Padang, – Lambannya penyelesaian proyek pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Sasak Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2022 akhirnya jadi temuan BPK, belum dikenakan denda keterlambatan.

Menurut BPK, hal tersebut terjadi salah satunya karena Kepala Dinas selaku PA kurang melaksanakan pengawasan dan pengendalian pekerjaan di satuan kerjanya.

Pekerjaan ini merupakan milik Dinas Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi (SDA-BK) Pemprov Sumbar, dilaksanakan oleh CV PS berdasarkan Kontrak Nomor 04.18/PPSDA-SDABK/APBD/VI-2022 tanggal 16 Juni 2022.

Masa pelaksanaan selama 180 hari kalender, dari tanggal 16 Juni sampai 12 Desember 2022. Dalam masa pelaksanaan, kontrak mengalami tiga kali perubahan.

Hingga pada tanggal 30 Desember 2022, pekerjaan masih berjalan dengan bobot 90%.

Item pekerjaan yang belum selesai antara lain meliputi pengadaan dan pemasangan geotextile, pemasangan
coble stone, pemasangan box culvert pracetak, dan beton mutu K-225 menggunakan ready mixed.

Atas keterlambatan tersebut, PPK telah melaksanakan SCM 1 pada tanggal 1 Desember 2022 dengan hasil target tercapai sehingga belum diberikan surat teguran. Namun, PPK belum mengenakan sanksi berupa denda keterlambatan minimal sebesar Rp91 juta lebih.

PPK menjelaskan bahwa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan adalah terhalangnya akses pengadaan coble stone karena acara pernikahan, kematian, dan acara tradisi setempat, serta terjadinya pasang surut air laut.

Sementara Kepala SDA-BK Pemprov Sumbar, Fathol Bari dikonfirmasi tidak memberikan banyak penjelasan, sebab katanya sudah dijawab kepada BPK.

“terkait pengawasan, itu sudah dijawab ke BPK”, kata Fathol Bari, Selasa (21/2/23).