Nilai BLT BBM Tidak Rasional, Bambang Haryo : Harusnya Subsidi Dialihkan ke Transportasi Publik

Bambang Haryo Soekartono, Anggota komisi V dan Banggar DPR-RI

Jakarta – Pengamat Kebijakan Publik, Bambang Haryo Soekartono menilai pengalihan subsidi menjadi bansos untuk BLT BBM, merupakan kebijakan yang tidak rasional.

Seharusnya, Pemerintah perlu memberikan subsidi kepada transportasi publik dan logistik baik massal maupun tidak massal, agar sektor ini bisa bertahan dan tidak perlu menaikkan tarif, sehingga dapat mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik.

Apalagi,kata anggota DPR-RI periode 2014-2019 ini pembagian bantuan sosial hanya diberikan kepada 16 juta pekerja, padahal jumlah pekerja yang gajinya dibawah Rp.3.5 juta baik formal maupun informal jumlahnya bisa sekitar diatas 100 juta pekerja. Kemudian, petani +- 33.4 juta, nelayan +- 2.4 juta, pegawai perkebunan +- 8 juta, dan pembantu rumah tangga sekitar 4.2 juta, masuk dalam kelompok masyarakat ekonomi lemah berpenghasilan yang juga sangat membutuhkan transportasi untuk mobilitas di segala kepentingan.

“Subsidi Bansos yang dilakukan oleh Pemerintah, hanya akan menjangkau sebagian kecil masyarakat berpenghasilan rendah. Dan ini akan timbul perlakuan diskriminatif, dan cenderung pencitraan semata, tidak untuk kepentingan ber transportasi untuk masyarakat sejahtera secara merata”Kata pemilik sapaan akrab BHS, Selasa (6/9)

Mantan Wakil Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia ini melanjutkan, sebetulnya masyarakat sudah melakukan pengorbanan dengan menyiapkan transportasi pribadinya baik motor maupun mobil untuk antisipasi pengganti transportasi publik yang saat ini tidak maksimal bisa memberikan tingkat kenyamanan, akses point to point, ketepatan waktu, dan tarif yang terjangkau untuk masyarakat.

“Dengan kondisi saat ini, masyarakat harus menyiapkan transportasi pribadi, mereka akhirnya mengorbankan risiko berinvestasi cukup besar motor atau mobil, lalu risiko kelelahan, risiko kecelakaan, risiko pencurian, risiko perampokan, risiko kemacetan, yang seharusnya mereka layak mendapatkan subsidi BBM atau bisa mendapatkan transportasi publik yang nyaman, aman, murah dan tepat waktu, seperti yang telah disiapkan oleh negara negara seperti Singapore, Hongkong, Jepang, Amerika dan beberapa negara Eropa, dimana masyarakat di Negara tersebut hampir tidak ada yang menggunakan transportasi pribadi baik semua kalangan masyarakat bawah, menengah, atas, lebih memanfaatkan transportasi publik untuk mobilitasnya”Kata Bambang Haryo yang juga Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra.

Alumnus ITS Teknik Perkapalan Surabaya ini berharap Pemerintah mendorong terwujudnya transportasi publik yang prima baik darat, laut, udara dan kereta api yang aman nyaman dan terkonektivitas dengan baik. Dengan cara memberikan bantuan subsidi berupa subsidi bahan bakar yang murah untuk transportasi publik, seperti halnya di Negara Malaysia, dimana transportasi publiknya bisa menggunakan bahan bakar yang jauh lebih murah dari bahan bakar BBM subsidi yang digunakan untuk transportasi pribadi.Tutup BHS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.