Ahli Hukum Pidana Dr. Chairul Huda S.H, M.H.


Denpasar
– Ahli Hukum Pidana Dr. Chairul Huda S.H, M.H menyebut, perkara dugaan korupsi Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Universitas Udayana (Unud) yang menjerat mantan Rektor Unud Prof I Nyoman Gde Antara, seharusnya tidak dibawa ke persidangan.

“Saya tidak pernah bertemu dengan terdakwa, baru kali ini. Perkara ini tidak layak untuk masuk ke persidangan, bahkan untuk naik penyelidikan ke penyidikan saja sudah tidak layak. Tidak ada satupun fakta dalam kasus ini sesuai dalam konstruksi pasal didakwakan terhadap Prof Antara,” ujarnya kepada wartawan usai memberi pendapatnya sebagai ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar, Kamis (11/01/24).

Ahli hukum pidana yang juga staf ahli Kapolri ini memaparkan, dari konstruksi peristiwa saja sudah tidak cocok dengan pasal 2 dan 3 (UU Tipikor, red) terkait kerugian uang negara. Faktanya, dana sumbangan (SPI, red) itu berasal dari uang masyarakat yang masuk ke rekening universitas.

“Tentang pungli di pasal 12 e ini kan penerimaan yang dilakukan oleh universitas dari sana tidak ada perbuatan yang menguntungkan terdakwa atau keluarga terdakwa, dimana letak kerugian negara dan korupsinya,” papar ahli yang ribuan kali telah memberikan pendapat keahliannya di persidangan.

Dr. Chairul Huda yakin, majelis hakim dapat objektif menilai lantaran dari fakta-fakta persidangan sangat jelas tidak ada unsur korupsi ditemukan. Terdakwa dalam perkara ini diharapkan divonis bebas. Selain dibebaskan, ia juga berharap agar majelis hakim dapat memulihkan harkat dan martabat terdakwa.

“Termasuk jika selama ini jabatannya dicopot gara-gara perkara ini maka harus dipulihkan karena faktanya memang tidak ada dasar-dasar yang kuat untuk menyatakan terdakwa bersalah,” pungkasnya.

Ia berpandangan, dakwaan korupsi tidak relevan dipaksakan ke persidangan menjadi pembelajaran bagi para penegak hukum. Mengimbau kepada kejaksaan dan penyidik agar lebih selektif lagi melihat, karena keputusan seperti ini malah memperburuk citra hukum. Jika citra hukum itu buruk maka masyarakat tidak akan taat.

“Menurut saya harus di introspeksi bahwa perkara ini tidak layak. Jangankan dibawa ke pengadilan naik dari penyidikan ke penyelidikan saja tidak layak karena tidak ada fakta-fakta yang konkrit dalam konstruksi hukumnya, baik penyelewengan wewenang, pungli maupun perbuatan melawan hukum,” tegas Dr. Chairul Huda.