Beredar surat undangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman, Sukardi, kepada para kepala SD dan SMP agar menghadirkan guru dan siswa pada pelaksanaan Jalan Sehat Partai Golkar dalam rangka memeriahkan HUT Partai Golkar ke 58 Tahun pada Minggu 16 Oktober 2022 besok.

Surat undangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman, Sukardi kepada para Kepala SD dan SMP untuk menghadiri undangan Partai Golar.
Surat undangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman, Sukardi kepada para Kepala SD dan SMP untuk menghadiri undangan Partai Golar.

Jadi tanda tanya, apabila para kepala SD dan SMP akan menghadirkan guru dan siswa dalam rangka mengikuti memeriahkan HUT Partai politik atas perintah kepala dinas, mungkinkah biaya operasionalnya sudah ada dianggarakan dalam RKAS masing – masing sekolah?

Menyoal itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasaman akan melakukan pemeriksaan bila nanti ditemukan ada penyimpangan.

“Jika ada dugaan penggunaan dana BOS yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka dimungkinkan telah terjadi penyimpangan,” kata Kajari Pasaman, Fitri Zulfahmi.

Fitri Zulfahmi menyebut selalu siap untuk melakukan pemeriksaan apabila ada indikasi kuat penyimpangan dana BOS.

Sementara Ketua DPD LSM Fopbindo Sumbar, Ahmad Husein, meminta agar Bawaslu memperlihatkan kinerjanya, dengan melakukan pemeriksaan atau klarifikasi kepada Kadis Pendidikan, sebab surat perintah sudah terjadi.

“Kalau undangan itu tidak ada kewajiban dihadiri. Tapi kita lihat surat Kadis itu ada perintah kepada kepala sekolah menghadirkan guru dan siswa. Anggarannya dari mana, apa boleh dana BOS untuk transpor menghadiri acara partai,” tegas Ahmad Husein.

Sekretaris Utama (Sestama) Badan Kepegawaian Negara (BKN), Imas Sukmariah pun ikut memberikan tanggapan beredarnya surat undangan berisikan perintah dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman, Sukardi, kepada kepala SD dan SMP.

“Jangan menghadiri acara partai, karena ASN harus menjaga netralitas. Ada surat edaran bersama Bawaslu dan lembaga terkait. ASN dalam hal ini PNS Pejabat Pemerintah dilarang ikut berpartai politik,” tegas Sestama BKN ini kepada deliknews.com, Sabtu (15/10/22).

Disampaikan Imas Sukmariah, persoalan ini bisa ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan melakukan pemeriksan.

“Nanti Bawaslu akan memberikan laporan ke KASN, Kemendagri dan sebagainya,” terang Imas Sukmariah.

Kewajiban ASN menjaga netralitas telah diatur dalam Keputusan Bersama Menpan, Mendagri, Kepala BKN, Kepala KASN, Ketua Bawaslu, Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Dalam keputusan bersama ini ditegaskan seluruh Pegawai ASN wajib menjaga netralitas dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh atau memengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan.

Netralitas bukan hanya selama kampanye tapi juga selama sebelum, selama kampanye, dan sesudah masa kampanye harus tetap menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedinasan.