Dinas Pendidikan Pasaman Barat Diduga Mark Up SPj BOS Rp179 Juta

Ilustrasi
Ilustrasi

Pasaman Barat, – BPK menemukan SPj realisasi dana BOS untuk biaya cetak sampul rapor, rapor dan soal ujian lebih tinggi dari yang sebenarnya atau diduga mark up mencapai Rp179 juta lebih tahun 2021 lalu.

Pertama, hasil pemeriksaan secara uji petik pada SDN 09 Pasaman, SDN 07 Pasaman, SDN 03 Sasak Ranah Pasisie dan SDN 07 Sasak Ranah Pasisie terhadap belanja barang dan jasa cetak sampul rapor diketahui terdapat perbedaan harga dan penyedia yang dilaporkan dalam SPJ.

Cetak sampul rapor dipesan sekolah per kecamatan melalui Koordinator Korwilcam. Kepada Korwilcam Pasaman, pemesanan sampul rapor dikoordinir oleh korwilcam dan K3S atas hasil rapat di Dinas Pendidikan, penyedia diarahkan ke Percetakan AO.

Dokumen pertanggungjawaban cetak sampul rapor pada seluruh SDN di Kabupaten Pasaman Barat diketahui bahwa pencetakan rapot dilakukan pada penyedia yang sama dengan harga satuan yang sama. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 173 SDN merealisasikan belanja cetak sampul rapor lebih tinggi dari transaksi sebenarnya  sebesar Rp73 juta lebih.

Kedua, ditemukan 44 SMPN membuat SPJ cetak rapor yang lebih tinggi dari nilai sebenarnya sebesar Rp60 juta lebih.

Kemudian ditemukan juga, 32 SMPN yang membuat SPJ cetak soal ujian semester ganjil dan genap lebih tinggi dari nilai transaksi sebenarnya sebesar Rp45 juta lebih.

Hal tersebut terjadi karena tim manajemen BOS Dinas Pendidikan Pemkab Pasaman Barat tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal pemantauan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS, dan Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab dana BOS tidak mempertanggungjawabkan pengeluaran sesuai dengan bukti yang senyatanya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Pasaman Barat, Agusli, dikonfirmasi mengatakan bahwa Ia tidak mengikuti proses pembelian sampul rapor dan soal ujian semester tahun lalu.

“Saya baru akhir tahun 2021 pindah ke Dinas Pendidikan Pasbar. Sehubungan dengan temuan BPK tentang SPj sekolah, sudah ditindalanjuti oleh masing – masing sekolah,” kata Agusli kepada deliknews.com, Kamis (14/7/22).

Agusli menegaskan tidak dibenarkan mark up SPj BOS. Disdik Pasbar memberikan teguran kepada kepsek yang bermasalah dan meminta agar kejadian hal yang melanggar aturan tidak terjadi lagi.

Kepala Dinas Pendidikan, Agusli, dikonfirmasi apakah ada sanksi yang diberikan kepada kepala sekolah diduga melakukan mark up SPj dana BOS. Agusli belum merespon hingga berita ini ditayangkan.

(Darlin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.