Jakarta (deliknews.com) – Pakar hukum tata negara Andi Asrun menegaskan, putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap komisioner KPU tidak berpengaruh sama sekali dengan pencalonan hingga penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres 2024. Putusan DKPP fokus pada dugaan pelanggaran kode etik KPU, bukan pada keputusan KPU menetapkan Gibran sebagai cawapres.

“Enggak ada masalah itu, tidak ada masalah, tidak terpengaruh, posisi Gibran akan tetap,” ujar Andi kepada wartawan, Jakarta, Senin (5/2/2024).

Andi menilai, sebenarnya DKPP sudah keliru sejak awal dengan memberikan sanksi etik kepada KPU. Alasannya, KPU menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Andi enggan mengomentari jika ada unsur politik dari putusan DKPP.

Menurut Andi Asrun, hal itu tidak relevan dibawa ke ranah politik karena kesalahan mendasar terletak pada fakta hukum. “Saya kira fakta hukumnya sudah salah, tidak dibawa-bawa ke politik. Salah itu,” tegas Andi.

Lebih lanjut, Andi mengimbau para pemilih untuk berpartisipasi dalam pemilu dengan semangat positif, menekankan pentingnya pemilu bagi masa depan Indonesia.

“Para pemilih harus datang dengan perasaan gembira karena pemilu ini penting untuk masa depan bangsa Indonesia. Jadi saya kira para penyelenggara pemilu harus betul-betul menjalankan tugasnya tanpa berpihak, itu yang saya kira hal yang paling penting,” pungkas Andi.

Terpisah, Ketua DKPP Heddy Lugito menegaskan keputusan DKPP tidak berkaitan dengan pencalonan yang sedang berjalan.

“Ini kan murni putusan etik, enggak ada kaitannya dengan pencalonan. Enggak ada,” kata Heddy setelah pertemuan dengan Komisi II DPR di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (5/2/2024).

Diketahui, DKPP menjatuhkan peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan enam anggotanya karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilu 2024. Mereka diduga melanggar kepastian hukum.

Hanya saja, dalam putusannya, DKPP menyebutkan pencalonan Gibran Rakabuming Raka, yang telah diumumkan KPU, telah sesuai dengan konstitusi dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Dengan berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU in casu para teradu memiliki kewajiban untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai instruksi yang sah menurut konstitusi,” demikian bunyi pertimbangan putusan DKPP.

“Bahwa tindakan para teradu menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 adalah langkah yang sudah sesuai dengan konstitusi,” tambahnya.