RKUHP untuk Demokrasi dan Keadilan

- Editorial Staff

Sabtu, 10 September 2022 - 01:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RKUHP untuk Demokrasi dan Keadilan

Oleh : Wahyu Abdillah

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dibuat untuk menegakkan demokrasi di Indonesia. Selain itu, RUU ini juga membuat keadilan dapat diaplikasikan secara merata kepada seluruh masyarakat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) direvisi dan pasal-pasal dalam RKUHP diketahui oleh publik, maka akan menjadi salah satu topik hangat yang akan diperbincangkan. Mereka terkejut karena ada banyak pasal tambahan dan perubahan dalam KUHP.

Namun masyarakat akhirnya mengerti setelah ada sosialisasi RKUHP yang dilakukan oleh pemerintah, bahwa RUU ini dibuat untuk menegakkan demokrasi dan keadilan di Indonesia.

Pemerintah mempraktikkan demokrasi bahkan sebelum RKUHP diresmikan oleh DPR RI. Ketika rancangan undang-undang belum disahkan maka masyarakat dapat memberi saran serta kritikan. Hal ini sesuai dengan azas demokrasi, di mana rakyat diperbolehkan untuk membuat hukum yang mengatur kehidupannya sendiri.

Sejak era reformasi, demokrasi terus ditegakkan oleh pemerintah dari satu presiden ke presiden lainnya. Maklum, di era Orde Baru, masyarakat dibungkam dan demokrasi tidak dipraktikkan. Presiden Jokowi berusaha menjaga semangat reformasi dan menegakkan demokrasi, dengan RKUHP. Di mana suara rakyat akan didengarkan dan masukan terkait RKUHP diperbolehkan.
Kemudian, rakyat juga boleh menonton siaran langsung sidang DPR RI mengenai pembahasan RKUHP, terutama pada 14 pasal yang dianggap kontroversial oleh banyak orang. Dengan cara ini maka mereka akan mengerti mengapa ada pasal-pasal tersebut dan tidak lagi menganggapnya kontroversial.
Pasal-pasal yang awalnya dipertanyakan oleh rakyat adalah pasal mengenai penghinaan terhadap Presiden. Tidak ada yang namanya pemberangusan demokrasi karena pemerintah tetap menegakkan demokrasi. Perlu dibedakan antara menghina dengan mengkritik. Yang diperbolehkan adalah kritikan yang membangun dan menegakkan demokrasi. Sedangkan yang dilarang adalah penghinaan karena menghina presiden sama saja dengan menghina negara.
Sosialisasi RKUHP juga terus dilakukan dan Presiden Jokowi memerintahkan agar Kementerian dan Lembaga-Lembaga ikut mensosialisasikan RUU ini. Jika masyarakat diberi sosialisasi dan diberi kesempatan untuk memberikan usulan, maka menjadi bukti bahwa pemerintah menegakkan demokrasi. Penyebabnya karena mereka memperhatikan dan mendengarkan suara rakyat.
RKUHP juga disusun untuk menegakkan keadilan di Indonesia. Seperti yang diketahui, KUHP sekarang adalah Undang-Undang yang merupakan adaptasi dari hukum Belanda kala menjajah Indonesia. KUHP sudah berumur 100 tahun lebih dan tidak efektif lagi dalam menegakkan keadilan. Oleh karena itu, kitab tersebut perlu direvisi agar masyarakat merasakan keadilan dan terlindungi dari segala tindak kejahatan pidana.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Dr. Fernando Silalahi, menyatakan bahwa RKUHP sudah bagus dan sesuai dengan perkembangan zaman. Pengertian hukum sendiri memiliki perspektif yang berbeda di mata tiap orang. Untuk itulah butuh penyelarasan melalui RKUHP agar pemahaman hukum dapat berjalan harmonis di masyarakat. Tujuannya agar tak ambigu dan tak membuat masyarakat merasa dijebak hukum.
Dalam artian, RKUHP menjadi Undang-Undang yang tegas dan menegakkan keadilan di Indonesia. Tidak akan ada pasal karet alias yang ambigu. Dipastikan keadilan akan dijunjung tinggi dan masyarakat terjaga oleh RKUHP.
Keadilan akan ditegakkan karena RKUHP mengatur hampir semua aspek di masyarakat. Yang paling utama adalah pasal perzinahan, ketika orang yang ketahuan melakukan tindakan moral tersebut akan terkena hukuman penjara selama 1 tahun. Dengan pasal ini maka tidak akan ada orang yang berani untuk living together atau melakukan tindak asusila lainnya.
Keadilan akan dijunjung karena korban bisa melaporkan pelaku perzinahan. Jika dulu pelaku hanya mendapat hukuman sosial atau dilaporkan dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan, tetapi sekarang makin banyak pasal yang menjeratnya. Pasal-pasal dalam RKUHP akan membuatnya jera dan menegakkan keadilan di negeri ini.
Ketika ada orang yang dirudapaksa juga bisa melaporkan dengan pasal perkosaan di RKUHP. Pelakunya akan mendapat hukuman selama 12 tahun penjara. Keadilan yang seperti ini yang dirindukan oleh masyarakat, terutama kaum wanita. Kaum hawa akan benar-benar merasakan keadilan dan dilindungi oleh RKUHP.
Oleh karena itu masyarakat diminta untuk terus mendukung pengesahan RKUHP dan menyimak sidang DPR RI sebaik-baiknya. Mereka juga wajib datang ke sosialisasi RKUHP. RUU ini dirancang untuk melindungi masyarakat dari ketidak adilan dan mencegah banyak orang jadi korban kejahatan pidana. Bukannya sebaliknya dan malah menjerumuskan, karena pemerintah telah membuat tim ahli hukum untuk membuat RKUHP sebaik-baiknya.
RKUHP dirancang untuk menegakkan demokrasi di Indonesia dan menjunjung keadilan setinggi-tingginya. RUU ini akan membuat masyarakat boleh bersuara dan memberi masukan serta kritik, asal bukan hinaan dan makian. Selain itu, keadilan ditegakkan karena akan ada hukuman setimpal bagi pelaku kejahatan pidana di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Berita Terkait

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto Menjadi Saksi Pelantikan Kasad
Tak Main-Main, Prajurit TNI Pembunuh Imam Masykur Dituntut Hukuman Mati
4 Prajurit TNI Gugur Saat Kontak Tembak di Kabupaten Nduga Dapat KPLB
Bentrok Masa Palestina vs Israel di Bitung, Kapolri Bereaksi
Menhan Prabowo Resmikan 12 Sumber Titik Air di Pamekasan Madura, Jawa Timur
KPK Bungkam, Kelanjutan Laporan Pengadaan Minyak dan Kilang Pertamina Diragukan Pasca Firli Bahuri Tersangka Pemerasan
Pertamina Ngaku Ada Kerjasama, KPK Terkesan Tutup Mata atas Laporan Pengadaan Minyak dan Kilang
5 Rekomendasi Sandal Crocs untuk Wanita

Berita Terkait

Jumat, 1 Desember 2023 - 15:52 WIB

Mencuri di Toko Deliwafa, Tiga WNA Pakistan Kembalikan Uang Hasil Curian

Kamis, 30 November 2023 - 18:36 WIB

Berkas Perkara Tersangka 5 Founder PT DOK Dilimpahkan Kejaksaan

Kamis, 30 November 2023 - 00:53 WIB

Ahli Sebut Perkara PKPU Tidak Mengenal Nebis In Idem

Rabu, 29 November 2023 - 23:43 WIB

Eksepsi Ditolak, Hakim PN Surabaya Berwenang Mengadili Perkara Wanprestasi Pengelolaan Resto Sangria

Selasa, 28 November 2023 - 16:13 WIB

Ketua Dewan Pembina PSI NTT, Siap Merebut Kursi DPR-RI

Senin, 27 November 2023 - 19:32 WIB

Tarian Perang Khas Nisel Wakili Polres Nisel Dalam Mengisi Acara Wujudkan Pemilu Damai

Senin, 27 November 2023 - 16:45 WIB

Guna Mensukseskan Pesta Demokrasi Pemilu 2024, Polda Sumsel Menggelar Deklarasi Pemilu Damai

Senin, 27 November 2023 - 14:14 WIB

Dirlantas Polda Sumsel Memberikan Motivasi dan Semangat Kepada Seluruh Anggota Dalam Melayani Masyarakat

Berita Terbaru

Sumatera Barat

Glamour HUT ke 53 SMKN 1 Lubuk Sikaping pada Perayaan Hari Guru ke-78

Jumat, 1 Des 2023 - 14:37 WIB

Sumatera Barat

DPRD Kota Padang Setujui APBD 2024 Mencapai Rp2,57 Triliun

Jumat, 1 Des 2023 - 14:29 WIB