Sumbar, – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Asnawi, telah menunjukkan komitmennya dalam memerangi korupsi walaupun Ia baru dilantik sebagai Kajati pada Mei 2023 kemarin. Tampaknya Ia langsung tancap gas menuntaskan kasus pengadaan bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang diduga merugikan negara.

Setelah satu tahun penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Sumbar), tiga orang tersangka akhirnya ditetapkan dalam kasus ini.

Dalam Konferensi Pers oleh Kajati Sumbar, Asnawi yang didampingi Aspidsus Kejati Sumbar, Hadiman, dan Kasi Penkum Kejati Sumbar, Farouk Fahrozi pada Jum’at 14 Juli 2023 di Kantor Kejati setempat. Asnawi menjelaskan kasus bermula dari pengadaan sapi oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021.

Selama pelaksanaan proyek, terjadi perubahan spesifikasi teknis sapi yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan. Selain itu, terdapat juga penyesuaian harga yang tidak bunting serta penambahan hari kerja yang tidak sesuai dengan kontrak awal.

Dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan bibit ternak dan hijauan pakan ternak ini meliputi perbuatan melawan hukum, penggelembungan harga, pelanggaran peraturan yang berlaku, dan dugaan kerugian keuangan negara.

Sejumlah saksi, termasuk pihak dinas, penyedia, dan kelompok tani penerima sapi, telah diperiksa sebanyak 99 orang. Ahli seperti Ahli LKPP, Ahli Keuangan Negara, dan Ahli Keuangan Daerah juga telah memberikan keterangan dalam kasus ini. Selain itu, dokumen-dokumen terkait juga telah disita sebagai bukti.

Setelah melakukan penyelidikan, tim penyidik berhasil mengumpulkan dua alat bukti yang cukup kuat. Maka dari itu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus ini. Ketiganya adalah DM sebagai KPA, FA sebagai PPTK, dan AAP sebagai Direktur CV Emir Darul Ehsan. Tersangka akan ditahan di Rutan Anak Air Klas II B Padang selama 20 hari ke depan.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat mendapatkan apresiasi dari masyarakat atas upaya mereka dalam memerangi korupsi. Kajati, Asnawi, telah menunjukkan dedikasinya dalam menegakkan hukum dan melindungi keuangan negara dari tindak pidana korupsi.