Pemerintah Berkomitmen Wujudkan Papua Damai Melalui Berbagai Pendekatan

Pemerintah Berkomitmen Wujudkan Papua Damai Melalui Berbagai Pendekatan

Oleh : Moses Waker

Pemerintahan Presiden Jokowi sangat berkomitmen untuk mewujudkan perdamaian di kawasan Papua.

Caranya dengan berbagai pendekatan, mulai dari pendekatan kesejahteraan sampai ke pendekatan humanis. Cara-cara ini ditempuh agar masyarakat Papua selalu hidup dengan rukun dan damai, tanpa takut akan bayang-bayang kelompok pemberontak.

Papua adalah wiayah yang sangat potensial, terutama untuk bidang pariwisata. Para turis asing menikmati alam Papua yang eksotis dan mengagumi keindahan Raja Ampat.

Untuk mendukung pariwisata, maka faktor keamanan harus ditingkatkan. Apalagi di Papua masih ada KST (Kelompok Separatis dan Teroris) yang bisa mengganggu keamanan warga dan para tamu.

Untuk meningkatkan perdamaian di Papua maka pemerintah melakukan berbagai pendekatan. Pertama, pemerintah mencanangkan pendekatan kesejahteraan.

Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin menyatakan bahwa pendekatan kesejahteraan akan membawa Papua jadi lebih aman. Program kerja kesejahteraan bisa segera diselesaikan, dan langkah konkritnya adalah Rancangan Induk Pembangunan Percepatan Dalam artian, perdamaian di Papua akan terwujud karena masyarakatnya sejahtera. Selama ini kelompok pemberontak mengeluh bahwa di Bumi Cendrawasih kondisinya kurang diperhatikan oleh pemerintah.

Memang ini adalah efek dari sentralisasi yang dijalankan dulu oleh Orde Baru. Namun sejak ada desentralisasi dan era reformasi, pemerintah berusaha keras membangun Papua.
Niat pemerintah untuk mensejahterakan Papua adalah dengan memulai otonomi khusus (otsus) tahun 2001. Otsus kembali diperpanjang tahun 2021 karena terbukti sangat berguna bagi masyarakat Papua. Mereka jadi lebih sejahtera karena memiliki berbagai fasilitas dan infrastruktur, seperti Jalan Trans Papua, Jembatan Youtefa, Bandara Internasional Sentani, dll.
Pemerintah memang berniat mensejahterakan rakyat Papua dengan memperbaiki infrastruktur, bukannya dengan memberi bantuan sosial (bansos). Penyebabnya karena uang bisa habis, sedangkan dengan infrastruktur efeknya akan terasa sampai puluhan tahun ke depan. Jika mobilitas rakyat lancar maka pekerjaan dan bisnis mereka juga jadi lancar.
Ketika mobilitas rakyat lancar maka Papua akan lebih damai karena meminimalisir gangguan KST. Penyebabnya karena jika ada serangan KST, maka aparat bisa meluncur dengan cepat di atas jalan yang mulus. Kekacauan akan cepat diatasi dan akhirnya masyarakat tidak menjadi korbannya.
Ingatlah bahwa kondisi geografis Papua beda jauh dengan di Jawa, di mana masih banyak pegunungan, perbukitan, hutan, dan jalan yang terjal. Jika jalannya diperbaiki maka kesuraman di semak belukar akan hilang. Bisa jadi di daerah terpencil dan suram ada markas KST, sehingga mereka bisa cepat dicokok.
Dengan pendekatan kesejahteraan maka akan ada bukti nyata bahwa pemerintah memperhatikan Papua. Semoga KST terketuk hatinya dan melihat kerja keras pemerintah. Lantas mereka kembali ke pangkuan ibu pertiwi, bertobat, dan membubarkan organisasi tersebut dengan sendirinya. Perdamaian akan terwujud karena pendekatan kesejahteraan yang berhasil.
Pemerintah juga punya strategi pendekatan yang humanis, karena faktanya anggota KST masih WNI (Warga Negara Indonesia). Bedanya dengan warga sipil biasa, pikiran mereka yang masih tersesat dan tidak mengetahui perbedaan besar antara pemerintahan Presiden Jokowi dengan pemerintahan Orde Baru. Diharapkan dengan pendekatan humanis, mereka sadar bahwa pemerintah tidak akan bertindak melebihi batas.
Pendekatan yang humanis dilakukan dengan mengutus para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Mereka datang ke tengah masyarakat Papua dan bercakap-cakap, untuk mengetahui permasalahan di sana. Jika ada anggota KST yang menyamar maka ia akan ditegur, lalu sadar bahwa perbuatannya itu salah. Tidak boleh ada pemberontakan lagi karena menyakiti sesama orang asli Papua.
Selain itu, dengan masuknya tokoh agama di tengah masyarakat, maka warga sipil yang diam-diam pro KST akan sadar bahwa ia juga bersalah. Tidak boleh menyuplai uang atau makanan ke para anggota KST. Misalnya mereka melakukannya secara terpaksa (karena di bawah ancaman) maka seharusnya langsung lapor ke aparat keamanan, bukannya diam dan menerima nasib buruknya.
Ucapan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama akan lebih didengar oleh masyarakat, termasuk pula anggota KST. Diharap dengan pendekatan yang humanis maka KST akan terketuk hatinya lalu satu-persatu bertobat. Jika ada anggota KST yang menyerahkan diri ke aparat tidak akan ditangkap. Namun mereka malah dijamin keamanannya lalu dicarikan pekerjaan yang baru.
Dengan pendekatan humanis dan kesejahteraan maka perdamaian di Papua akan terwujud 100%. Tidak akan ada gangguan dari KST, karena anggotanya sadar bahwa pemerintah sudah membangun banyak sekali fasilitas dan infrastruktur di Bumi Cendrawasih. Selain itu, dengan pendekatan humanis dari tokoh agama, akan lebih didengar oleh KST karena tokoh tersebut amat dihormati.
Pemerintah betul-betul menjaga komitmen untuk mewujudkan Papua yang damai. Caranya dengan mencanangkan pendekatan kesejahteraan dan pendekatan yang humanis. Diharap dengan dua jenis pendekatan ini, akan meminimalisir kontak senjata. Perdamaian di Bumi Cendrawasih akan segera terwujud karenanya.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.