Pengawasan Komisi lll DPRD Sumbar Terhadap Bank Nagari Dipertanyakan

Nitizen Usul Bank Nagari Ganti Nama Jadi Bank Penguasa Atau Tutup
Nitizen Usul Bank Nagari Ganti Nama Jadi Bank Penguasa Atau Tutup

Padang, – Pengawasan DPRD Sumatera Barat terhadap berbagai persoalan di Bank Nagari dipertanyakan. Diduga Bank Nagari memberikan suku bunga kredit kepada 2 debitur perusahaan tertentu tidak sesuai ketentuan yang berlaku umum, sehingga akan mengurangi pendapatan bagi Bank Nagari milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini.

Diketahui dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bank Nagari memberikan suku bunga kredit kepada debitur atas nama PT KAP sebesar 11% atas fasilitas Kredit Rekening Koran tidak didasari permintaan dari debitur. Kemudian pemberian suku bunga kredit kepada debitur sebesar Rp13% atas nama PT RUCA tidak mempertimbangkan kualitas kredit grup usaha debitur.

PT KAP merupakan debitur pada Kantor Cabang Utama Padang, sampai dengan September 2020 sedang menikmati dua fasilitas kredit dari Bank Nagari yaitu Kredit Rekening Koran (KRK) dan Kredit Modal Kerja Multi Guna dengan kolektibilitas kredit berada pada tahun 2018.

PT KAP mengajukan fasilitas kredit kepada Bank Nagari untuk modal kerja usaha sebagai produsen tiang listrik, industri panel/trafo dan supplier material kelistrikan melalui take over dari BNI.

Dalam dokumen appraisal kredit modal kerja rekening koran atas nama PT KAP tanggal 17 Oktober 2018, dinyatakan bahwa debitur berdasarkan surat tanggal 05 Oktober 2018 mengajukan permohonan pinjaman kepada Bank Nagari berupa Kredit Rekening Koran sebesar Rp11 Miliar dengan suku bunga kredit sebesar 11% sliding dan floating rate, serta jangka waktu kredit selama 12 bulan.

Berdasarkan surat nomor SR/068/DIR/IN/10-2018 tanggal 08 Oktober 2018 perihal Perubahan Ketentuan Suku Bunga Kredit Komersil yang berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2018, untuk realisasi debitur baru maka besaran suku bunga yang dapat diberikan pada fasilitas KRK dengan
plafond kredit diatas Rp5 miliar sampai Rp15 miliar minimal sebesar 13,00%, sehingga suku bunga yang diajukan oleh debitur sebesar 11% merupakan suku bunga lebih rendah dari suku bunga yang berlaku.

Terhadap permohonan kredit tersebut telah disetujui melalui Komite Kredit Level Direksi oleh Tiga Direksi karena terdapat permohonan suku bunga lebih rendah diatas 1,50% dari ketentuan suku bunga yang berlaku umum, yang tertuang dalam dokumen Tanda Persetujuan Kredit No.131/KK-DIR/CU/KRK/11-2018 tanggal 07 November 2018.

Dokumen Surat Permohonan Kredit Rekening Koran yang diajukan dan ditandatangani oleh Asr selaku Direktur Utama PT KAP tanggal 05 Oktober 2018 menunjukkan bahwa debitur tidak mengajukan permohonan pemberian suku bunga kredit sebesar 11%.

Pemberian suku bunga lebih rendah dari ketentuan kepada fasilitas KRK debitur PT KAP belum tepat karena debitur dalam dokumen surat permohonannya tidak pernah meminta bunga kredit sebesar 11%, sehingga Bank Nagari seharusnya memberikan bunga kredit sebesar 13% sesuai ketentuan suku bunga kredit komersil yang berlaku.

Kemudian yang kedua, PT RUCA merupakan debitur pada Kantor Cabang Utama Padang, sampai dengan September 2020 sedang menikmati fasilitas kredit dari Bank Nagari berupa KRK plafond kredit sebesar Rp5 Miliar dan nilai kredit sebesar Rp4.967.354.027 dengan kolektibilitas kredit berada pada kualitas 1 (lancar).

Dalam dokumen appraisal KRK PT RUCA tanggal 25 Mei 2018 diperoleh informasi bahwa debitur, berdasarkan surat permohonan tertanggal 21 Mei 2018 yang diajukan oleh SH selaku Direktur, mengajukan permohonan KRK sebesar Rp5 Miliar dengan jangka waktu 12 bulan dan suku bunga sebesar 13% per tahun sliding harian. Kredit tersebut akan digunakan untuk tambahan modal usaha dagang bahan bangunan.

Berdasarkan Surat Nomor SR/053/DIR/IN/08-2016 tanggal 30 Agustus 2016 perihal Ketentuan Suku Bunga Kredit Komersil, besaran bunga yang dapat diberikan pada fasilitas KMK-MG dengan plafond kredit diatas Rp1 – Rp5 miliar minimal sebesar 13,50%, sehingga suku bunga yang diajukan oleh debitur sebesar 13% merupakan suku bunga lebih rendah dari suku bunga yang berlaku.

Selanjutnya, dalam dokumen appraisal kredit disebutkan bahwa PT RUCA memiliki hubungan kelompok usaha dengan beberapa perusahaan salah satunya dengan PT JSI dan SH selaku Direktur Utama.

Dokumen appraisal kredit menunjukkan bahwa PT JSI memiliki lima fasilitas kredit pada Bank Mandiri dengan kolektibilitas kredit berada pada kualitas 2 berdasarkan data kinerja Kredit/Bank Garansi posisi bulan April 2018. Dalam dokumen appraisal kredit disebutkan tunggakan di Bank Mandiri tersebut telah dibayar oleh debitur pada tanggal 18 Mei 2018.

Salah satu kriteria debitur yang dapat dipertimbangkan diberikan negosiasi suku bunga yang lebih rendah dari ketentuan suku bunga yang berlaku umum yaitu kualitas seluruh Kredit dan Bank Garansi debitur, baik di Bank Nagari maupun di Bank/Lembaga Keuangan lain, dalam 12 bulan terakhir selalu terjaga dalam kondisi Lancar, sedangkan fasilitas kredit yang dimiliki oleh salah satu kelompok usaha debitur, yaitu PT JSI di Bank Mandiri berada pada Kualitas 2 di bulan April 2018 sehingga debitur belum memenuhi kriteria sebagai debitur yang dapat dipertimbangkan diberikan negosiasi suku bunga yang lebih rendah dari ketentuan suku bunga yang berlaku umum.

Berdasarkan hal tersebut, pemberian suku bunga lebih rendah dari ketentuan kepada fasilitas KRK debitur atas nama PT RUCA belum tepat, dan Bank Nagari seharusnya memberikan suku bunga kredit sebesar 13,50% kepada PT RUCA sesuai ketentuan suku bunga kredit komersil yang berlaku.

Bila dilakukan penghitungan pendapatan yang seharusnya diterima Bank Nagari sesuai ketentuan dari kedua debitur ini adalah senilai Rp2.105.000.000. Namun karena suku bunga yang diberikan tidak sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu kepada PT.KAP 11% dari pinjaman Rp11 miliar, dan PT.RUCA 13% dari pinjaman Rp5 Miliar, maka pendapatan Bank Nagari hanya Rp1.860.000.000. Artinya karena memberikan suku bunga lebih rendah, maka Bank Nagari tidak menerima pendapatan bunga senilai Rp245 juta yang seharusnya diperoleh dari debitur tersebut.

Terhadap persoalan ini tentunya menjadi tanda tanya bagi publik. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Komisi lll DPRD Sumbar selaku wakil rakyat dan tugas fungsi pengawasan.

Deliknews.com telah mengonfirmasi Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Ali Tanjung, bagaimana Komisi lll menyikapi persoalan pemberian suku bunga kredit tidak sesuai ketentuan kepada 2 perusahaan.

“Nanti saya cek dulu ke Direksi Bank Nagari,” kata Ali Tanjung dikonfirmasi, Rabu (20/7/22).

Deliknews.com juga telah mengirimkan surat konfirmasi kepada Direktur Utama Bank Nagari pada Rabu 28 April 2021, dan surat konfirmasi kedua pada 11 Maret 2022, namun tak kunjung dibalas.

Direktur Utama Bank Nagari Muhamad Irsyad juga dikonfirmasi via WhatsApp, namun belum merespon.

Demikian juga dengan Direktur Kredit Bank Nagari, Gusti Candra dikonfirmasi pada Rabu 20 Juli 2022 via WhatsApp belum merespon hingga berita ini ditayangkan.

(Darlin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.