Target Tak Tercapai, Badan Anggaran DPRD Sumbar Pertanyakan Kinerja Bank Nagari

Kantor Bank Nagari Pusat
Kantor Bank Nagari Pusat

Padang, – Pemberian suku bunga kredit oleh Bank Nagari kepada 2 debitur perusahaan tertentu tidak sesuai ketentuan yang berlaku umum, sudah mulai disoroti banyak pihak, karena berpotensi merugikan BUMD milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini.

Diketahui dari hasil pemeriksaan BPK, Bank Nagari memberikan suku bunga kredit kepada debitur atas nama PT KAP sebesar 11% atas fasilitas Kredit Rekening Koran tidak didasari permintaan dari debitur. Kemudian pemberian suku bunga kredit kepada debitur sebesar Rp13% atas nama PT RUCA tidak mempertimbangkan kualitas kredit grup usaha debitur.

Menanggapi persoalan ini, Anggota Badan Anggaran DPRD Sumbar, Khairuddin Simanjuntak, menyesalkan kebijakan Bank Nagari tersebut.

“Pantasan deviden dari pendapatan Bank Nagari tidak tercapai sesuai target yang sebelumnya diajukan dalam APBD provinsi,” tegas Khairuddin Simanjuntak kepada deliknews.com, Selasa (26/7/22).

Menurutnya, pemeriksaan yang dilakukan BPK biasanya hanya sampel, atau ada permasalahan lain sehingga target deviden tersebut tidak tercapai.

“Ini akan di pertanyakan di Badan Anggaran DPRD Sumbar. Akan diperdalam di Badan Anggaran kenapa Bank Nagari begini,” tukas Politisi Gerindra itu.

Berdasarkan informasi dan dokumen yang dimiliki deliknews.com, nilai penyertaan modal Pemprov Sumbar pada Bank Nagari jauh tidak seimbang dengan laba yang diperoleh.

Tercatat, pada tahun 2020 penyertaan modal Pemprov Sumbar pada Bank Nagari mencapai Rp995 miliar lebih. Sementara laba yang diperoleh hanya Rp330 miliar lebih.

Demikian juga tahun 2021, penyertaan modal Pemprov Sumbar pada Bank Nagari meningkat mencapai Rp1 triliun lebih. Sementara laba yang diperoleh hanya Rp408 miliar lebih.

(Darlin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.