Akan Diresmikan, Status Rehab Kantor DPRD Pasaman Dipertanyakan

Akan Diresmikan, Status Rehab Kantor DPRD Pasaman Dipertanyakan, Selasa (9/8/22).
Akan Diresmikan, Status Rehab Kantor DPRD Pasaman Dipertanyakan, Selasa (9/8/22).

Pasaman, – Kantor DPRD Kabupaten Pasaman dikabarkan akan diresmikan pada besok pagi 10 Agustus 2022. Namun status pengerjaan pembangunan Lanjutan Rehab Berat Kantor DPRD Kabupaten Pasaman ini masih dipertanyakan banyak pihak.

Diketahui, pekerjaan Lanjutan Rehab Berat Kantor DPRD Kabupaten Pasaman tahun 2021 menjadi temuan BPK. Terdapat beberapa item yang belum selesai sampai pemeriksaan berakhir dan belum diputus kontrak.

1. Pekerjaan belum dinyatakan selesai dengan denda keterlambatan minimal sebesar Rp1,3 miliar lebih.

Pekerjaan belum selesai karena pada tanggal 18 April 2022 tim belum mendapatkan dokumen BAST PHO, Final Quantity, Asbuilt Drawing yang ditandatangani oleh PPK, konsultan pengawas dan penyedia, sementara itu berdasarkan Adendum IV No.640/13.d/ADD.IV-SP/CK/DPUTRPAS/2021 tanggal 22 Februari 2022 dinyatakan masa akhir waktu penyelesaian pekerjaan adalah 04 April 2022.

2. Terdapat beberapa item pekerjaan yang belum selesai sampai dengan pemeriksaan lapangan berakhir.

Berdasarkan keterangan konsultan pengawas, dokumen back up data quantity pada laporan mingguan hanya dibuat sampai tanggal 31 Desember 2021, sedangkan pekerjaan masih berlangsung sampai tanggal 18 April 2022, sehingga tim melakukan pengujian terbatas pada penyelesaian pekerjaan terpasang berdasarkan back up data quantity yang dilampirkan pada dokumen Adendum  II tanggal 05 November 2021.

Hasil pengujian yang dilakukan tim BPK bersama PPK, PPTK, Penyedia, Konsultan Pengawas dan Inspektorat pada tanggal 18 April 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Terdapat beberapa item yang belum terpasang antara lain pekerjaan sistem tata udara, pekerjaan mekanikal plumbing, pekerjaan fire fighting (hydrant dan sprinkler), pekerjaan listrik, pekerjaan instalasi pengidera api (fire alarm system), pekerjaan sistem tata suara, pekerjaan CCTV, pekerjaan MATV, pekerjaa arsitektur, dan pekerjaan struktur ground tank dan rumah pompa. Kontrak lanjutan rehab berat kantor DPRD merupakan kontrak dengan harga timpang.

Terdapat item pekerjaan yang harga satuannya melebihi 110% dari HPS dan item pekerjaan yang nilai penawarannya terlalu murah dibandingkan dengan HPS. Dalam pelaksanaan pekerjaan, penyedia cenderung mengerjakan item pekerjaan dengan harga timpang, sehingga sampai dengan pemberian kesempatan kedua masih terdapat item pekerjaan yang belum selesai yang merupakan item pekerjaan dengan harga satuan yang terlalu murah.

Berdasarkan perhitungan terhadap nilai item yang belum dipasang menggunakan harga satuan kontrak baik yang timpang maupun yang terlalu murah adalah sebesar Rp785 juta lebih, sementara jika item pekerjaan tersebut dihitung menggunakan harga satuan HPS maka nilai item yang belum terpasang adalah sebesar Rp2.069.716.587,15.

b) Rincian pekerjaan yang belum terpasang telah disesuaikan bersama dengan catatan konsultan pengawas dan penyedia.

c) Toilet gedung lantai 2 dan lantai 3 tidak dapat digunakan karena pekerjaan sistem mekanikal plumbing yang belum selesai, sehingga air belum dapat dialirkan ke toilet gedung.

Sementara, Direktur PT. Ana Karya Jaya menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan karena pihak penyedia berpendapat bahwa pekerjaan lanjutan Rehab Berat Kantor DPRD Kabupaten Pasaman telah selesai berdasarkan perhitungan sendiri. Lebih lanjut, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan hanya ditandatangani oleh PPK, PPTK, Konsultan Pengawas.

Berdasarkan wawancara BPK dengan Kepala Dinas PUTR Pasaman selaku PPK, pekerjaan tersebut tidak diputus kontrak karena pada tanggal 02 April 2022 pihak penyedia mengajukan permohonan PHO tanpa didukung dengan data final quantity dan asbuilt drawing yang sesuai dengan Adendum II No.640/13.b/ADD.II-SP CK/DPUTR-PAS/2021 tanggal 05 November 2021. Dengan demikian PPK tidak dapat memperpanjang pemberian kesempatan atau memutuskan kontrak.

Masih menurut BPK, hal tersebut terjadi karena Kepala Dinas PUTR kurang melakukan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan belanja modal fisik pada satuan kerjanya, PPK tidak tegas dalam menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kontrak, dan para penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai yang diperjanjikan.

Kondisi Kantor DPRD Kabupaten Pasaman, Selasa (9/8/22).
Kondisi Kantor DPRD Kabupaten Pasaman, Selasa (9/8/22).

Pihak Pemkab Pasaman belum ada memberikan keterangan resmi terkait tindaklanjut temuan BPK ini. Belum juga diketahui, apakah pekerjaan Lanjutan Rehab Berat Kantor DPRD Kabupaten Pasaman sudah di PHO atau belum.

Sekda Pemkab Pasaman, Mara Ondak, dikonfirmasi via WhatsApp menyarankan agar ditanyakan kepada Kadis PUTR.

“Sebaiknya ditanya Kadis PUPR,” kata Mara Ondak, Selasa (9/8/22).

Sementara Kadis PUTR Pemkab Pasaman Agusti Awizar dikonfirmasi belum memberikan tanggapan.

Disisi lain, Sekretaris DPRD Pasaman, Yusrizal, dikonfirmasi mengatakan bahwa semua rangkaian peresmian di tata pemerintahan pemerintah daerah.

(Darlin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.