Malaka, NTT, deliknews – Program unggulan swasembada pangan yang dicanagkan oleh Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, S.H., M, H, tidak diobok – obok oleh Aparat Penegak Hukum (APH) seperti program unggulan Revolusi Pertanian Masyarakat (RPM) yang dicanangkan oleh Bupati sebelumnya.

Padahal program swasembada pangan dan program RPM, mempunyai kedudukan yang sama dibidang pertanian. Oleh karena program unggulan swasembada pangan tidak di obok -obok oleh APH, maka dapat dikatakan bahwa fondasi pemerintah yang kokoh, akuntable dan foundemental itu ada di tangan Bupati Simon.

Dikatakan fondasi pemerintah yang kokoh, akuntable dan foudemental, karena adanya perubahan sebuah wajah Kabupaten melalui pembangunan Infrastruktur dan non frastruktur. Wujud nyata pemerintah yang kokoh dan akuntable kepada masyarakat kecil, tidak terlepas dari bukti nyata secara abstrak yang bisa dilihat, dirabah oleh masyarakat.

Wujud nyata Bupati Malaka; yakni, Pembangunan kantor Pusat pemerintahan (Puspem) Kabupaten Malaka, gedung merah putih Perspustakan Malaka, traffic ligh (lampu merah), Lampu Jalan, rumah sakit dan jalan raya.

Selain pembangunan infrastruktur yang disaksikan langsung oleh masyarakat, tentunya juga pelayanan dan program unggulan pemerintah yang langsung tersentuh pada masyarakat kecil.

Diantaranya, Kartu Malaka Cerdas (KMC), Kartu Malaka Sehat (KMS), Insentif kepada pemangku Adat; Fukun (tokoh adat), Liurai, Loro dan Raja. Lalu, pembagian pupuk dan bibit unggul gratis. Juga, Kabupaten Malaka memiliki sendiri brand/Logo beras Nona Malaka, para petani tidak lagi keluh tentang pemasaran hasil petani berupa gabah padi.

Demikian itu, Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, S. H,. M. H, diguguhkan oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat tertanggal 26 April 2021lalu, di Kantor Gubenur NTT hingga saat ini, program unggulannya belum di obok – obok Aparat Penegak Hukum (APH)

Program unggulan Bupati Malaka sekarang, tidak diobok – obok oleh APH seperti Program Revolusi Pertanian Masyarakat (RPM) hingga terjadi 6 orang ASN, berada dijeruji besi, karena telah terbukti merugikan keuangan negara sebesar 3,9 M.

Walaupun 6 orang ASN sudah tersanjung dijeruji besi, tetapi masih tetap dihembus media online atas kasus bawang merah Malaka, diwilayah Hukum Polda NTT – Kepolisian Rebuplik Indonesia (Polri).

Kasus bawang merah malaka, terus dihembus oleh media online Kabar NTT, Suara Rakyat itu,kasus bawang merah Malaka, masih tetap dilidik oleh pihak APH dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan dikawal ketat oleh PADMA dan KOMPAK hingga ARAKSI NTT. (*)