Deliknews-Gayo Lues-Majelis hakim PTUN banda Aceh Memerintahkan ,agar Pemerintah Kabupaten gayo Lues memberikan Dokumen Kontrak dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Covid 19 dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kepada Pemantau Keuangan Negara PKN sebagai Pemohon {PKN} ,karena semua yang di mohonkan Pemohon [PKN] adalah Informasi terbuka yang wajib di buka kepada masyarakat secara berkala  demikian di sampaikan Patar Sihotang SH MH ketua Umum Pemantau keuangan Negara PKN pada saat Konfrensi Pers  Pada dini Hari Sabtu Jam 09.00 di Kantor Pusat PKN Jl Caman Raya no 7 Jatibening Bekasi.

Ketua Umum PKN, Patar pada Pres Relisenya, Menjelaskan, 2 register Perkara  nomor 29/G/KI/2022/PTUN BNA  dan Nomor 30/G/KI/2022 /PTUN BNA  yang di sidangkan di PTUN Banda Aceh ,dengan tegas membatalkan  2 Putusan Komisi Informasi Provinsi Aceh Nomor 23/V/KIA-PS-A/2022  dan Nomor 22 /V/KIA-PS-A/2022 yang mana ke dua putusan Komisi Informasi ini sangat mengecewakan Rakyat (PKN) dengan    amar Putusannya memenangkan Pemerintah daerah Kabupaten Gayo Lues dan mengalahkan Pemantau keuangan Negara PKN sebagai masyarakat Pemohon . Karena PKN di kalahkan di Tingkat Komisi Informasi ,maka PKN menempuh upaya Hukum dengan membuat Keberatan kepada Ketua PTUN banda aceh dan hasilnya Putusan Komisi Informasi Provinsi Aceh di Batalkan karena pertimbangan hukum nya  tidak sesuai dengan aturan dan perundang undangan  ,demikian di buat Majelis PTUN Banda aceh pada Pertimbangan Hukum pada Perkara Aquo ,demikian di sampaikan Patar.

Patar menjelaskan ,apabila Bupati dan Para kepala dinas Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues ,memahami   ,mengerti dan taat Hukum  keterbukaan Informasi seperti di maksud pada UU no 14 Tahun 2008 dan Pasal 28 F UUD 1945 yang menyatakan Bahwa Informasi adalah kebutuhan hak dasar dan hak asasi manusia yang harus di di junjung dan di laksanakan semua badan Publik dan penguasa di Negeri NKRI ini . kalau dari awal permintaan informasi di berikan ke PPID pemda kab langsung memberitakan dokumen yang di minta ,tidak perlu PKN lembaga Rakyat harus banyak mengeluarkan enerji dan material dan  butuh Perjuangan dan ketahanan Mental .dan Pihak Pemerintah daerah juga di panggil panggil bolak balik untu bersidang dan di paksa untuk melakukan Sumpah sesuai dengan agama masing masing sebelum mulai persidangan, hal ini menurut PKN sangat di sayangkan, karena pada akhir nya Pemerintah daerah Kabupaten Gayo lues meninggal kan Pekerjaan  dan Ikut persidangan di PTUN Banda aceh .

Patar Sihotang yang sering di panggil Patar menjelaskan kronologis kejadian perkara ini , Berawal dari Informasi Masyarakat bahwa di Pemerintah daerah Kabupaten Gayo Lues di duga terjadi Penyimpangan penggunaan dana Covid 19 Mulai tahun 2019 sampai 2021 dan Dugaan penyimpangan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari dari Pusat APBN yang digunakan oleh Beberapa satuan kerja antara lain Dana BOK dinas kesehatan dan Rumah sakit ,dan Dana BOS yang di gunakan di Dinas pendidikan dan dana Infrastruktur, Atas dasar Informasi ini ,Pimpinan PKN pusat menginstruksikan kepada Tim PKN kabupaten agar melaksanakan Observasi dan Investigasi ,namun sebelum melaksanakan Oction lapangan ,sesuai SOP PKN terlebih dahulu mendapatkan Data awal atau Informasi awal yang di peroleh dari Sumber Hukum dan sumber referensi yang ada di Internet dan selanjutnya Informasi awal atau data awal berupa Dokumen Kontrak yang isi nya RAB dan Spesifikasi Pekerjaan dan KAK dan LPJ maupun SPJ dan Bukti bukti Pembayaran atau Kwitansi pembayaran dan daftar penerima Barang  . nah untuk mendapatkan ini PKN Pusat melakukan permohonan Informasi sesuai mekanisme UU 14 tahun 2008 dan Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang  Standar Informasi Publik , Sehingga PKN mengajukan Surat Resmi permohonan Informasi Publik ke PPID Utama Kabupaten Gayo lues, namun setelah 10 Hari kerja tidak di respon ,sehingga PKN membuat Surat Keberatan kepada atasan PPID utama yaitu SEKDA Kab gayo lues atau Bupati Gayo lues ,Namun Surat Keberatan PKN juga tidak di respon oleh sekda dan Bupati nya ,sehingga PKN melakukan Gugatan ke Komisi Informasi Provinsi Aceh di Banda Aceh sesuai dengan mekanisme Perki 1 tahun 2013 tentang standar Sengeketa Informasi . selanjutnya setelah 4 kali persidangan di Komisi Informasi Provinsi Aceh maka di putuskan lah dengan keputusan Nomor 2 Putusan Komisi Informasi Provinsi Aceh Nomor 23/V/KIA-PS-A/2022  dan Nomor 22 /V/KIA-PS-A/2022  dengan amar Putusan Menolak Permintaan Sengketa Pemohon {PKN}  akibat keputusan 2 Register perkara yang menurut PKN keputusan Ngawur dan ngarang ngarang dan terkesan Komisioner Kurang cerdas dan tidak paham UU no 14 Tahun 2008 ,maka PKN melakukan Banding keberatan ke Pengadilan tata usaha Negara Banda aceh di banda aceh , selanjutnya dilaksanakan persidangan selama 3 kali persidangan ,dengan Persidangan ke  memanggil saksi saksi dari Pemerintahan kabupaten Gayo Lues  dan dalam persidangan di ambil sumpah agar tidak berbohong dalam memberikan keterangan dalam persidangan .selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2022 di putuskan dengan putusan nomor 29/G/KI/2022/PTUN BNA  dan Nomor 30/G/KI/2022/PTUN BNA dengan amar Putusan  Membatalkan Putusan Komisi Informasi  Provinsi Aceh nomor Nomor 23/V/KIA-PS-A/2022  dan Nomor 24 /V/KIA-PS-A/2022

Dan Menyatakan Informasi Yang di Mohonkan Pemohon (PKN ) adalah Informasi terbuka dan wajib di umumkan secara berkala  dan memerintahkan Pemerintah gayo lues {termohon } memberikan Permintaan PKN (pemohon )  demikian ucap Patar

Patar Menjelaskan   Putusan PTUN Banda Aceh ini akan  Ingkrah setelah 14 hari kerja setelah di putuskan dan selanjutnya Pemantau keuangan Negara PKN akan menempuh Upaya Eksekusi di pengadilan negeri Kabupaten Gayo lues agar Pemerintah gayo lues dalam hal ini Bupati sebagai penanggung jawab penuh pemerintahan Kabupaten gayo lues secara suka rela memberikan dokumen yang di perintahkan Putusan PTUN Banda aceh , karena apa bila Pemerintah kabupaten gayo lues atau Bupati sebagai penanggung jawab , masih juga tidak mau memberikan maka akan dapat sangsi Hukum Pidana khusus sesuai dengan dimaksud pada pasal 52 UU no 14 Tahun 2008 tentang  sangsi pidana   dan sangsi Pemberhentian Sementara tampa hak hak jabatan sesuai dengan perintah undang undang Pasal 7 dan pasal 9 PP 48 Tahun 2016 tentang tata Pengenaan sangsi Administrasi terhadap Pejabat Pemerintah.

Patar juga menyatakan ,PKN berharap agar Bupati Gayo Lues tidak melakukan upaya Hukum kasasi ke Mahkamah agung ,seperti yang di lakukan oleh reka rekan Bupati lain, seperti Bupati Kotim Kalimantan Tengah dan Bupati Minahasa tenggara,  Karena rasa nya miris dan memalukan , persoalan Keterbukaan Informasi yang sudah menjadi hak azasi rakyat sesuai dengan pasal 28 F UUD 45 sampai ke persidangan tertinggi di republik Indonesia ini yaitu Mahkamah Agung, memang secara Hukum di perbolehkan , namun, apakah separah itu ,harus lagi kita bertanding sampai ke mahkamah tertinggi di Negeri ini , dimana Integritas dan Moral para Pemimpin negeri ini, kalau harus mati matian melawan rakyat nya dengan mengunakan  uang Rakyat juga ( APBD), malu lah demikian di ucapkan Patar

Patar menyampaikan kepada seluruh para pemimpin Pemerintahan Pusat dan Pemerintah daerah dan seluruh badan Publik di seantero negeri ini agar benar benar patuh dan taat kepada UU no 14 Tahun 2008  agar terhindar dari malapetaka  akibat menanggung dosa-dosa perbuatan Korupsi  seperti yang di Catatan  KPK  sepanjang tahun 2010 – Juni 2018 tak kurang dari 253 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum.    Gubernur dan Bupati dan Pejabat daerah yang  di tangkap dan masuk penjara karena diduga maling atau pencuri uang Rakyat.

PKN menilai  Indonesia sekarang masih dalam Peradaban   ketertutupan  dan kegelapan ,sehingga Tikus tikus mengerat uang rakyat masih bebas berkeliaran di negeri ini , dengan di tegakkan dan  dinyalakan Obor obor Penerangan dan transparansi yaitu Obor cahaya penerangan UU 14 Tahun 2008 ,maka PKN nyakin dan sekali lagi nyakin ,PERADABAN INDONESIA AKAN MERUBAH DARI GELAP TERBITLAH TERANG karena dengan suasana terang dan jelas ,maka  sarang sarang tikus berdasi pengerat uang rakyat akan terbakar sendiri nya  dan efek domino nya Indonesia bebas dari korupsi .sehingga tercapai pemerintahan yang bersih dan terwujudlah masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita cita kemerdekaan Indonesia .demikian ujar patar sambil menunjukkan 2 Putusan PTUN Banda aceh kepada para media  pada saat menutup Pelaksanaan Konferensi Pers di kantor Pusat PKN(tim)