MADIUN,deliknews.com Meskipun sudah jelas tertera di dalam kontrak, Namun penerapan Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3) pada pelaksanaan pekerjaan proyek di lingkungan kerja sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) seringkali terabaikan.

Seperti pada proyek pembangunan Gedung  Puskesmas Pilangkenceng  Kabupaten Madiun sebesar 4 Milyar Rupiah  yang bersumber DAU MANDATORY Tahun 2024, dikerjakan oleh Kontraktor CV SYANUR MANDIRI dengan Konsultan Pengawas CV DIMENSI SAKA.

Pantauan awak media dilokasi, para pekerja terlihat dibiarkan saja tanpa memakai rompi, sarung tangan, safety boots, maupun Helm proyek sebagai Alat Pelindung Diri (APD) saat bekerja terlebih di ketinggian gedung 2 lantai tersebut.

Baca Juga : Proyek Pembangunan Puskesmas Pilangkenceng Madiun, Kontraktor : K3 Pekerja Sudah Terpenuhi.

Saat di konfirmasi pada Kamis (30-05-2024) lalu, Tri selaku Pelaksana Proyek mengatakan pekerja sudah sering di ingatkan, pihaknya juga mengungkapkan dari 32 pekerja yang masuk RAB K3 hanya 18 orang.

” Ada yang pakai, sudah di ingatkan setiap hari mas ” ungkapnya

” Sekarang kan gini ,yang di RAB kan K3 pekerjanya hanya 18 sedangkan pekerja semuanya ada 32 terus sisanya ikut siapa.”  Imbuhnya

Papan Informasi proyek

Selanjutnya Awak Media konfirmasi kepada Dr Widya Wardani Kabid sekaligus PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, melalui pesan instan whatsaspp pihaknya menjelaskan akan memberikan teguran kepada pelaksana. Sabtu (01-06-2024)

Nggih untuk P3K Kita kasih surat teguran ke pelaksana, Besok Senin tak buat suratnya.” Jelasnya

” Trs terkait pekerja jg akan kami konfirmasi.” Pungkasnya

Tentu hal ini menjadi tanda tanya, Penerapan yang tidak maksimal atau memang tidak ada ketegasan dari pihak terkait dalam mengawasi terhadap penyedia jasa tanpa memikirkan keselamatan pekerja.

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 ayat (1) huruf a yang berbunyi “Setiap pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja”.