Sidoarjo – Anggota DPR-RI terpilih dari daerah pemilihan (Surabaya-Sidoarjo) periode 2024-2029 Bambang Haryo Soekartono, Rabu (7/8) turun langsung ke Desa Banjarsari, kecamatan Buduran Sidoarjo untuk memastikan lahan pertanian di wilayah itu teraliri air.
Pasalnya, petani di wilayah itu mengeluhkan lahan pertanian mereka terjadi kekeringan, karena lahannya tak dialiri air lewat jaringan irigasi desa setempat.
” Ya, para petani ini mengeluhkan lahan pertaniannya terjadi kekeringan. Sehingga harus melalui sumur bor dan yang dibutuhkan adalah pompa. Dan ini sudah disiapkan 2 pompa yang bisa digunakan secara bergantian, kita harapkan bisa bermanfaat dan tidak kekurangan air lagi” Kata pemilik sapaan akrab BHS, yang disambut sumringah para petani desa Banjarsari.
Dikatakan BHS yang juga dijuluki sebagai Bapak Petani Sidoarjo ini, bahwa lahan pertanian yang ada di wilayah ini sekitar 15 hektar. BHS pun berharap agar pemerintah kabupaten segera action membantu wilayah yang terjadi kekeringan. Agar hasil petani bisa maksimal, karena hasil pertanian disini bisa sampai 8 ton.
“Semoga kedepan tidak ada penurunan, namun justru terus mengalami peningkatan pada produksi pertanian di wilayah desa Banjarsari” papar BHS.
Ditambahkan, anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra ini, bahwa Pemerintah yang akan datang, menomor satukan petani, hutang petani akan dilunasi, kemudian akan mengusahakan jumlah bibit. 1 juta hektar dibantu bibit.
“Untuk yang sekarang, era Menteri Amran menyangkut permasalahan pupuk subsidi, ini sudah ditingkatkan dari 5 juta ton menjadi 9 juta ton, selanjutnya menghilangkan pupuk subsidi untuk kelapa sawit, dan sekarang full untuk pertanian” Kata BHS.
Kemudian lagi, lanjut BHS, Permasalahan hama, ini sebenarnya tugasnya pemerintah, nanti akan dikembalikan seperti pada era Presiden Soeharto. Subsidi asuransi pertanian, termasuk KUR, diprioritaskan untuk petani, nelayan dan umkm.
“Itu yang paling penting, bisa dimanfaatkan oleh petani. KUR itu uang rakyat, harus dikembalikan kepada rakyat, tidak seperti sekarang ini 6%, harusnya KUR ini dibawah 3%, agar dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi petani” Tegas BHS.
Tinggalkan Balasan