Mendukung Percepatan Realisasi Komitmen Investasi Asing

Mendukung Percepatan Realisasi Komitmen Investasi Asing

Oleh : Raditya Rahman

Percepatan realisasi komitmen investasi asing yang dilakukan oleh Pemerintah harus terus didukung secara penuh lantaran di dalamnya juga akan membawa serangkaian dampak positif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Menggandeng beberapa negara Asia Timur seperti Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Jepang dan Korea Selatan, Presiden RI, Joko Widodo langsung menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk lebih berfokus pada percepatan realisasi komitmen investasi.

Salah satu yang yang telah direncanakan adalah investasi bersama dengan perusahaan teknologi besar asal Negeri Ginseng, yakni LG pada kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Terkait hal tersebut, Menteri Investasi yang juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa memang sudah ada realisasi sejumlah komitmen investasi bersama dengan Korea Selatan yang mulai berjalan, diantaranya, pengembangan produk baja dan ekosistem baterai mobil listrik senilai 6,72 miliar Dollar AS atau setara Rp100 triliun.

Bahlil juga menegaskan bahwa sejauh ini pihaknya sudah mengantongi beberapa komitmen yang sudah disepakati dan memang seluruhnya tengah berjalan. Bahkan, tambahnya, sebagian groundbreaking mulai di akhir tahun ini, dan sebagian bulan Januari tahun 2023 mendatang.

Terkait kerja sama dengan RRT, Bahlil menjelaskan yang sudah mulai berjalan yaitu ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Jokowi Presiden juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan industri Kalimantan Utara (Kaltara).

Menurutnya, Presiden juga langsung mengarahkan supaya Kementerian Investasi mulai melakukan percepatan kawasan industri di Kaltara dan sejauh ini memang seluruh perizinannya sudah selesai bahkan pembangunan infrastrukturnya sendiri saat ini sudah dimulai.
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, Pemerintah Jepang memperluas usulan akses pasar untuk beberapa produk dan buah tropis seperti mangga, nanas, dan pisang. Selanjutnya, Jepang sudah menerima sertifikasi New Indonesian Sustainable Palm Oil, serta memperluas usulan akses pasar untuk produk tuna kaleng, kopi, dan produk laut Indonesia.
Kemudian, sudah ada kesepakatan mengenai lokasi pembangunan pabrik pupuk dan pabrik metanol di Papua Barat. Dengan hal tersebut, Menko Airlangga berharap supaya segera bisa masuk ke dalam general review International General Produce Association, yang mana nanti tarifnya bisa diperbaiki.
Di samping terus berusaha menjalin kerja sama dengan negara lain, kebijakan Pemerintahan Presiden Jokowi untuk terus mempercepat pembangunan infrastruktur dan penyederhanaan regulasi investasi telah secara signifikan menciptakan pemerataan pembangunan di Indonesia. Pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional tersebut menjadikan investasi akhirnya tidak lagi hanya sekedar berpusat di Pulau Jawa saja.
Sebagai informasi, mengenai pembangunan infrastruktur dan pemerataan pembangunan tersebut, PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui anak usahanya, PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri (JNK) yang mengelola Jalan Tol Kertosono-Kediri, saat ini tengah memasuki tahap identifikasi dan inventarisasi lahan untuk pembangunan jalan tol tersebut. Progres ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya penetapan lokasi (penlok) oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Direktur Utama PT JNK Arie Irianto menjelaskan, penlok yang telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur pada akhir Mei 2022 lalu tersebut mencakup wilayah Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kediri. Saat ini, tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) kedua Kabupaten juga telah terbentuk dan memasuki tahap pelaksanaan tugas.
Untuk mendukung iklim investasi, Pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur dan memudahkan perizinan dengan memberlakukan online single submission (OSS), sistem perizinan berusaha secara digital. Pemerintah terus melakukan perbaikan OSS dan penguatan SDM, baik kementerian lembaga dan daerah. Pemerintah juga fokus memenuhi ketentuan Mahkamah Konstitusi untuk Undang Undang Cipta Kerja.
Pasalnya selama ini memang terus menjadi kendala mengenai peraturan perizinan untuk melakukan investasi yang dinilai masih cukup sulit, apalagi dengan banyaknya pintu sehingga tentu akan sangat menghambat kegiatan investasi tersebut. Maka dari itu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, pemerintah sangat berkomitmen untuk bisa memperbaiki OSS tersebut agar segala kegiatan investasi bisa berjalan dengan jauh lebih mudah.
Tugas Percepatan Investasi adalah mengusulkan proyek atau sektor/komoditas yang memiliki karakteristik cepat menghasilkan/menambah devisa, menghasilkan lapangan pekerjaan, dan pengembangan ekonomi regional/lokal, serta mempercepat pelaksanaan kerja sama antara pelaku usaha dengan skala usaha besar dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Dengan adanya percepatan investasi, maka akan banyak sekali hal yang menguntungkan bagi negara, bahkan juga termasuk sangat menguntungkan untuk seluruh masyarakat Indonesia sendiri. Karena memang belakangan sedang terjadi lonjakan demografis di Tanah Air, yang mana usia produktif sedang ada banyak, namun masih saja terkendala dengan keterbatasan lapangan pekerjaan.
Maka dari itu segala upaya dari Pemerintah untuk terus melakukan realisasi terhadap percepatan komitmen investasi asing dan juga dalam negeri harus terus didukung secara penuh oleh seluruh masyarakat Indonesia karena dampak baiknya akan bisa dimanfaatkan dan diperoleh secara bersama-sama.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.