Tersangka Kasus Pengadaan Tanah BNC Satu Persatu Ditahan, 1 Lagi Akan Masuk DPO

Nias Selatan, Deliknews.com – Kasus pengadaan tanah Tahun 2013 – 2015 yang dilakukan oleh PT.  Bumi Nisel Cerlang (BNC) milik Badan Usah Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Nias Selatan yang menelan anggaran sebesar Rp. 22.736.008.000.-, satu persatu tersangkanya mulai ditahan oleh Kejari Nias Selatan, Kamis (29/09/2022) di Jalan Diponegoro Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan

 

Kejari Nias Selatan, Rabani Halawa didampingi Kasi Intel, Satria Darma Putra Zebua, Kasi Pidsus, Raffles Devit M. Napitupulu dan Kasi Datun, Ya’atulo Halawa kepada sejumlah wartawan menyampaikan bahwa penahan tersangka MT terkait dalam kasus pengadaan tanah yang ada di wilayah Desa Hiliofonaluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan, khusus Tahun 2014.

 

Sementara tersangka lain, mantan Direktur PT. Bumi Nisel Cerlang berinisial YD belum dilakukan penahanan. Dimana pihaknya sudah beberapa kali melayangkan surat pemanggilan, namun tersangka YD tidak berada di tempat. Dan Kedepannya tersangka YD akan ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), tandas Rabani Halawa.

 

Dia menjelaskan bahwa, Pengadaan tanah yang dilakukan oleh mantan Direktur PT.  BNC tersebut tidak sesuai dengan prosedur. dan ada beberapa Peraturan yang dilanggar, yakni : Peraturan Badan Pertanahan tentang pengadaan tanah yang pada akhirnya Sertifikat yang sudah diterbitkan itu, tidak bisa balik nama, atas Nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sebagai aset Daerah.

 

Selain itu, menurut audit BPKP Provinsi Sumatera Utara, pada bulan April Tahun 2022 ini, bahwa pembelian tanah yang di lakukan oleh Direktur PT. BNC mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 6.890 juta lebih. Sedangkan pengadaan tanah pada Tahun 2013 dan Tahun 2015, masih menunggu proses, jelasnya.

 

Tersangka di kenai Pasal 2 ayat (1) subs pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU RI Nomor : 10 Tahun 2001 tentang tentang perubahan atas UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dengan ancaman kurungan,  paling lama seumur hidup, pungkas Rabani. (Sabar Duha)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *