Jakarta (deliknews.com) – Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan dan nomor urut 3, Ganjar Pranowo kompak mengkritik soal pemberian bantuan sosial (bansos) dalam debat kelima Pilpres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (4/2/2024).

Capres nomor urut 1 dan 3 tersebut menyayangkan penyaluran bansos yang cenderung dipolitisasi.

Menanggapi hal itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, bansos tersebut memang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Dia mengaku heran jika ada pemimpin yang tidak setuju pada pemberian bansos bagi warga yang membutuhkan.

“Kalau ada paslon yang mengkritisi bansos, berarti capres itu tidak senang dong sama masyarakat yang membutuhkan, terutama saudara-saudara kita yang miskin. Kenapa sih harus dipersoalkan? Itu kan memang untuk mereka,” ujar Bahlil di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/1/2024).

Dia bahkan menyarankan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), juga ikut membagikan bansos.

“Sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa teknik pembagiannya apakah mau diberikan oleh presiden atau menteri, monggo saja enggak ada masalah. Apabila perlu, saran saya karena Ibu Mensos kan dari PDIP ya, minta dia saja yang bagi. Bila perlu buat tenda, dia bagi-bagi. Pak Presiden enggakmungkin larang, orang tugas dia (Mensos) kok,” bebernya.

Tak hanya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok juga ikut mengkritik pemberian bansos.

Menurut dia, bansos sering tak tepat sasaran dan mudah dimanfaatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Tak ingin menanggapi terlalu dalam, Bahlil mengatakan pendapat Ahok tersebut justru tidak mempresentasikan hak-hak masyarakat kecil.

Ah, Ahok kok ditanggapi gitu loh. Ngapain tanggapi Ahok? Enggak perlu menurut saya ditanggapi. Pikiran Ahok itu tidak merepresentasikan pikiran rakyat kecil,” pungkasnya.