Polisi Dalami Ribut-Ribut Penembokan Tanah di Badak Agung

- Tim

Rabu, 24 Januari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Kolase. Lahan milik Nyoman Liang di Badak Agung yang digaris polisi dan (Paling Kanan) Made Dwiatmiko Aristianto selaku PH Nyoman Liang menunjukan dokumen kepemilikan. Sumber: Delik News.

Foto: Kolase. Lahan milik Nyoman Liang di Badak Agung yang digaris polisi dan (Paling Kanan) Made Dwiatmiko Aristianto selaku PH Nyoman Liang menunjukan dokumen kepemilikan. Sumber: Delik News.

Denpasar – Keributan penembokan lahan hak milik sertifikat (SHM) No 1565 atas nama Nyoman Suarsana Hardika alias Nyoman Liang di jalan Badak Agung Renon Denpasar yang dipasang lalu dibongkarnya kembali tembok oleh oknum tidak dikenal kini sedang didalami Kepolisian Resort Denpasar.

Sebagai pemilik hak tanah, Nyoman Liang melalui Penasihat Hukum (PH) Made Dwiatmiko Aristianto menjelaskan, bahwa lahan milik kliennya itu sudah dipasang garis polisi.

Pihaknya mengaku, telah melaporkan kejadian itu dalam dugaan pengerusakan berdasarkan Laporan Polisi (LP) Nomor LP/B/24/1/2024/SPKT/POLRESTA DENPASAR/POLDA BALI tanggal 19 Januari 2024 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kita melapor pasal 170 KUHP dan 406 KHUP. Dan setelah laporan itu, pihak Polresta langsung turun ke lapangan dan memasang garis polisi. Kami berharap, masalah ini segera selesai. Siapa pelaku perusakan agar segera ditangkap,” ujar Made Dwiatmiko Aristianto kepada wartawan di Denpasar, Selasa (23/1/24).

Saat disinggung wartawan terkait adanya klaim Tu Rah Mayun dari pihak Puri Denpasar lewat kuasa hukum I Ketut Kesuma soal munculnya akte pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 185 dijadikan sebagai dasar pelaporan ke Polda Bali, Miko membantah hal itu. Pihaknya mengaku sampai saat ini belum ada pemanggilan perihal laporan dimaksud.

“Sampai saat ini kami belum dipanggil oleh Polda Bali. Yang jelas, klein kami tidak pernah membuat akte itu (No.185, red). Kita tidak tahu adanya akte tersebut dan siapa yang merekayasa. Dari kita apa untungnya. Jadi kita para pihak yang disebut menandatangani akte itu membantah. Silakan saja dibuktikan. Dan kami akan melaporkan terkait akte palsu,” pungkasnya.

Miko juga menjelaskan, terkait munculnya tudingan SHM yang dimiliki kliennya adalah abal-abal dan cacat administrasi, ia menyatakan hal itu dapat diuji lantaran proses jual beli telah dilakukan kliennya secara sah sebagai pembeli beritikad baik. Pihaknya berharap, agar kliennya segera dapat menempati dan melakukan hak pengelolaan lahan sebagai pemilik sah dilindungi undang-undang.

“Kita membeli dan membayar tanah itu, lalu mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN yang telah dikaji, diteliti dan sah oleh BPN. Abal-abalnya di mana? Apakah kami mendapatkan sertifikat dari luar instansi BPN? Kan tidak. Jika mereka menyebut abal-abal silakan dibuktikan secara hukum,” pungkas Miko.

Untuk diketahui sebelumnya, penembokan lahan dilakukan Nyoman Liang mendapat reaksi dari pihak AA Ngurah Mayun Wiraningrat (Tu Rah Mayun), Rabu pekan kemarin (17/01/2024)

Tu Rah Mayun keberatan, semasih ada gugatan di pengadilan dikatakan sebisa mungkin jangan ada kegiatan pada lahan dipermasalahkan. Pihaknya beranggapan sertifikat sebagai dasar hak dari Nyoman Liang menurutnya tidak sah.

“Intinya tidak ada pengempon. Saya sebagai ahli waris Cokorda masih punya hak di sini. Apapun terjadi saya akan lakukan. Mau buat sertifikat 20 kek. Jadi tolong, saya sebagai ahli waris dilibatkan. Saya heran sertifikat bisa dibuat abal-abal,” ungkap Tu Rah Mayun.

Ia juga menyampaikan tidak mau berbenturan supaya kondisi tetap kondusif dan menempuh langkah hukum atas apa terjadi.

“Gugatan sudah berjalan semua tanah itu merupakan laba pura. Jika terjadi sesuatu dan saya tidak bisa, saya serahkan kembali ke keluarga besar puri. Saya hanya mempertahankan apa yang menjadi hak,” tegas Tu Rah Mayun. (*)

Berita Terkait

Sindikat, 2 Terdakwa Founder PT DOK Kembali akan Dilaporkan Polisi
Dana Besar? 5 Founder PT DOK Diseret ke Meja Hijau
Dilaporkan Polisi! Akte Diduga Palsu Hambat Hak Tanah di Badak Agung
Polemik Tanah Badak Agung, AJB Diduga Cacat Hukum
Kejam, Tak Pakai Uang Negara JPU Tuntut Prof Antara 6 Tahun Penjara
Penembokan Tanah Badak Agung Berpotensi Terjadi Gesekan
Warga Bali Tumpah Melihat Konser Rakyat Dihadiri Gibran
Babak Baru Polemik Tanah di Jalan Badak Agung Denpasar

Berita Terkait

Jumat, 3 Mei 2024 - 16:34 WIB

Sindikat, 2 Terdakwa Founder PT DOK Kembali akan Dilaporkan Polisi

Jumat, 15 Maret 2024 - 15:52 WIB

Dana Besar? 5 Founder PT DOK Diseret ke Meja Hijau

Selasa, 5 Maret 2024 - 19:43 WIB

Dilaporkan Polisi! Akte Diduga Palsu Hambat Hak Tanah di Badak Agung

Senin, 29 Januari 2024 - 09:32 WIB

Polemik Tanah Badak Agung, AJB Diduga Cacat Hukum

Rabu, 24 Januari 2024 - 18:32 WIB

Polisi Dalami Ribut-Ribut Penembokan Tanah di Badak Agung

Rabu, 24 Januari 2024 - 08:33 WIB

Kejam, Tak Pakai Uang Negara JPU Tuntut Prof Antara 6 Tahun Penjara

Kamis, 18 Januari 2024 - 06:57 WIB

Penembokan Tanah Badak Agung Berpotensi Terjadi Gesekan

Rabu, 10 Januari 2024 - 20:49 WIB

Warga Bali Tumpah Melihat Konser Rakyat Dihadiri Gibran

Berita Terbaru

Regional

Kabag Ren Polres Nisel Dan Kapolsek Sertijab

Senin, 20 Mei 2024 - 13:53 WIB

Regional

Firman Giawa Hadiri Perayaan HUT BKPN Ke – 30 Tahun

Minggu, 19 Mei 2024 - 22:26 WIB