Klarifikasi Bupati Pasbar Tidak Mengajak Memilih Anaknya Caleg DPR RI Diduga Beda dengan Video Beredar

- Tim

Jumat, 19 Januari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi

Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi

Pasaman Barat, – Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi dilaporkan ke Bawaslu pada 15 Januari 2024 atas dugaan tidak netral dalam pemilu 2024. Laporan itu dilakukan masyarakat setelah beredar video Bupati Pasaman Barat pertemuan diduga bersama Camat Sasak Ranah Pasisie sejumlah bamus, perangkat nagari dan sejumlah ninik mamak di rumah dinas Bupati pada 10 Januari 2024.

Dalam video beredar, memperlihatkan Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi memperkenalkan anaknya calon anggota DPR RI kepada seluruh tamu yang hadir dalam pertemuan tersebut.

“Ini anak saya yang mencalon jadi anggota dewan itu,” kata Bupati Hamsuardi dalam video tersebut diterima Deliknews.com, Rabu (17/1/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Tidak mungkin lagi saya bawa ke Sasak, waktunya sudah tak cukup. Kita jorong saja 216 dan sekarang 240. Jadi tidak bisa lagi ke Sasak dan kemana-mana, karena hanya tinggal waktu 30 hari lagi, tidak ada waktu lagi,” ungkap bupati.

Bupati Pasaman Barat dalam video tersebut, berharap bantuan dari yang hadir di dalam ruangan rumah dinas itu untuk menyampaikan kepada masyarakat agar memilih anaknya.

“Hanya berharap bantuan dari bapak-bapak, ninik mamak (tokoh adat) semuanya, bapak camat, ibu camat. Itu harapan kita. Saya yakin kalau bapak mau menyampaikan kepada masyarakat, saya yakin disana juga masyarakat akan mau memilihnya,” harap bupati.

Bupati juga menjelaskan selain anaknya ada calon DPR RI lainnya yang mencalon dari Pasaman Barat, lantaran salah seorang yang hadir dalam pertemuan tersebut bertanya kepada bupati calon lain DPR RI dari Pasaman Barat.

“Ada yang saya ketahui, ada mungkin empat. Ada Irwanto, Agus Susanto, M Ihpan dan HD Dianovri Harpama. Jadi saya berharap untuk bisa membantu,” sebut Bupati Hamsuardi dalam video yang telah viral.

Sementara Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi, dikonfirmasi media menegaskan bahwa pertemuan dengan camat, bamus, perangkat nagari dan ninik mamak (tokoh adat) bukan atas undangannya.

“Saya tidak ada mengajak memilih anak saya, mereka datang menyampaikan aspirasi pembangunan dan permasalahan di Maligi,” tegas Hamsuardi dalam klarifikasinya kepada media melalui telepon seluler, Rabu (17/1/24).

Pertemuan dihadiri oleh camat, bamus, dan perangkat nagari, bertujuan menyampaikan aspirasi terkait program pembangunan di Maligi. Meski menolak pertemuan semacam itu, Hamsuardi menjelaskan program yang telah dilakukan Pemkab Pasaman Barat.

“Anak saya kebetulan saja memindahkan kursi karena mendadak banyak tamu, sekira 80 orang lebih. Saya tidak mengajak, saya hanya menyampaikan di Pasaman Barat banyak calon legislatif; tentu kita harus pilih mana yang mungkin akan membantu,” jelasnya.

Hamsuardi menyatakan video yang beredar sudah dipotong-potong. “Kalau dilihat penuh video pasti akan mengerti (tidak mengajak). Saya tidak ada mengajak memilih seseorang,” katanya.

Ia menganggap bahwa sebagai seorang bupati, pembicaraannya seharusnya tidak perlu dikadukan, kecuali jika ia mengundang banyak orang untuk memilih seseorang. “Seharusnya tidak harus dikadukan, masa seorang bupati saya bupati bicara seperti itu dikadukan”, tegas bupati.

Sementara Ketua Bawaslu Pasaman Barat, Wanhar dikonfirmasi belum dapat memberikan penjelasan terkait laporan masyarakat terhadap Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi. “Sama Bapak Lauren saja, lantaran Bapak Lauren yang Divisi Penanganan Pelanggaran, dan beliau juga yang menerima laporan dari masyarakat kemaren,” ungkap Wanhar kepada wartawan melalui pesan WhatsApp.

Sedangkan Lauren belum juga menjawab konfirmasi, hingga berita ini diterbitkan. Tanggapan dari pihak-pihak terkait termasuk Bawaslu Pasaman Barat, akan diterbitkan pada berita berikutnya.

 

Berita Terkait

Terkait Pemeriksaan dan Pemberhentian Sekda Pasaman, Pengamat Hukum: Pelanggaran Etik Bila Bupati Tak Patuhi Arahan Gubernur
Disdik Pasaman Buka Suara Terkait Kejanggalan Dana BOS SMPN 1 Mapattunggu Hingga Disebut Tak Ada SPJ
SMPN 1 Mapattunggul Tutupi Informasi Dana BOS hingga Disebut Tak Ada SPJ, Kabid SMP: Harus Dikelola Secara Terbuka
SMPN 1 Mapattunggul Tidak Miliki Arsip SPJ Dana BOS 2019-2021, Kabid SMP: Seharusnya Ada di Sekolah
Bencana Longsor Rontokkan Pembangunan Jalan di Mapattunggul Pasaman
Kewenangan Dipertanyakan, Inspektorat Periksa Sekda Non Aktif Pasca Bupati Pasaman Diperiksa Ombudsman
BPK Temukan Masalah Serius Enam Paket Proyek IPAL Dinkes Pasaman
Kejari Pasaman Terima Titipan Pengembalian Kerugian Negara dari Mantan Wali Nagari Sundata

Berita Terkait

Rabu, 27 Maret 2024 - 17:08 WIB

Terkait Pemeriksaan dan Pemberhentian Sekda Pasaman, Pengamat Hukum: Pelanggaran Etik Bila Bupati Tak Patuhi Arahan Gubernur

Kamis, 29 Februari 2024 - 12:03 WIB

Disdik Pasaman Buka Suara Terkait Kejanggalan Dana BOS SMPN 1 Mapattunggu Hingga Disebut Tak Ada SPJ

Selasa, 27 Februari 2024 - 15:14 WIB

SMPN 1 Mapattunggul Tutupi Informasi Dana BOS hingga Disebut Tak Ada SPJ, Kabid SMP: Harus Dikelola Secara Terbuka

Sabtu, 24 Februari 2024 - 11:26 WIB

SMPN 1 Mapattunggul Tidak Miliki Arsip SPJ Dana BOS 2019-2021, Kabid SMP: Seharusnya Ada di Sekolah

Senin, 5 Februari 2024 - 10:28 WIB

Bencana Longsor Rontokkan Pembangunan Jalan di Mapattunggul Pasaman

Kamis, 1 Februari 2024 - 13:46 WIB

Kewenangan Dipertanyakan, Inspektorat Periksa Sekda Non Aktif Pasca Bupati Pasaman Diperiksa Ombudsman

Rabu, 31 Januari 2024 - 13:38 WIB

BPK Temukan Masalah Serius Enam Paket Proyek IPAL Dinkes Pasaman

Sabtu, 27 Januari 2024 - 18:55 WIB

Kejari Pasaman Terima Titipan Pengembalian Kerugian Negara dari Mantan Wali Nagari Sundata

Berita Terbaru