Audit Pemprov Jateng, BPK Temukan Risiko Penyalahgunaan Uang Titipan Pasien Dua Rumah Sakit

- Editorial Staff

Kamis, 19 Oktober 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RSUD Dr. Moewardi

RSUD Dr. Moewardi

Jateng, – Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemorov Jateng) tahun 2019 mengungkap pencatatan Uang Muka Titipan Pasien pada RSJD Dr. Amino Gondhohutomo dan RSUD Dr. Moewardi tidak tertib dan belum seluruhnya didukung kelengkapan kokumen transaksi.

RSJD Dr. Amino Gondhohutomo belum mengatur mekanisme pengakuan pendapatan dari Uang Muka Titipan Pasien yang belum diketahui pemiliknya dan belum mengakui saldo rekening bunga Jamkesmas sebagai pendapatan.

Kemudian RSUD Dr. Moewardi belum menatausahakan dan melaporkan sisa Uang Muka Titipan Pasien berdasarkan dokumentasi yang lengkap. Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Dr. Moewardi awalnya melaporkan saldo Kas di Bendahara Penerimaan BLUD per 31 Desember 2019 sebesar Rp970.140.206,00 yang diantaranya termasuk sisa Uang Muka Titipan Pasien sebesar Rp175.136.390,00.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Penyajian sisa Uang Muka Titipan Pasien sebesar Rp175.136.390,00 oleh RSUD
tersebut mengacu pada saldo berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh RSUD Dr. Moewardi per tanggal 19 Februari 2020, yang dilakukan. Pemeriksaan oleh RSUD Dr. Moewardi tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan fisik oleh BPK pada tanggal 11 Februari 2020 dimana diketahui bahwa masih terdapat sisa Uang Muka Titipan Pasien dalam bentuk uang tunai yang belum dikembalikan kepada pasien dari tahun 2017 – 2020 dan tidak dilaporkan sebagai Saldo Kas di Bendahara BLUD pada tanggal tersebut.

Hasil pengujian BPK secara uji petik dengan membandingkan dokumen rekapan per pasien atas sisa Uang Muka Titipan Pasien dengan fisik sisa Uang Muka Titipan Pasien bulan Januari, September, dan Oktober tahun 2019 menunjukkan bahwa terdapat kuitansi uang muka yang tidak didukung dengan fisik sisa Uang Muka Titipan Pasien.

Berdasarkan informasi kasir diketahui bahwa fisik sisa uang muka titipan pasien yang sudah tidak ada telah dikembalikan kepada pasien atau keluarga pasien. Pengembalian sisa uang muka titipan tersebut tidak didokumentasikan dengan bukti pengembalian dan tidak dilakukan pencatatan secara memadai.

Keterbatasan data dan dokumentasi ini membuat BPK tidak dapat melakukan
perhitungan mundur untuk mengetahui saldo Uang Muka Titipan Pasien per 31
Desember 2019.

Atas penyajian sisa Uang Muka Titipan Pasien per 31 Desember 2019 sebesar
Rp175.136.390,00 oleh RSUD yang menggunakan saldo berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 19 Februari 2020, BPK selanjutnya meminta Pengelola Penerimaan Bidang Pengelolaan Pendapatan dan Bagian SPI RSUD untuk melakukan penelitian dokumen dan catatan lebih lanjut agar dapat menyajikan perhitungan mundur untuk mengetahui saldo riil per 31 Desember 2019.

Mengenai hal tersebut, Pengelola Penerimaan pada Bidang Pengelolaan Pendapatan menyatakan tidak bisa menyajikan data dan dokumen yang dapat diverifikasi atas mutasi sisa Uang Muka Titipan Pasien dalam periode setelah tanggal neraca.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Risiko penyalahgunaan sisa Uang Muka Titipan Pasien karena belum adanya mekanisme pengakuan pendapatan dan penatusahaan yang tertib

BPK menyimpulkan permasalahan tersebut disebabkan Direktur RSJD Dr. Amino Gondhohutomo belum menetapkan SOP atau keputusan tentang pengakuan pendapatan atas saldo uang muka titipan pasien yang tidak jelas statusnya dan belum menindaklanjuti syarat pengambilan saldo Jamkesmas.

Kemudian Direktur RSUD Dr. Moewardi belum menetapkan SOP secara khusus yang mengatur tentang penatausahaan dan pengembalian sisa Uang Muka Titipan Pasien, dan Pengelola Penerimaan pada Bidang Pengelolaan Pendapatan tidak menatausahakan
sisa Uang Muka Titipan Pasien secara tertib.

Berita Terkait

Bambang Haryo Terkejut, Kota Solo Banyak Perubahan Mas Gibran Tanpa Pencitraan
Heboh! Bankeu Pemdes Jateng Era Ganjar Pranowo Belum Didukung LPj Rp610 Miliar
Ketua PWI Jateng Mengajak Wartawan Tuban – Bojonegoro Untuk Meningkatkan Performa dan Meningkatkan SDM
Pengalaman Luas Komjen Nana Sudjana Diyakini Tepat Jabat Pj Gubernur Jateng
Kebakaran 63 Kapal Nelayan di Tegal Jawa Tengah, Bambang Haryo Minta Pemerintah Jamin Keselamatan
Bambang Haryo bersama DLU Holding Salurkan Bantuan Untuk Nelayan Kapal Terbakar di Tegal
Audit BPK Ungkap Pekerjaan Fisik Kementerian PUPR Rp9 Miliar Lebih Tidak Sesuai Ketentuan
PWI Tuban Stady Banding ke PWI Jateng

Berita Terkait

Senin, 13 November 2023 - 10:55 WIB

Bambang Haryo Terkejut, Kota Solo Banyak Perubahan Mas Gibran Tanpa Pencitraan

Kamis, 19 Oktober 2023 - 15:09 WIB

Audit Pemprov Jateng, BPK Temukan Risiko Penyalahgunaan Uang Titipan Pasien Dua Rumah Sakit

Kamis, 19 Oktober 2023 - 12:06 WIB

Heboh! Bankeu Pemdes Jateng Era Ganjar Pranowo Belum Didukung LPj Rp610 Miliar

Rabu, 6 September 2023 - 13:18 WIB

Ketua PWI Jateng Mengajak Wartawan Tuban – Bojonegoro Untuk Meningkatkan Performa dan Meningkatkan SDM

Sabtu, 2 September 2023 - 14:56 WIB

Pengalaman Luas Komjen Nana Sudjana Diyakini Tepat Jabat Pj Gubernur Jateng

Rabu, 23 Agustus 2023 - 09:31 WIB

Kebakaran 63 Kapal Nelayan di Tegal Jawa Tengah, Bambang Haryo Minta Pemerintah Jamin Keselamatan

Selasa, 22 Agustus 2023 - 10:36 WIB

Bambang Haryo bersama DLU Holding Salurkan Bantuan Untuk Nelayan Kapal Terbakar di Tegal

Sabtu, 19 Agustus 2023 - 17:40 WIB

Audit BPK Ungkap Pekerjaan Fisik Kementerian PUPR Rp9 Miliar Lebih Tidak Sesuai Ketentuan

Berita Terbaru

Regional

Pemkab Nisel Gelar Musrenbang RKPD Tahun 2025

Kamis, 29 Feb 2024 - 22:56 WIB