Kejari Pasaman Terima Titipan Pengembalian Kerugian Negara dari Mantan Wali Nagari Sundata

- Tim

Sabtu, 27 Januari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pasaman, Juprizal menerima titipan pengembalian kerugian keuangan negara senilai Rp135.000.000 dari mantan Wali Nagari Sundata periode 2016-2022, RE, senilai Rp135.000.000 pada Rabu, 24 Januari 2024 kemarin.

Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pasaman, Juprizal menerima titipan pengembalian kerugian keuangan negara senilai Rp135.000.000 dari mantan Wali Nagari Sundata periode 2016-2022, RE, senilai Rp135.000.000 pada Rabu, 24 Januari 2024 kemarin.

Pasaman, – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasaman kembali menerima titipan pengembalian kerugian keuangan negara senilai Rp135.000.000 dari mantan Wali Nagari, kali ini dari mantan Wali Nagari Sundata periode 2016-2022, dengan inisial RE. Juprizal, Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pasaman, menerima langsung titipan tersebut pada Rabu, 24 Januari 2024.

Pengembalian ini masih berada pada tingkat penyelidikan oleh Bidang Tindak Pidana Khusus terkait dugaan tindak pidana korupsi penggunaan Dana Desa atau Dana Nagari tahun anggaran 2017 hingga 2022 di Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Surat Perintah Penyelidikan dari Kepala Kejaksaan Pasaman tertanggal 8 Januari 2024 menjadi dasar hukum dalam proses ini.

Dari hasil pemeriksaan tahap penyelidikan, inspektorat Kabupaten Pasaman mencatat kerugian keuangan negara sebesar Rp244.603.376. Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman, Sobeng Suradal, SH, MH, menyampaikan bahwa pengembalian dana tersebut tidak akan menghentikan proses hukum. Menurutnya, berdasarkan Pasal 4 UU Tipikor, pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan kewajiban pidana bagi pelaku tindak pidana.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebelumnya, pada 3 Januari 2024, Kejaksaan Negeri Pasaman menerima titipan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp125.000.000 dari mantan Wali Nagari Ladang Panjang terkait dugaan tindak pidana korupsi anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa selama tahun anggaran 2018 hingga 2020.

Sobeng Suradal menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi terhadap praktik korupsi. Meskipun ada pengembalian kerugian keuangan negara, proses hukum akan tetap ditegakkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berita Terkait

Terkait Pemeriksaan dan Pemberhentian Sekda Pasaman, Pengamat Hukum: Pelanggaran Etik Bila Bupati Tak Patuhi Arahan Gubernur
Disdik Pasaman Buka Suara Terkait Kejanggalan Dana BOS SMPN 1 Mapattunggu Hingga Disebut Tak Ada SPJ
SMPN 1 Mapattunggul Tutupi Informasi Dana BOS hingga Disebut Tak Ada SPJ, Kabid SMP: Harus Dikelola Secara Terbuka
SMPN 1 Mapattunggul Tidak Miliki Arsip SPJ Dana BOS 2019-2021, Kabid SMP: Seharusnya Ada di Sekolah
Bencana Longsor Rontokkan Pembangunan Jalan di Mapattunggul Pasaman
Kewenangan Dipertanyakan, Inspektorat Periksa Sekda Non Aktif Pasca Bupati Pasaman Diperiksa Ombudsman
BPK Temukan Masalah Serius Enam Paket Proyek IPAL Dinkes Pasaman
Tanaman Karet Sumber Nafkah Ditumbang Tanpa Izin, Warga Pasaman Pagar Jalan sebagai Bentuk Perlawanan

Berita Terkait

Rabu, 27 Maret 2024 - 17:08 WIB

Terkait Pemeriksaan dan Pemberhentian Sekda Pasaman, Pengamat Hukum: Pelanggaran Etik Bila Bupati Tak Patuhi Arahan Gubernur

Kamis, 29 Februari 2024 - 12:03 WIB

Disdik Pasaman Buka Suara Terkait Kejanggalan Dana BOS SMPN 1 Mapattunggu Hingga Disebut Tak Ada SPJ

Selasa, 27 Februari 2024 - 15:14 WIB

SMPN 1 Mapattunggul Tutupi Informasi Dana BOS hingga Disebut Tak Ada SPJ, Kabid SMP: Harus Dikelola Secara Terbuka

Sabtu, 24 Februari 2024 - 11:26 WIB

SMPN 1 Mapattunggul Tidak Miliki Arsip SPJ Dana BOS 2019-2021, Kabid SMP: Seharusnya Ada di Sekolah

Senin, 5 Februari 2024 - 10:28 WIB

Bencana Longsor Rontokkan Pembangunan Jalan di Mapattunggul Pasaman

Kamis, 1 Februari 2024 - 13:46 WIB

Kewenangan Dipertanyakan, Inspektorat Periksa Sekda Non Aktif Pasca Bupati Pasaman Diperiksa Ombudsman

Rabu, 31 Januari 2024 - 13:38 WIB

BPK Temukan Masalah Serius Enam Paket Proyek IPAL Dinkes Pasaman

Sabtu, 27 Januari 2024 - 18:55 WIB

Kejari Pasaman Terima Titipan Pengembalian Kerugian Negara dari Mantan Wali Nagari Sundata

Berita Terbaru