna memerlukan proses pembahasan antar pihak, baik eksekutif dan legislatif. Jika melihat alasan Penolakan dalam beberapa kali pemberitaan media dan media sosial maka sangat jelas sekali terjadi Standar Ganda.

Terlebih penolakan dilakukan Desa Adat Intaran Sanur bersama Walhi Bali dengan alasan akan ada pembabatan Hutan Mangrove Tahura maka sangat gamblang dan berbanding terbalik, sementara keberadaan pembangunan Embung Sanur sendiri yang sudah membabat 2,3 hektar (Ha) Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai tidak ditolak dan alasan itu juga terkesan menjadi ambigu dan ‘mekecuh marep menek‘ (meludah ke atas muka sendiri kena)

Dimana daerah rawa yang banyak hidup Satwa Biawak termasuk Paku Laut atau Krakas, Pohon Jeruju, Jangkah dan Lindur. Dan Paku Laut sendiri termasuk Mangrove langka di Bali sangat dilindungi habis menjadi Embung Sanur dan untuk kepentingan warga Sanur.

Hal lain juga dalam penolakan mengaitkan Terumbu Karang dibalik dalam pembangunan Pelabuhan Sanur dan Pelabuhan Benoa jelas sekali sudah melakukan pengerukan Alur Kapal kenapa itu tidak ditolak? Jadi pengerukan di tengah laut ini bukan sesuatu yang baru jika kita semua mau melihat secara menyeluruh tanpa kasus per kasus karena dibalik itu ada kepentingan politik dan bisnis dari pejabat dan tokoh-tokoh sekitar kawasan.

Selanjutnya lebih menggelitik, penolakan juga mengaitkan masalah Kawasan Suci atau Tempat Suci rusak oleh Pembangunan Terminal Khusus LNG di Sidakarya juga sangat mengada ada, kita tentu melihat kondisi Pura Dalem Pengembak yang juga berdekatan dengan Dermaga Jetty di Muntig Siokan.

TPA Suwung juga sangat berdampingan dengan Pura Warung dan Pura Kahyangan Pesanggaran yang ada dalam Kawasan Hutan Mangrove Tahura Ngurah Rai. Lalu kita melihat IPAL DSDP lokasinya dempet dengan Tempat Melasti Desa Adat Kepaon dan Pura Dalem Watugunung.

Dimana tempat Melasti Kepaon ini adalah tempat Melasti Ida Bhatara Sesuhunan Pra Sanak Dalem Sakenan yang ada di Teluk Benoa. Apalagi dengan dibangunnya Terminal Khusus LNG di Sidakarya kepentingan Desa Adat Sidakarya sendiri ingin mendapatkan akses jalan untuk ke laut langsung bisa terwujud sehingga peran masyarakat Adat Sidakarya dalam menjaga wilayahnya akan dapat maksimal.

Sebenarnya hal yang mesti jadi perhatian saat ini adalah Tujuan diadakan KTT G-20, dimana para Negara peserta melakukan komunikasi saling menjaga lingkungan dan aturan Investasi. Investasi Negara Peserta KTT G-20 di Indonesia khususnya di Bali sangat kita harapkan bersama.

Lalu ketika Kepastian Hukum seperti Perda RTRW Denpasar yang jelas bisa dibatalkan dari demo dengan alasan mendengar aspirasi masyarakat, lalu mengapa saat Pembahasan Raperda RTRW Denpasar tidak menanyakan masyarakat terlebih dahulu atau memang lantaran ada kepentingan sehingga menjadi bersikap Standar Ganda.

Mari kita jaga KTT G-20 dengan cara melakukan aksi penolakan yang cerdas dan melihat aturan berlaku. Jika aturan memang memperbolehkan mengapa harus di demo, kita awasi secara bersama agar aturan jangan di langgar seperti Pencaplokan Sempadan Sungai di Ubud dan Pelanggaran Sempadan Pantai di Sanur serta wilayah kabupaten lain di Bali.

Penulis adalah Politisi dan Pemerhati Lingkungan Sosial Bali Tinggal di Denpasar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.