Surabaya – Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Jawa Timur Bambang Haryo Soekartono, Jumat (10/1) menemui ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf di ruanganya.

Dalam kedatangannya, pemilik sapaan akrab BHS ini didampingi anggota Komisi E DPRD Jatim Cahyo Harjo Prakoso beserta pengurus IPSI Jatim.

“Kebutulan, kami menemui ketua DPRD Jatim untuk menghaturkan SK PB IPSI, yang mana ketua DPRD Jawa Timur masuk sebagai Dewan Pembina IPSI Jatim” Kata BHS

Alhamdulillah, lanjut BHS Ketua DPRD Jatim berkenan dan beliau banyak menunjang kegiatan-kegiatan IPSI Jatim. Dorongan dari beliau ini akan lebih memajukan prestasi atlet pencak silat Jawa Timur kedepan. Kata BHS.

Sebelumnya, saat bertemu ketua DPRD Jatim, BHS tampak terlihat mengobrol gayeng, Ia menyebut bahwa pencak silat harus mendapatkan perhatian khusus, lantaran Silat memiliki fungsi olahraga, prestasi, budaya, keamanan, pertahanan dan pendidikan. Ia bahkan menyebut dari 43 juta penduduk Jatim 20% nya adalah pesilat atau sekitar 8juta, Inilah yang menjadi potensi besar untuk jawa timur.

Dalam kesempatan itu, Anggota DPR-RI Fraksi Partai Gerindra ini memberikan apresiasi kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang memasukkan silat kedalam kurikulum SD, SMP hingga SMA.

Anggaran Pembinaan

Pengurus IPSI Jatim berpose bersama Ketua DPRD Jatim dan Anggota Komisi E DPRD Jatim /Foto : Istimewa

Mengenai anggaran pembinaan IPSI jatim. Ketua harian IPSI Jatim Hoslih Abdulah menambahkan selama ini pengelolaan anggaran cukup baik dan semuanya melewati KONI.

“Memang, harapannya ada perubahan untuk pengelolaan khususnya IPSI, karena kita bisa mendapatkan pembinaan yang lebih”Katanya.

Dia menyebutkan, IPSI perlu mendapatkan perhatian lantaran pencak silat ini masuk kedalam 14 cabang olahraga yang diproyeksikan untuk Olimpiade.

“Maka itu, tadi sempat berbicara dengan Ketua DPRD Jatim tentang adanya event-event yang menunjang cabor pencak silat, dan kita usulkan adanya kejuaraan Piala Ketua DPRD Jatim” Imbuhnya

Sementara itu, anggota komisi E DPRD Jatim Cahyo Harjo bahwa terkait problematika pengelolaan anggaran dan atau subsidi anggaran Pemerintah, Dispora maupun KONI kepada cabor-cabor.

Maka harapannya, dengan adanya desain besar Undang-undang Olahraga Nasional yang baru. Ini sudah masuk ke Prolegda kita di Komisi E DPRD, untuk adanya Perda Olahraga Nasional.

“Insya allah akan memberikan kebaikan yang lebih maksimal untuk pengelolaan peningkatan prestasi cabor-cabor di jatim, khususnya IPSI jatim yang masuk jajaran cabor prioritas untuk ke kancah internasional”Pungkas Cahyo.