Sumbar, – Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemerika Keuangan (BPK), terdapat dugaan Dana BOS untuk kegiatan Relisensi beberapa SMKN di Sumatera Barat tahun 2022 tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp31 juta lebih.

Atas permasalahan tersebut, Gubernur Sumbar melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat menyatakan tidak sependapat dengan temuan BPK dengan alasan bahwa tujuh SMK menyepakati didampingi oleh Bidang PSMK Dinas Pendidikan dengan sumber dana swakelola dari masing – masing sekolah, RAB disusun dan disepakati bersama tujuh SMK tersebut, dan dana didistribusikan sesuai dengan RAB yang telah disusun.

Atas tanggapan tersebut, BPK menyatakan tidak sependapat dengan alasan bahwa Bidang PSMK telah menyusun RAB terkait kontribusi per sekolah di dalam RAB telah ditetapkansebesar Rp24 juta lebih per SMK. Kontribusi ditransfer kepada koordinator serta keputusan atas penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada koordinator kegiatan.

Pada pelaksanaannya, berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti kuitansi penggunaan dana diketahui realisasi penggunaan dana adalah lebih kecil dari RAB yang telah ditetapkan sehinggga seharusnya masih terdapat sisa penggunaan dana sebesar Rp61 juta lebih atas kontribusi tujuh sekolah tersebut, diantaranya Rp31 juta lebih atas kontribusi empat sekolah menggunakan dana BOS.

Namun demikian, sisa dana tersebut tidak dikembalikan kepada tujuh SMKN kontributor karena nilai kontribusi awal yang dibayarkan oleh sekolah sebesar Rp24 juta lebih telah diakui seluruhnya sebagai pertanggungjawaban Kegiatan Relisensi.

Masih berdasarkan LHP BPK, pada tahun 2022, sepuluh LSP P1 SMK Negeri dan Swasta di Sumatera Barat perlu memperpanjang lisensi mereka dan melakukan uji penambahan ruang lingkup (PRL) atas LSP P1 tersebut.

Dalam hal ini, Dinas Pendidikan tidak menganggarkan dana untuk kegiatan relisensi dan PRL bagi SMK. Oleh karena itu, SMK yang membutuhkan relisensi dan PRL harus mengalokasikan anggaran secara mandiri melalui Dana BOS atau Komite. Bidang PSMK Dinas Pendidikan membantu koordinasi pelaksanaan relisensi dan PRL.

Dari sepuluh sekolah yang membutuhkan relisensi dan PRL, hanya tujuh sekolah yang meminta bantuan koordinasi dari Bidang PSMK terkait penilaian oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Hanya empat dari tujuh sekolah tersebut yang menggunakan Dana BOS untuk membayar iuran kegiatan relisensi yaitu SMKN 2 dan SMKN 4 Pariaman, SMKN 1 Bukittinggi, serta SMKN 1 Painan. Sisa dana iuran tersebut sebesar Rp31 juta lebih diduga tidak dapat dijelaskan penggunaannya.

Menurut BPK, persoalan ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari Kepala Dinas Pendidikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di bawahnya, Kepala Bidang PSMK dan Tim Koordinator Kegiatan Witness Relisensi SMK dengan BNSP tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan belanja kegiatan mereka, kepala sekolah kurang mengendalikan pengeluaran belanja sesuai ketentuan di bawah unit kerja mereka, dan Bendahara pada empat SMKN terkait tidak melakukan pembayaran kegiatan dengan cermat sesuai dengan Juknis Pengelolaan Dana BOS.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Barat agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan beberapa hal. Pertama, meningkatkan pengendalian tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan satuan kerjanya. Kedua, memastikan Kepala Bidang PSMK dan Tim Koordinator Kegiatan Witness Relisensi SMK dengan BNSP pada Bidang PSMK mematuhi ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan belanja kegiatan dan bertanggung jawab dengan menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp31 juta lebih ke Rekening Kas Daerah.

Kemudian Instruksikan Kepala SMKN untuk lebih mengawasi pengelolaan belanja, dan minta Bendahara BOS agar lebih teliti dalam pembayaran kegiatan sesuai Juknis Dana BOS.

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terhadap tata kelola keuangan negara, sehingga perlu pengusutan dari penegakan hukum untuk diproses sesuai ketentuan bila nanti ditemukan penyalahgunaan kewenangan dan merugikan keuangan negara.

Deliknews.com telah mengirim surat konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, namun belum menerima balasan hingga berita ini ditayangkan.