Batu,Malang – Politisi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono mendesak Pemerintah untuk mengembalikan sumber air brantas yang kini mengalami penurunan sebesar 70%. Desakan ini mengemuka setelah adanya keluhan kesulitan air pada lahan pertanian di wilayah Sidoarjo.
“Sudah saya cek ke Bendungan Pintu Air Rolak Songo ternyata jumlah debit air memang terjadi pengurangan, seharusnya jumlah air yang kurang bisa di atasi dengan mengatur pintu air yang ada di hilir sehingga air tidak terbuang percuma ke laut” Kata Bambang Haryo di Surabaya, Senin (2/10).
Dikatakan anggota DPR-RI periode 2014-2019 ini, atas keluhan itu dirinya kemudian berkunjung ke sumber air Brantas di wilayah Batu Malang, tepatnyta di kecamatan Bumiaji kota Batu..
“Keprihatinan teramat sangat yaitu adanya berita informasi terjadi penurunan titik Sumber Air Brantas yang sangat drastis dari tahun 2005 ke tahun 2016. Dimana Sumber Air Brantas saat tahun 2005 masih 200 titik, tahun 2011 menurun menjadi 150 titik, di tahun 2015 102 titik dan yang sangat memprihatinkan di tahun 2016 menurun tinggal 57 titik sumber air” Imbuh pemilik sapaan akrab BHS.
Pemerintah Pusat dan Provinsi, kata Alumni ITS Surabaya ini. Seharusnya menindak lanjuti pencegahan pengurangan titik Sumber Air Brantas dengan mensterilkan wilayah titik sumber air tersebut jangan sampai tergusur oleh pertanian dan pemukiman dengan regulasi regulasi yang ketat karena air merupakan sumber kehidupan.
“Sekitar 30% dari total penduduk wilayah Jawa Timur yang memanfaatkan Sumber Air Brantas sebagai air bersih dan irigasi pertanian. Misalnya Malang Raya, Kediri Raya, Surabaya Raya”Tandas BHS.
Menurut BHS, berbeda halnya dengan Malaysia, dimana pemerintahnya sangat serius memperhatikan sumber air yang ada di negaranya. Malaysia mengeluarkan satu regulasi yaitu Movement Control Order (MCO) yang memantau semua pergerakan manusia yang akhirnya Malaysia bisa meminimalkan pengurangan air dari tahun 2008 ke 2017 hanya sebesar 1 % saja.
“Sedangkan Sumber Air Brantas terjadi penurunan lebih dari 70% mulai tahun 2005 menuju 2016. Jadi sudah seharusnya pemerintah jangan hanya membangun waduk saja tetapi lebih mengendalikan mempertahankan titik sumber air dari semua sungai yang ada di Indonesia” Tutup BHS.
