Tanah Batu Ampar? Menunggu Sikap Tegas BPN dan APH Buleleng

Nyoman Tirtawan.

Buleleng – Kasus Tanah Warga Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng hingga sekarang masih menyisakan catatan kelam.

Kini, Warga Batu Ampar Buleleng dan juga masyarakat luas menunggu sikap tegas Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama aparat penegak hukum (APH) guna memberi kepastian hukum terkait hak tanah 55 warga Batu Ampar yang diduga telah dirampas pemerintah kabupaten (Pemkab) Buleleng.

Nyoman Tirtawan, Tokoh pejuang Asli Buleleng selama ini getol memperjuangkan hak warga menyampaikan, setelah mendapatkan surat jawaban dari Kementrian ATR/BPN yang akan menindaklanjuti kasus tersebut, ia kembali mendorong APH wilayah Buleleng untuk melakukan penyidikan lebih intens atas dasar data bukti-bukti yang sudah diserahkan.

“Saya sudah memberikan data serta bukti kepemilikan sertifikat tanah dari tahun 1959 yang sudah didaftar ulang tahun 1992 dan sertifikat tahun 1963 juga lampiran Asli SK Mendagri tahun 1982 untuk sertifikasi atas 55 warga batu ampar namun hanya 4 yang sudah menjadi SHM.” beber Nyoman Tirtawan yang dikutip dari wartawan Buleleng Bali, Minggu (07/08/2022)

Atas dasar itulah dijelaskan Tirtawan, setelah lebih dari 3 bulan saat warga Batu Ampar melaporkan kasus perampasan lahan Tanggal 5 April 2022 ke Polres Buleleng dan kasusnya sudah terjadi selama bertahun-tahun yang menyebabkan pihaknya mengambil sikap untuk melaporkan kasus ini juga ke Kejaksaan Agung secara langsung.

“Saya sudah menghubungi via whatsapp dengan pihak penyidik Polres Buleleng, karena saya melihat kasus ini berjalan sangat lamban maka dari itu, kasus Batu Ampar saya tunggu sampai tanggal 12 Agustus ini. Jika tidak ada progres, laporan akan saya cabut, dan akan saya bawa ke kejaksaan agung langsung,” tegasnya.

Lebih lanjut Tirtawan menjelaskan sebagai pelapor, sangat menyayangkan Penyidik Polres Buleleng sebelumnya mengabaikan fakta hukum terjadi.

Pertama sebutnya, belum mampu melihat bahwasannya Pembelian Nol Rupiah dilakukan Pemkab Buleleng dengan mencatatkan Aset tanpa dokumen.

“Dan kedua, penembokan lahan warga notabene yang sudah memiliki sertifikat hak milik (SHM) sebagai dasar untuk menaikan status dari penyelidikan ke penyidikan,” imbuh Tirtawan.

Sementara itu, Polres Buleleng melalui Kasi Humas AKP Gede Sumarjaya, S.H mengatakan kepada wartawan, hasil gelar kecil dilakukan penyidik setelah beberapa saksi diperiksa, ternyata masih diperlukan keterangan tambahan dari 55 warga keseluruhan lainnya.

“Jadi semuanya akan dimintai keterangan secara interview maupun konfirmasi keterangan melalui proses penyelidikan. Dari penyidik akan melakukan langkah-langkah sesuai SOP yang dimiliki, tidak bisa dipaksakan dengan limit waktu tertentu. Tergantung dari proses fakta di lapangan,” jelasnya.

“Penyidik tidak bisa diintervensi seperti itu, biarkan penyidik bekerja dan akan mencari Fakta-Fakta di lapangan tergantung dari hasil yang ditemukan nanti. Karena proses penyidikan itu memerlukan waktu, memerlukan proses pengkajian dari penyelidikan, apakah dari kajian itu masuk ke pidana atau bukan itu tergantung dari fakta di lapangan,” pungkas Sumarjaya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.