Ahli Prof Hadi Subhan : Tagihan Yang Ditetapkan Dibantah oleh Hakim Pengawas Tidak Dapat Dijadikan Dasar Pengajuan Permohonan PKPU Kembali

- Editorial Staff

Selasa, 6 Februari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SURABAYA – PT Cahaya Fajar Kaltim (CFK) menghadirkan Profesor Hadi Subhan sebagai ahli hukum kepailitan UNAIR pada sidang Permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Cahaya Energi Sumeru Sentosa (CESS) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (6/2/2024).

 

Dalam keterangannya di persidangan, guru besar hukum Kepailitan Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya ini menyebut Debitur yang sedang menjalankan isi perjanjian perdamaian yang telah di homologasi tidak bisa diajukan permohonan PKPU kembali.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Di awal sidang, Hadi Subhan menuturkan bahwa di dalam sistem hukum Eropa, PKPU adalah alat untuk menyelesaikan hutang-hutang debitur secara kolektif. Karena bersifat kolektif, maka semua penyelesaian yang bersifat parsial tidak diperbolehkan.

“Kalau Kepailitan dengan sita umum, kalau PKPU dengan restrukturisasi yang mengikat semua Kreditornya. Kalau ada orang yang mengajukan PKPU dia tidak boleh dipailitkan. Kalau dia menjalani homologasi juga tidak boleh dipailitkan dan diproses PKPU, karena ini adalah alat untuk menyelesaikan utang secara kolektif,” katanya.

 

Ia berpendapat, PKPU dan Kepailitan bersifat mengikat semua kreditur.

“Berarti di sini ada keterkaitan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Berarti di sini ada irisan kepentingan antara satu Kreditur dengan Kreditur lainnya dan juga dengan Debitur. Karena itu keabsahan atau validitas dari piutang itu harus betul-betul presisi,” paparnya.

 

Saat ditanya soal bagaimana kekuatan penetapan dari hakim pengawas atas perselisihan tagihan, Hadi Subhan menjelaskan dengan detail.

“Ada mekanisme koreksi tagihan di dalam PKPU. Kalau dalam kepailitan ada keberatan dari Kurator kemudian melakukan renvoi kepada hakim pengawas dan diteruskan pada hakim pemutus bahkan bisa kasasi ke MA. Tetapi dalam PKPU cukup oleh hakim pengawas. Baik soal suara maupun soal jumlah utang. Nanti hakim pengawas akan mengeluarkan penetapan. Dan penetapan dari hakim pengawas ini bersifat final dan mengikat,” jelasnya.

 

Pada sidang kali ini, kuasa hukum PT CFK yakni Johanes Dipa Widjaja sempat memberikan ilustrasi tentang bagaimana debitur yang sedang menjalankan isi perjanjian perdamaian yang telah di homologasi tiba-tiba oleh Kreditur diajukan permohonan PKPU kembali.

 

Dapatkah tagihan yang telah ditetapkan dibantah oleh hakim pengawas dijadikan dasar untuk mengajukan PKPU kembali,? Ilustrasinya begini, misalnya Taufiq mendaftarkan tagihan Rp 90 miliar kemudian oleh Debitur telah dibantah. Kemudian Taufiq juga sudah mengajukan keberatan, selanjutnya hakim pengawas mengeluarkan penetapan bahwa tagihan Taufiq yang diterima adalah Rp 60 miliar dan yang dibantah adalah Rp 30 miliar.

 

Pertanyaannya apakah Taufiq dapat mengajukan PKPU kembali dengan dasar tagihan Rp 30 miliar yang telah ditetapkan dibantah oleh hakim pengawas tersebut? tanya Dipa.

“Saya katakan dalam Pasal 229 UU Kepailitan dan PKPU ditentukan bahwa penetapan dari hakim pengawas itu final dan tidak boleh dirubah oleh hakim pemutus. Karena final maka berlaku prinsip Res Judicata. Karena final tentu haknya yaitu yang sudah ditetapkan oleh hakim pengawas tersebut, bukan apa yang diminta oleh si Kreditur itu tadi,” tegas Hadi Subhan menjawab ilustrasi Dipa.

 

Usai sidang kepada wartawan, Johanes Dipa Widjaja selaku kuasa hukum PT CFK mengaku sependapat dengan dengan keterangan ahli kepailitan Hadi Subhan. Menurutnya, sejak adanya Focus Group Discussion (FGD) di Semarang dan Surabaya, terhadap Debitur yang sedang menjalankan isi perjanjian yang telah di homologasi, maka tidak bisa diajukan permohonan PKPU atau kepailitan kembali.

“Karena hal itu akan menimbulkan permasalahan hukum. Karena andaikata dikabulkan, maka nanti akan ada masalah terkait dengan adanya dua perjanjian perdamaian, sehingga menimbulkan pertanyaan perjanjian perdamaian mana yang berlaku,” ujarnya.

 

Atas dasar tersebut, kata Dipa mengutip pendapat Prof Hadi Subhan, maka permohonan PKPU terhadap Debitur yang sedang menjalankan isi putusan homologasi tidak dapat dimohonkan PKPU kembali.

“Baik terhadap pihak baru maupun pihak lama yang belum terdaftar,” tegasnya.

 

Terkait permohonan PKPU yang diajukan PT CESS untuk ketiga kalinya ini, Dipa mengungkapkan bahwa PKPU ini diajukan oleh Kreditur yang pernah mendaftarkan tagihannya dan tagihan sebesar Rp 29 miliar sudah diverifikasi, sudah dibantah, sudah diajukan keberatan, dan akhirnya keluar penetapan hakim pengawas.

“Intinya yang diakui hanya Rp 60 miliar sekian dan yang Rp 29 miliar sudah ditetapkan dibantah oleh Hakim Pengawas,” bebernya.

 

Menurutnya, sesuai keterangan ahli Kepailitan pada sidang tadi bahwa tagihan yang sudah dibantah berdasarkan penetapan hakim pengawas, maka dianggap tidak ada.

“Artinya hal itu tidak bisa dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan PKPU kembali,” ungkap Dipa.

 

Lebih lanjut, menurut Ahli, berdasarkan ketentuan Pasal 286 UU Kepailitan, maka perjanjian perdamaian yang telah disahkan tersebut mengikat semua kreditor konkuren tanpa terkecuali, dan ketentuan tersebut haruslah ditaati.

PT. CESS sebagai Kreditor Konkuren juga terikat dengan perjanjian perdamaian yang telah disahkan (homologasi) tersebut, terlebih lagi PT CESS dalam perkara PKPU nomor 52 sebelumnya telah menyetujui voting atas perjanjian perdamaian yang diajukan oleh Debitor / Termohon PKPU.

 

Dipa menilai, ada kebohongan yang dimuat dalam permohonan PKPU yang diajukan oleh PT CESS.

“Jadi dia bohong kalau tagihan Rp 29 miliar itu belum ditagihkan atau belum diverifikasi. Faktanya tagihan itu sudah pernah ditagihkan dan kemudian dibantah. Ini (permohonan PKPU PT CESS) gak benar. Itu bohong dan kami ada bukti-buktinya,” kata Dipa.

 

Dipa melihat bahwa PT CESS merupakan Kreditur yang tidak beritikad baik. Alasannya karena pelaksanaan perjanjian perdamaian sudah dilaksanakan oleh PT CFK selaku Debitur.

“Pelaksanaan perjanjian sudah pernah kami lakukan, tahap pertama, tahap kedua, dan sudah diterima. Tapi tiba-tiba tahap ketiga ditutup rekeningnya tanpa ada pemberitahuan ke kami. Kemudian kok sekarang malah mengajukan permohonan PKPU. Ini kan beritikad buruk,” tuturnya.

 

Jika permohonan PKPU ini dikabulkan, Dipa menilai hal ini sama saja dengan pertanda lonceng kematian keadilan dalam perkara PKPU di Pengadilan Niaga Surabaya.

“Saya yakin majelis hakim akan berlaku adil dan bijaksana dengan tidak mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh pemohon secara tidak berdasar” tegas Dipa. (firman)

Berita Terkait

Ditolak Termohon, PN Surabaya Gagal Eksekusi Gudang di Jalan Kenjeran
Pleno Terbuka Terbuka PPK Kecamatan Somambawa Berakhir Sejumlah Masyarakat Ucapkan Terima Kasih
Eksekusi Rumah di Jalan Kenjeran Berlangsung Ricuh
BMKG Jelaskan Fenomena Hujan Es di Sidoarjo
Polda Sumsel Musnahkan Barang Bukti Narkoba Sebanyak 108.997,91 Gram dan Pil Ekstasi Sebanyak 134.487 Butir
Rapat Pleno KPU Nisel Rekapitulasi Penghitungan Suara Berjalan Lancar
Polres Nisel Perketat Pengamanan Pleno KPU
Sekretaris Teguh Kinarto Dituntut 2 Tahun Penjara, Terbukti Lakukan Penggelapan Dalam Jabatan

Berita Terkait

Selasa, 27 Februari 2024 - 22:19 WIB

Ditolak Termohon, PN Surabaya Gagal Eksekusi Gudang di Jalan Kenjeran

Selasa, 27 Februari 2024 - 21:59 WIB

Pleno Terbuka Terbuka PPK Kecamatan Somambawa Berakhir Sejumlah Masyarakat Ucapkan Terima Kasih

Selasa, 27 Februari 2024 - 12:18 WIB

Eksekusi Rumah di Jalan Kenjeran Berlangsung Ricuh

Selasa, 27 Februari 2024 - 11:21 WIB

BMKG Jelaskan Fenomena Hujan Es di Sidoarjo

Minggu, 25 Februari 2024 - 15:12 WIB

Polda Sumsel Musnahkan Barang Bukti Narkoba Sebanyak 108.997,91 Gram dan Pil Ekstasi Sebanyak 134.487 Butir

Sabtu, 24 Februari 2024 - 19:45 WIB

Rapat Pleno KPU Nisel Rekapitulasi Penghitungan Suara Berjalan Lancar

Sabtu, 24 Februari 2024 - 14:57 WIB

Polres Nisel Perketat Pengamanan Pleno KPU

Kamis, 22 Februari 2024 - 19:30 WIB

Sekretaris Teguh Kinarto Dituntut 2 Tahun Penjara, Terbukti Lakukan Penggelapan Dalam Jabatan

Berita Terbaru

Regional

Eksekusi Rumah di Jalan Kenjeran Berlangsung Ricuh

Selasa, 27 Feb 2024 - 12:18 WIB