Nias Selatan, Deliknews com – Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan menggelar Rapat Kerja (Raker) Kepala Sekolah Tingkat SD Se-Kabupaten Nias Selatan, Rabu (18/01/2023) di Cafe Walo Grand Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan.

Pada kesempatan ini, tampak hadir : mewakili Kadis Pendidikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, Kabid. PTK, Yasatulo Lase, Kabid SD, Kornelius Duha, Kabid SMP, Kabid PAUD dan PLS, Kasi/Kasubbag dan di hadiri Seluruh Kepala Sekolah Tingkat SD dan Ketua Komite Sekolah.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan yang juga sebagai narasumber, Elisama Lase dalam paparannya menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini, akan berlangsung selama 3 hari, yakni : Tingkat SD, Tingkat SMP dan Tingkat PAUD dan Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Dalam pembuatan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) wajib melibatkan Guru dan Komite Sekolah. Dan untuk memfasilitasi penyusunan RKAS tersebut wajib melalui Koordinator wilayah yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, tegasnya. Terkait penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) disesuaikan dengan juknis penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2023. Untuk renovasi ringan dapat diakomodir di penggunaan Dana BOS. Sedangkan renovasi menengah dan berat tidak diperbolehkan, jelasnya.

Kabid PTK yang juga narasumber pada kegiatan ini, Yasatulo Lase mengatakan bahwa terkait usul pembangunan Ruang Kelas Baru, Rehab Menengah dan berat tergantung skala prioritas yang di nilai oleh Dirjen Di Kementerian Pendidikan sesuai data yang di upload di Dapodik oleh pihak Sekolah yang bersangkutan. Hal itu, Bukan Daerah yang menentukan pembangunan, rehab menengah dan rehap berat gedung Sekolah tersebut.

Oleh karena itu, diharapkan agar pihak sekolah mengapload data sekolah yang bersangkutan dengan melampirkan Surat Hibah tanah foto kondisi Sekolah dan sebagainya, pungkasnya. Dan terkait penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) wajib dibuat oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan, tidak boleh orang lain. Karena hal inilah tolak ukur kemampuan Kepala Sekolah yang bersangkutan, tegas Yasatulo Lase. Sedangkan untuk para Guru Tidak Tetap Daerah (GTTD) yang menurut informasi, tidak diperpanjang lagi Kontraknya, di harapkan kepada para Kepala Sekolah agar tidak sewenang-wenang memberhentikan yang bersangkutan, namun disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran yang ada di Dana BOS, harapnya. (Sabar Duha) Raker Kasek Tingkat SD Se-Kabupaten Nias Selatan
Nias Selatan, Deliknews com – Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan menggelar Rapat Kerja (Raker) Kepala Sekolah Tingkat SD Se-Kabupaten Nias Selatan, Rabu (18/01/2023) di Cafe Walo Grand Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan.

Pada kesempatan ini, tampak hadir : mewakili Kadis Pendidikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, Kabid. PTK, Yasatulo Lase, Kabid SD, Kornelius Duha, Kabid SMP, Kabid PAUD dan PLS, Kasi/Kasubbag dan di hadiri Seluruh Kepala Sekolah Tingkat SD dan Ketua Komite Sekolah.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan yang juga sebagai narasumber, Elisama Lase dalam paparannya menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini, akan berlangsung selama 3 hari, yakni : Tingkat SD, Tingkat SMP dan Tingkat PAUD dan Pendidikan Luar Sekolah (PLS).

Dalam pembuatan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) wajib melibatkan Guru dan Komite Sekolah. Dan untuk memfasilitasi penyusunan RKAS tersebut wajib melalui Koordinator wilayah yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, tegasnya.

Terkait penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) disesuaikan dengan juknis penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2023. Untuk renovasi ringan dapat diakomodir di penggunaan Dana BOS. Sedangkan renovasi menengah dan berat tidak diperbolehkan, jelasnya.
Kabid PTK yang juga narasumber pada kegiatan ini, Yasatulo Lase mengatakan bahwa terkait usul pembangunan Ruang Kelas Baru, Rehab Menengah dan berat tergantung skala prioritas yang di nilai oleh Dirjen Di Kementerian Pendidikan sesuai data yang di upload di Dapodik oleh pihak Sekolah yang bersangkutan.

Hal itu, Bukan Daerah yang menentukan pembangunan, rehab menengah dan rehap berat gedung Sekolah tersebut.

Oleh karena itu, diharapkan agar pihak sekolah mengapload data sekolah yang bersangkutan dengan melampirkan Surat Hibah tanah foto kondisi Sekolah dan sebagainya, pungkasnya.
Dan terkait penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) wajib dibuat oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan, tidak boleh orang lain. Karena hal inilah tolak ukur kemampuan Kepala Sekolah yang bersangkutan, tegas Yasatulo Lase.

Sedangkan untuk para Guru Tidak Tetap Daerah (GTTD) yang menurut informasi, tidak diperpanjang lagi Kontraknya, di harapkan kepada para Kepala Sekolah agar tidak sewenang-wenang memberhentikan yang bersangkutan, namun disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran yang ada di Dana BOS, harapnya. (Sabar Duha)