Jakarta – Sejatinya budaya baca dan literasi di Indonesia tidaklah rendah,  tetapi cukup tinggi. Sayangnya, kendala fasilitas buku yang tersedia, baik cetak ataupun elektronik masih saja terjadi di lapangan.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Prof E Aminudin Aziz mengakui persoalan yang ada adalah kurangnya buku. Maka dari itu, di masa depan pihaknya menargetkan untuk menyediakan 1.000 judul buku pada masing-masing 10.000 lokus.

“Maka dari itu, Perpusnas pada 2020-2024 melakukan penajaman program untuk mewujudkan budaya literasi masyarakat. Langkah ini bertujuan, guna mendukung keberhasilan tercapainya target Renstra yang telah ditetapkan, yakni pengarusutamaan naskah Nusantara, penguatan budaya baca, dan peningkatan literasi serta standardisasi dan pembinaan,” katanya pada Sabtu (20/1/2024).

Dalam Renstra Perpusnas 2020-2024, Perpusnas menargetkan nilai budaya literasi sebesar 71 (tinggi) dengan nilai budaya kegemaran membaca sebesar 71,3 (tinggi) dan indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) sebesar 15.

Dijelaskan, bahwa setiap program penajaman sudah disusun strateginya. Pengarusutamaan naskah Nusantara mencakup tiga hal, yakni koleksi langka, naskah kuno dan manuskrip.

Menurut Ami,  hal itu wajib dilakukan karena sudah menjadi tugas Perpusnas untuk melestarikan dokumen-dokumen tersebut.

“Mari kita lestarikan mereka (buku bacaan). Namun, tidak cukup hanya sampai pada tahap digitalisasi, harus ada turunannya, yaitu tentang bagaimana memanfaatkannya. Misalnya, dengan membuat buku bacaan masyarakat berdasarkan manuskrip tersebut,” papar dia.

Maka dari itu, berdasarkan persoalan yang ada, yakni kurangnya buku selanjutnya Perpusnas menargetkan untuk menyediakan 1.000 judul buku di masing-masing 10.000 lokus.

Dia juga menjelaskan, akan ada pelatihan yang diberikan kepada para pengelola perpustakaan dan taman bacaan masyarakat (TBM) yang ada di setiap lokus.

“Pelatihan juga akan diberikan oleh Perpusnas untuk 10.000 orang pengelola perpustakaan dan TBM. Langkah ini diambil dalam upaya untuk menyentuh masyarakat secara langsung, karena merekalah yang akan menerima manfaat secara langsung,” tuturnya.

Sedangkan dalam program standardisasi dan pembinaan memiliki dua fokus utama, antara lain melakukan survei terhadap kondisi perpustakaan sekolah dan asesmen untuk perpustakaan yang akan akreditasi.

“Melakukan survei terhadap kondisi perpustakaan sekolah untuk pendataan perpustakaan, sedangkan asesmen akan dikerjakan oleh perpustakaan yang akan diakreditasi untuk penilaian perpustakaan. Urusan layanan sudah inklusif di dalamnya,” pungkasnya.