Unud Dituding Diam-Diam Mensertifikatkan Tanah Sengketa

Universitas Udayana.

Denpasar – Perseteruan Universitas Udayana atau Unud dengan warga Komang Suastika dalam sengketa lahan di Kelurahan Jimbaran Badung terus berlanjut.

Kuasa hukum warga Komang Suastika menyebut, Unud tidak saja melakukan kontroversi pengerukan dan pemagaran tanah masih bermasalah, malah kini dituding terus merangsek Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR)BPN) Kabupaten Badung untuk bisa menerbitkan sertifikat tanah masih sengketa.

Lucunya, permohonan dilakukan Unud disebut-sebut atas dasar Peninjauan Kembali (PK) No.451 PK/2015 yang terungkap ganjil atau jelas melenceng dari fakta sebenarnya dan belakangan diketahui mengantarkan salah satu mantan Rektor Unud Prof. MB dijadikan tersangka oleh pihak Bareskrim Mabes Polri.

Hal ini disampaikan Jro Komang Sutrisna selaku kuasa hukum warga ketika pihaknya menanyakan ke BPN Badung bahwa Unud merangsek memohon untuk menerbitkan sertifikat. Dan untuk itu, selaku kuasa hukum dia melayangkan surat keberatan dan melakukan pemblokiran proses pensertifikatan tanah dilakukan Unud pada Rabu (10/08/2022)

Pemblokiran itu kata Jro Komang Sutrisna, dengan dasar surat-surat kepemilikan Pipil 514, Persil 137, kelas V dengan SPPT Nomor 51.03.050.004-0003.0, atas nama I Rimpuh (alm) dengan ahli waris yang terletak di Jalan Uluwatu, Br. Mekar Sari Simpangan, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

Pemohon warga Nyoman Suastika juga disebutkan, melampirkan surat undangan Panitia ‘’A’’ Nomor: 1785/002-51.03.300/II/2015 tertanggal 24 Februari 2015. Surat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 286/Peng-1.03.300/III/2015, Tanggal 06 Maret 2015.

Surat Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Lampiran Pengumuman Nomor: 286/Peng-1.03.300/III/2015, tanggal 06 Maret 2015, yang pernah diterbitkan BPN Badung dikatakan sebelum diganjal Unud karena merasa memiliki alas hak berupa surat pernyataan penyerahan aset yang kini diduga palsu dan sudah ditetapkan tersangkanya.

‘’Perlu diketahui juga baru-baru ini, hasil gelar perkara khusus di Rowassidik Bareskrim Polri dan juga gelar di Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, tidak ada memerintahkan untuk segera menerbitkan sertifikat atas nama Unud. Ini penyimpangan data dan cara-cara melawan hukum untuk menguasai hak atas tanah masyarakat. Cara-cara seperti ini, pasti kami lawan atas nama keadilan,’’ tegasnya.

Komang Suastika (kemeja putik kanan) nersama kuasa hukumnya, Jro Komang Sutrisna (dua kiri).

Untuk itu, kata Jro Sutrisna, pihaknya sudah berkirim surat juga kepada Kabareskrim Mabes Polri untuk memohon perlindungan hukum dan SP2HP atas gelar perkara yang telah dilaksanakan. Serta mohon Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, untuk memberikan atensi dan perlindungan hukum warga negara. Karena sudah ada penyimpangan hasil gelar.

Jro Sutrisna mengungkap, awalnya Unud sudah melakukan upaya untuk menghentikan Kasus Pidana sedang berproses di Bareskrim Mabes Polri. Terhadap laporan I Nyoman Suastika tertanggal 15 September 2021 dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/0552/IX/2021/SPKT/BARESKRIM POLRI, dimana telah menetapkan mantan Rektor, Prof. MB menjadi tersangka atas dugaan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) KUHP tentang menggunakan surat palsu.

Dari surat yang diterima Jro Sutrisna, Universitas Udayana mengajukan Surat Pengaduan Masyarakat dari Prof. MB, pada tanggal 31 Maret 2022 perihal peninjauan kembali gelar perkara penetapan tersangka. Permintaan peninjauan Kembali ini direspon Bareskrim Polri dengan melakukan Gelar Perkara Khusus dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 di Ruang Gelar Perkara Rowassidik Bareskrim Polri, Gedung Bareskrim Polri lantai 10 Jakarta.

Dalam gelar perkara khusus tersebut, ungkap Jro Sutrisna, dihadiri Pengadu yakni Prof. MB dan kuasa hukumnya. Begitu juga Teradu I Nyoman Suastika dan kuasa hukumnya. Penyidik Tipidum Bareskrim Polri dan undangan pelaksanaan Gelar Khusus, yang terdiri dari Perwira Tinggi di lingkungan Mabes Polri.

Saat itu dijelaskan bahwa penyidikan telah dimulai pada tanggal 15 November 2021 dengan Surat Perintah Penyidikan No. Sp. Sidik/1308.21 Subdit-I/XI/2021/Dit Tipidum. Terhadap proses penyidikan telah menetapkan tersangka atas nama Prof. MB setelah dilakukan gelar perkara pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022

Dengan hasil yaitu berdasarkan hasil penyidikan telah diperoleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan didukung barang bukti dan menaikkan status Prof. MB dari saksi menjadi tersangka dugaan tindak pidana pemalsuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Sisi lain diungkapkan pula, pihak Unud menyatakan penetapan tersangka tidak sesuai dengan fakta dan bukti hukum. Dimana, Prof. MB dijadikan tersangka tidak tahu menahu tentang surat palsu, karena saat proses hukum di pengadilan sebagai Rektor hanya mengetahui untuk menyelamatkan aset negara. Untuk itu, Prof. MB dan kuasa hukumnya mohon agar penetapan tersangka dicabut dan dibatalkan.

Sementara dari teradu yakni Nyoman Suastika menerangkan bahwa Dasar Unud untuk menguasai tanah sengketa adalah Peninjauan Kembali (PK) No. 451 PK/PDT/2015, tanggal 24 Pebruari 2016. Padahal kemenangan PK Unud atas tanah sengketa tidak berdasarkan fakta berdasar hukum yakni Unud tidak memiliki sertifikat, Tanah sengketa bukan tanah negara begitu juga di atas tanah sengketa tidak ada bangunan. Namun, tiga hal tersebut disebutkan dimiliki Unud dalam PK 451.

Jro Sutrisna juga mengungkapkan, bahwa dalam Surat Pernyataan Penyerahan yang dijadikan alas hak kepemilikan dari tahun 1982/1983, berdasarkan tanah negara. Sedangkan keterangan dari Jro Bendesa Jimbaran dan Lurah Jimbaran, bahwa tanah sengketa bukan tanah negara. Tapi berstatus tanah Hak Milik Adat yang telah diserahkan kepada masyarakat.

Mengenai luas juga terungkap, dalam surat pernyataan penyerahan hak milik yang diduga palsu ini, disebutkan luas tanah Unud yakni 8640 m2, sementara tanah sesuai dengan Pipil 514, Persil 137, kelas V dengan SPPT Nomor 51.03.050.004-0003.0, atas nama I Rimpuh (alm) dengan ahli waris I Nyoman Suastika yang terletak di Jalan Uluwatu, Br. Mekar Sari Simpangan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, luasnya adalah 27.600 m2.

‘’Data-data valid tersebut, terungkap dalam gelar perkara di Rowassidik Bareskrim Polri. Dengan demikian, pimpinan gelar menyimpulkan Unud tidak memiliki sertifikat atas tanah sengketa, di atas tanah sengketa bukan tanah negara dan tidak ada bangunan. Luas tanah yang diklaim Unud berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan yang dimiliki Unud, tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang dimiliki Teradu (Nyoman Swastika,red). Dan upaya penguasaan lahan di tanah sengketa tidak berdasar alas hak yang jelas,’’ terang Jro Sutrisna.

Setelah gelar perkara khusus di Rowassidik Bareskrim Polri, tambah Jro Sutrisna, pada Hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 dilaksanakan gelar perkara di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Republik Indonesia di Jakarta.

Penyidik Tipidum Bareskrim Polri mengungkapkan hasil gelar sebelumnya dan di Kemenko Polhukam menyimpulkan dan merekomendasi antara lain: proses hukum pidana akan tetap berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku; tanah hak masyarakat dikembalikan kepada masyarakat secara patut; segera dibentuk tim khusus atau tim 9 untuk penyelesaian pensertifikatan tanah kepada masyarakat.

Jro Sutrisna menegaskan, upaya pensertifikatan tanah yang dilakukan Unud saat ini, tidak sesuai dengan hasil gelar perkara khusus di Mabes Polri dan juga gelar perkara di Kemenko Polhukam. Dimana tanah hak masyarakat akan dikembalikan sesuai dengan haknya, tetapi tidak dilaksanakan dengan konsekuen.

Kembali ditegaskan, tim 9 (Sembilan) yang akan dibentuk belum terwujud dan turun lapangan, namun upaya pensertifikatan tanah yang dilakukan Unud terkesan dipaksakan dan bersifat sangat arogan, dengan menghilangkan hak-hak tanah masyarakat.

‘’Jelas hal tersebut sebagai suatu pembohongan kepada publik dan juga perbuatan melawan hukum untuk menguasai tanah warga masyarakat. Kami akan tidak tinggal diam terhadap upaya-upaya melawan hukum ini,’’ tandas Jro Sutrisna.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.