Malaka, NTT, deliknews- Menakar masa kepemimpinan Bupati Simon, dalam 3,5 tahun kerja, yaitu 2021-2024. Kemudian, masa kepemimpinan Mantan Bupati Malaka, 5 tahun kerja penuh dari 2016-2021.

Berdasarkan pelantikan Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, SH. MH yang digukuhkan oleh Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat tertanggal 26 April 2021, di Aula Kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur lalu itu, memang baru 3 tahun lebih menjalankan masa baktinya.

Walaupun baru 3 tahun lebih Bupati Simon mengemban tugas-Nya, tetapi bisa menjawab Program SAKTI yang dicanangkan oleh paket SN-KT.

Program SAKTI: Sawasembada Pangan, Adat -Istiadat dan Toleransi Umat beragama, Kualitas Sumber Daya, Tatakelola dan Ifrastruktur.

Salah satu program unggulan SAKTI itu adalah Swasembada Pangan. Program swasembada pangan dan program Revolusi Pertanian Malaka(RPM) merupakan program yang sama dalam bidang pertanian.

Menakar Program Bupati Simon:

Salah satu Program unggulan Bupati Simon yang diperioritaskan itu; Swasembada Pangan. Jadi, pada tahun 2023, Musim Tanam pertama ( MT I ) yaitu 2022-2023 dengan luas lahan 3.500. HA tersebar di 6 kecamatan dengan intervensi pemerintah terhadap poktan sebanyak 291, meliputi 242 kelompok tani.

Pada MT I pemerintah menyalurkan Bibit unggul dan pupuk gratis melalui Dinas Pertanian di 242 kelompok tani dari 291 poktan.

Hasil petani di 242 kelompok tani dari 291 poktan tersebut, memperoleh gabah kering sebanyak 196.464 kg dan di beli kembali pihak pemerintah dengan harga Rp. 5.500/kg, maka petani tidak lagi kewalahan menjual hasil pertaniannya. Dari pada hasil petani di jualkan kepada tengkulak dengan harga senilai Rp. 3000 – 4000/kg gabah kering giling.

Dan lebih dari pada itu, hasil gabah kering giling yang dibeli oleh pihak pemerintah diproduksi jadi Beras, sebanyak 36.100 Kg, dan di kemas denga brend Beras Nona Malaka.

Lalu, gabah digiling jadi beras, dan dikembalikan kepada masyarakat melalui pasar murah dengan harga satandar 12.500/kg disetiap desa.

Swasembada pangan, tentunya bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil.

Oleh karena itu, program swasembada pangan harus ditingkatkan pihak pemerintah daerah, karena ini salah satu program pemerintah yang meningkatkan pendapatan usaha tani. Selain itu, pemberdayaan kesejahtraan petani yang membutuhkan dalam kebutuhan Ekonomi masyarakat.

Adapun program swasembada pangan dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat petani, tetapi mendajadi faktor kelemahannya itu pada Pemkab Malaka atas melakukan kerja sama dengan offtaker yang selama ini, belum ada rutinitas pendampingan dari pihak offtaker sendiri.

Padahal tujuan kerja sama offtaker sebagai pengusaha dengan pemerintah melalui kelompok tani, supaya ada rutinitas pendampingan dari offtaker dan pemerintah melalui penyuluh pertanian dan PPL dari kedua pihak yaitu antara Pemerintah dan offtaker sendiri terhadap petani.

Adanya integrasi pemerintah dan offtaker untuk menjaga kesetabilan pelonjakan standar harga produk komoditas pertanian, juga tidak ada kekuawatiran terhadap jatuhnya harga penjualan hasil tani.

Menjaga keseimbangan standar harga produk hasil komiditas petani tersebut, melalui lokasih yang disiapkan oleh offtaker untuk menampung hasil petani berupa lumbung pangan.

Menjadi pertanyaannya itu’ pertama, dimana lokasih lumbung pangan yang disiapkan oleh offtaker dan pihak pemerintah daerah Malaka.

Kedua, kapan ada Informasih yang disampaikan, atau diumumkan oleh pemerintah kepada masyarakat secara tertulis maupun lisan atau lewat media Masa terhadap lokasih pangan Kabupaten Malaka.

Tidak terlepas dari program Sakti, kualitas dan sumber daya; Meningkatkan mutuh pendidikan melalui Kartu Malaka Cerdas (KMC) kepada anak berprestasi mulai dari tingkat SD, SMP, SMA/ SMK dan mahasiswa yang mengikuti ujian akhir.

Tatakelola Infrastruktur; Mengadakan pengadaan traffic light (lampu Merah), dan lampu jalan yang terpasang di setiap jalan mulai dari Jembatan Bene Nai menuju Betun, sebagai pusat kota malaka.

Upaya membangun pembangunan Kator Pusat Pemerintahan Malaka (Puspem) dan Kantor Berpustakaan 2 lantai yang terletak langsung di kota Betun.

Menakar program Mantan Bupati Malaka;

Mantan Bupati Malaka, Periode 2016-2019, salah satu program unggulannya itu, Revolusi Pertanian Malaka (RPM) dengan komuditas unggulannya Bawang Merah.

Program Revolusi Pertanian Malaka (RPM) sebenarnya salah satu wujut keberhasilan masyarakat Malaka yang dimana, program RPM merupakan program moderen yang bisa merubah hasil petani lahan kering dari hasil komoditi jagung ke hasil komodoti lain yaitu Bawang merah.

Pada tahun 2018-2019, menargetkan pengolahan lahan seluas 150 HA, tetapi lahan yang terdapat hanya 147 HA, sebagai sampel lahan pertanian bawang merah dengan
besar anggaran yang digelontarkan oleh pihak pemerintah untuk bawang merah sebesar 4.9 meliar.

Kutipan dari pos-kupang tahun 2019 mantan Bupati Malaka melakukan panen simbolis Bawang Merah di kelompok Tani Fini Katuas di Desa Lasaen dan hasil produksinya mencapai 11,1 ton perhektar.

Dan pada tahun 2017 ada 50 HA lahan tanam bawang merah di dipanen 23 hektar dengan hasil produksi 231 ton dari 8 kelompok tani yang ada di Desa fafoe, Desa Oan Mane, Desa Umatoos.

Lebih lanjut, tahun 2017 ekspor perdana bawang merah Malaka ke Timor Leste sebanyak 200 ton dengan harga Rp. 15.000/kg, tapi belum ada kepastian yang jelas dari pemerintah Kabupaten Malaka, yang di langsiran dari brita Pos Kupang tahun 2017 silam.(vic/ Dami Atok)