Mitigasi Dampak Penyesuaian Harga BBM Sudah Dilakukan, Pakar: Demonstrasi Menjadi Tidak Pas

Mitigasi Dampak Penyesuaian Harga BBM Sudah Dilakukan, Pakar: Demonstrasi Menjadi Tidak Pas

Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya terbaik dalam rangka memitigasi dampak penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Maka dari itu, pakar menilai aksi protes lewat demonstrasi yang digelar beberapa pihak merupakan hal yang sangat politis karena tidak tulus menyuarakan rakyat.

Setelah secara resmi melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi, ternyata terjadi beberapa penolakan yang dilakukan oleh masyarakat dengan melakukan demonstrasi. Seakan-akan menyuarakan bagaimana tertindasnya masyarakat kecil akan kebijakan pemerintah tersebut, namun sebenarnya terdapat agenda terselubung di balik aksi yang dilakukan.

Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing menjelaskan bahwa unjuk rasa yang dilakukan ternyata memang banyak mengandung muatan politik pragmatis. Bagaimana tidak, pasalnya masih banyak cara lain yang bisa digunakan, namun sama sekali tidak ada yang menyuarakannya.

“Lebih cenderung politis daripada nonpolitis. Sederhana saja melihatnya, banyak masyarakat yang kesejahteraan belum terpenuhi, kok tidak demo soal itu. Maka menurut saya demo ini punya agenda politik pragmatis,” katanya.

Beberapa contoh masalah diuraikan oleh Emrus, dan memang ternyata sama sekali tidak ada yang memprotesnya.

“Di Jakarta, misalnya, masih banyak masalah. Macet semakin menjadi-jadi, tercemarnya air tanah, sungai kotor. Gubernur DKI sudah mau lima tahun, masih banyak masalah. Apakah didemo?. Maka saya bilang itu lebih politis,” tuturnya.

Dengan luputnya penyorotan di beberapa masalah yang bahkan sejak lama terjadi dan nampak di depan mata, maka Pakar Komunikasi Politik itu meyakini jika tindakan demonstrasi yang dilakukan sama sekali tidak tulus menyuarakan kesengsaraan rakyat.

Emrus menyatakan apabila para demonstran tersebut benar-benar tulus membela semua kepentingan rakyat, maka pemerintah juga akan memberikan penjelasan akan baiknya tujuan kebijakan ini.

“Demonstran tulus menyampaikan dan pemerintah tulus memberikan respons. Tapi kalau ada agenda lain di balik itu, akan sulit dipertemukan,” ucapnya.

Di sisi lain, sejatinya kebijakan penyesuaian harga BBM ini bukanlah sebuah kebijakan yang tiba-tiba dilakukan begitu saja oleh pemerintah, sehingga sangat tidak relevan jika ditolak tanpa ada kajian yang jelas.

Mengenai hal tersebut, Mantan Ketua Wantimpres, Sri Adiningsih menjelaskan bahwa kebijakan itu merupakan langkah terakhir yang memang sudah dipikirkan dengan sangat matang dan terpaksa harus diambil tanpa ada jalan lain.

Pasalnya, penyesuaian harga BBM bersubsidi yang diresmikan pemerintah sangat berkorelasi dengan menjaga kekuatan fiskal nasional karena sejauh ini APBN terus saja terbebani.

Padahal ketika APBN bisa dilonggarkan, maka akan menjadi sangat bermanfaat untuk dialokasikan untuk hal lain yang lebih produktif sifatnya, termasuk mempercepat pemulihan perekonomian nasional pascapandemi Covid-19.

Bukan hanya itu, namun memang nyatanya setelah resmi menyesuaikan harga BBM, pemerintah segera berfokus untuk melakukan mitigasi dampaknya pada masyarakat rentan, sehingga menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah untuk rakyat.

Menurut Sri Adiningsih, hal tersebut merupakan keharusan bagi pemerintah agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

“Tapi yang penting ketika terjadi penyesuaian harga BBM, pemerintah juga harus menjaga daya beli masyarakat, misalnya melalui bantuan tunai. Sebab penyesuaian harga BBM pasti berdampak terhadap kenaikan harga,” ucapnya.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio juga menerangkan bahwa penyaluran bantalan sosial yang kini terus digencarkan pemerintah sudah sangat tepat. Tujuan utamanya adalah menjaga agar ancaman inflasi tidak terlalu berdampak berat dengan keterjagaan daya beli masyarakat.

“Besaran mau berapa saja tetap bisa kurang, kan tujuan pemerintah memberikan bantuan agar yang miskin tidak bertambah miskin,” ucapnya.

Meski begitu, dirinya mengimbau agar benar-benar ada pemantauan data terkait penerima manfaat supaya kebijakan tersebut menjadi lebih optimal.

“Penyaluran Bansos tambahan memerlukan data yang benar dan akurat soal masyarakat miskin penerima Bansos, sehingga lebih produktif,” ungkap Agus.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.