DLH Kabupaten Banyuasin diduga Memungut Biaya Pengambilan Sampel yang Tidak Diatur Dalam Perda

Banyuasin, Sumsel, deliknews.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Menemukan Adanya Pemungutan Biaya Operasional Petugas Pengambilan Sampel Retribusi Jasa Laboratorium di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 sebesar Rp359.849.200,00 yang Tidak Memiliki Dasar Hukum.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas tanggal 16 Februari 2022 di UPTD Laboratorium diketahui bahwa dalam proses pelayanan jasa pengujian laboratorium, pihak UPTD Laboratorium memungut biaya pengambilan sampel yang tidak diatur dalam peraturan daerah.

Selanjutnya, dilakukan konfirmasi secara tertulis kepada 66 wajib retribusi pada tanggal 16 dan 21 Februari 2022. Dari konfirmasi yang dikirimkan, sebanyak 20 wajib retribusi membalas surat konfirmasi, dan hasil konfirmasi diketahui bahwa selain terdapat pungutan di luar Perda untuk biaya operasional pengambilan sampel, juga terdapat pembayaran retribusi pemakaian laboratorium yang dilakukan melalui transfer ke rekening pribadi.

Hasil penelaahan atas kuitansi pembayaran serta rekening koran milik Kepala UPTD Laboratorium periode Oktober 2015 s.d. Oktober 2021, Plt. Kepala UPTD Laboratorium periode Oktober 2021 s.d 26 Februari 2022, Kasubbag TU UPTD Laboratorium dan bendahara penerimaan menunjukkan bahwa penerimaan uang retribusi pemakaian laboratorium dan pungutan lain sebesar Rp395.325.000,00 dengan rekening pribadi pejabat UPTD.

Menurut BPK, Secara keseluruhan uang yang dipungut selain retribusi jasa analisis lingkungan sebesar Rp359.849.200,00 terdiri dari uang perjalanan dinas pengambilan sampel sebesar Rp331.250.000,00. hanya dilengkapi dengan dokumen Surat Perintah Tugas yang ditandatangani Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan dokumen rincian biaya perjalanan dinas kepada masing-masing perusahaan.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan a).Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 13 ayat (2), menyatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran daerah
dilakukkan melalui Rekening Kas Umum Daerah, b).Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuasin, Ir.H.Izromaita, M.Si.Saat dikonfirmasi diruang kerjanya mengatakan bahwa Laboratorium memberikan jasa per analisis limbah memang ada tarif biaya yang ditetapkan Perda. masalahnya pada saat pengambilan Sempel di perusahaan, Dinas DLH tidak ada Anggaran dari APBD untuk biaya operasional berangkat kesana.

“Karena tidak ada anggaran dari APBD di bayar lah oleh perusahaan. jadi bukan Mungut, sebenernya ongkos untuk kesana itu yang tidak Ada dan Ini juga tidak Memaksa karena untuk kepentingan perusahaan yang wajib melaporkan analisis limbah ke laboratorium yang terakreditasi,” Ujarnya, Kamis (06/10/2022).

Mengenai penerimaan retribusi ke rekening pribadi itu Memeng ada karena perusahaan yang meminta tolong di setor ke pemda, bukti setor juga mereka minta, karena setor ke Rekning dinas bendaraha itu Rekning pengeluaran, Semestinya mereka setor sendiri karena gak mau repot makanya di titip dan mau terima beres.” Jelas Isro

(Adi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *