Diminta Turun, KPK Angkat Bicara Soal Rehab Kantor DPRD Pasaman

Jubir KPK, Ali Fikri
Jubir KPK, Ali Fikri

Jakarta, – Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri angkat bicara soal desakan aksi demonstrasi damai (10/8/22) yang meminta KPK turun tangan lakukan penyelidikan Rehab Kantor DPRD Pasaman.

Menanggapi itu, Plt Jubir KPK, Ali Fikri menyampaikan silahkan membuat laporan ke KPK. Hal ini disampaikan Ali Fikri ketika dikonfirmasi deliknews.com via WhatsApp, Senin (15/8/22).

Sehubungan dengan Status Bencana Nasional Covid – 19 di Indonesia, KPK menginformasikan sebagai berikut :

Kepada masyarakat yang ingin menyampaikan laporan/pengaduan agar menyampaikan laporan/pengaduan ke KPK melalui media online yang telah disediakan sebagai berikut :

WhatsApp : 0811959575
Email : pengaduan@kpk.go.id
KPK Whistle Blower System (KWS) : http://kws.kpk.go.id
SMS : 08558575575

Sebelumnya diberitakan peresmian Kantor DPRD Kabupaten Pasaman diwarnai dengan aksi demonstrasi damai meminta Bupati Pasaman agar menunda proses peresmian sebelum jelas status Rehab Kantor tersebut, dan mendesak KPK turun tangan lakukan penyelidikan, di depan Kantor DPRD setempat, Rabu (10/8/22).

Aspirasi masyarakat tersebut disampaikan Ahmad Husein selaku Koordinator Lapangan juga Ketua DPD LSM Forum Peduli Bangsa Indonesia (Fopbindo) Sumatera Barat sebelum peresmian Kantor DPRD Pasaman.

Pantauan dilokasi, walaupun diwarnai aksi damai ini, peresmian Kantor DPRD Kabupaten Pasaman tetap dilaksanakan sesuai rencana awal dengan pengguntingan pita oleh Bupati Pasaman. Akibatnya peserta aksi kecewa, sehingga pindah lokasi aksi di depan Mako Polres Pasaman.

Peserta aksi mendesak KPK dan Polres Pasaman untuk turun tangan melakukan penyelidikan Rehab Berat Kantor DPRD Pasaman sesuai dengan temuan BPK Nomor LHP : 39.A/LHP/XVIII.PDG/05/2022.

“Kita minta peresmian ini ditunda, sebab yang kita ketahui banyak temuan BPK pada Rehab Berat Kantor DPRD Pasaman. Itu sudah kita ketahui bersama. Jadi sebelum peresmian mohon disampaikan dulu kepada masyarakat, bagaimana penyelesaiannya, agar tidak banyak kecurigaan masyarakat kepada pemerintah,” kata aktivitas senior ini.

Husein menilai, sampai saat ini tidak ada transparan Pemkab Pasaman terhadap proses penyelesaian temuan BPK pada Rehab Berat Kantor DPRD Pasaman.

“Tidak transparan. Kita mendesak Polres Pasaman turun tangan melakukan penyelidikan Rehab Berat Kantor DPRD Pasaman sesuai dengan temuan BPK,” pinta Ahmad Husein.

Sebelumnya diketahui pekerjaan Rehab Berat Kantor DPRD Kabupaten Pasaman tahun 2021 menjadi temuan BPK. Terdapat beberapa item yang belum selesai sampai pemeriksaan berakhir dan belum diputus kontrak.

1. Pekerjaan belum dinyatakan selesai dengan denda keterlambatan minimal sebesar Rp1,3 miliar lebih.

2. Terdapat beberapa item pekerjaan yang belum selesai sampai dengan pemeriksaan lapangan berakhir.

Hasil pengujian yang dilakukan tim BPK bersama PPK, PPTK, Penyedia, Konsultan Pengawas dan Inspektorat pada tanggal 18 April 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Terdapat beberapa item yang belum terpasang antara lain pekerjaan sistem tata udara, pekerjaan mekanikal plumbing, pekerjaan fire fighting (hydrant dan sprinkler), pekerjaan listrik, pekerjaan instalasi pengidera api (fire alarm system), pekerjaan sistem tata suara, pekerjaan CCTV, pekerjaan MATV, pekerjaa arsitektur, dan pekerjaan struktur ground tank dan rumah pompa. Kontrak lanjutan rehab berat kantor DPRD merupakan kontrak dengan harga timpang.

Terdapat item pekerjaan yang harga satuannya melebihi 110% dari HPS dan item pekerjaan yang nilai penawarannya terlalu murah dibandingkan dengan HPS. Dalam pelaksanaan pekerjaan, penyedia cenderung mengerjakan item pekerjaan dengan harga timpang, sehingga sampai dengan pemberian kesempatan kedua masih terdapat item pekerjaan yang belum selesai yang merupakan item pekerjaan dengan harga satuan yang terlalu murah.

Berdasarkan perhitungan terhadap nilai item yang belum dipasang menggunakan harga satuan kontrak baik yang timpang maupun yang terlalu murah adalah sebesar Rp785.348.123,46, sementara jika item pekerjaan tersebut dihitung menggunakan harga satuan HPS maka nilai item yang belum terpasang adalah sebesar Rp2.069.716.587,15.

b) Rincian pekerjaan yang belum terpasang telah disesuaikan bersama dengan catatan konsultan pengawas dan penyedia.

c) Toilet gedung lantai 2 dan lantai 3 tidak dapat digunakan karena pekerjaan sistem mekanikal plumbing yang belum selesai, sehingga air belum dapat dialirkan ke toilet gedung.

Sementara, Direktur PT. Ana Karya Jaya menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan karena pihak penyedia berpendapat bahwa pekerjaan lanjutan Rehab Berat Kantor DPRD Kabupaten Pasaman telah selesai berdasarkan perhitungan sendiri. Lebih lanjut, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan hanya ditandatangani oleh PPK, PPTK, Konsultan Pengawas.

Berdasarkan wawancara BPK dengan Kepala Dinas PUTR Pasaman selaku PPK, pekerjaan tersebut tidak diputus kontrak karena pada tanggal 02 April 2022 pihak penyedia mengajukan permohonan PHO tanpa didukung dengan data final quantity dan asbuilt drawing yang sesuai dengan Adendum II No.640/13.b/ADD.II-SP CK/DPUTR-PAS/2021 tanggal 05 November 2021. Dengan demikian PPK tidak dapat memperpanjang pemberian kesempatan atau memutuskan kontrak.

Masih menurut BPK, hal tersebut terjadi karena Kepala Dinas PUTR kurang melakukan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan belanja modal fisik pada satuan kerjanya, PPK tidak tegas dalam menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kontrak, dan para penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai yang diperjanjikan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.