Surabaya – Penasehat Utama PT Dharma Lautan Utama mengapresiasi karya spektakuler yang diluncurkan perusahan armada pelayaran itu.

Karya ke 45 itu, adalah KM Dharma Rucitra VIII, yang dalam waktu dekat akan melayani pengguna jasa penyeberangan.

Kapal dengan panjang 145 meter dan lebar 25 meter ini, menarik perhatian lantaran didesain khusus dengan gaya interior yang estetik.

“Hari ini, kami melakukan syukuran dan evaluasi terhadap kapal yang akan dioperasikan dalam waktu dekat. Kapal ini adalah KM Dharma Rucitra VIII” Kata Penasehat Utama yang juga Owner PT Dharma Lautan Utama, Bambang Haryo Soekartono, Senin (13/3).

Kapal ini, Kata BHS, memiliki banyak sekali fasilitas, yang tidak didapatkan di kapal-kapal milik DLU sendiri dan perusahaan lain. Apalagi, sambung BHS, kapal ini memiliki kelebihan-kelebihan yang mengedepankan pada kepuasan konsumen.

Alumni Teknik Perkapalan ITS Surabaya ini mengatakan, penambahan kapal yang dilakukan PT DLU diharapkan bisa lebih membantu Pemerintah dalam menumbuhkan ekonomi dalam memobilisasi penumpang dan barang/logistik.

Disinggung soal infrastruktur kapal yang spektakuler. Anggota Komisi V DPR-RI periode 2014-2019 mengatakan, PT DLU mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, karena Infrastruktur yang bagus tanpa diimbangi dengan SDM yang baik, maka semuanya tidak bisa berjalan maksimal.

“DLU telah mempersiapkan Infrastruktur dan SDM yang sempurna, yang semuanya itu dipersembahkan untuk masyarakat” Katanya.

Tarif Angkutan Penyeberangan.

Menyoal masalah tarif. Founder BHS Peduli mengatakan tarif angkutan penyeberangan di Indonesia, merupakan tarif terendah di asia tenggara bahkan Dunia.

Menurutnya, Ini perlu mendapatkan perhatian. Kemudian soal regulasi, masih banyak regulasi-regulasi yang harus diterapkan pada moda angkutan darat yang diangkut oleh kapal harus menjadi perhatian pemerintah.

“Terkait dengan Over demensi over load (odol), karena ini akan membahayakan keselamatan. Karena kalau kita lihat, Investasi yang demikian besar, dikhawatirkan bisa tidak ada artinya, jika keselamatan tidak dapat terjamin jika terjadi unstability ram dor patah dan lainnya, ini akan membahayakan transportasi itu sendiri, pemerintah harus secara tegas menerapkan load kendaraan yang sebenarnya”Tukasnya.

Selanjutnya, tegas BHS. Kaitannya dengan masalah alur, yang mana, alur-alur kita banyak yang dangkal, ini bisa tergerus bisa terjadi kebocoran atau bahkan bisa terbalik, Ini sangat membahayakan.

“Masalah yang lain, yaitu beban daripada Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ini, dibebankan kepada transportasi laut. dan itu sangat besar, harusnya yang terbesar adalah transporstasi darat daripada transportasi laut. PNBP ditargetkan diatas Rp10 triliun, dan Rp6 Triliun dibebankan kepada transportasi laut. Padahal penumpang di trasnportasi laut tidak lebih dari 10%, dibandingkan dengan transportasi darat.”Ucap BHS.

Kenapa transportasi darat PNBP nya lebih kecil daripada transportasi laut? Padahal, kata BHS, jargonnya Pak Jokowi adalah Poros Maritim, seharusnya transportasi laut lebih mendapatkan fasilitas.

“Kalau di Negara continental Malaysia, Vietnam dan Thailand. Maritimnya, diberikan insentif yang tinggi, bunga bank sepertiga daripada bunga komersial. Ini yang harus diberikan Pemerintah kepada kita, karena kita ingin transportasi laut hidup dan berkembang, maka sudah selayaknya Pemerintah memberikan insentif yang berpihak pada pengusaha transportasi laut”Tutup BHS.