Jakarta – Anggota DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mengapresiasi langkah pemerintah yang menerapkan efisiensi anggaran, termasuk dalam pembiayaan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Pada tahun 2025, anggaran untuk IKN direncanakan sebesar Rp5,04 triliun, sebuah langkah yang dianggap strategis untuk mengelola keuangan negara.
Namun, ia menilai bahwa efisiensi ini juga harus dimanfaatkan untuk mengkaji ulang proyek besar tersebut. Bambang menyoroti sejumlah persoalan yang menurutnya memerlukan perhatian lebih mendalam. “Pembangunan IKN butuh evaluasi ulang, meskipun anggaran besar sudah digelontorkan sejak pemerintahan sebelumnya. Ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan sebelum IKN sepenuhnya ditetapkan sebagai ibu kota negara,” ujarnya, Jumat (14/2/2025).
Masalah Aksesibilitas
Bambang menekankan tantangan aksesibilitas sebagai salah satu kendala utama. Ia mengingatkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa, dengan Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi yang sangat strategis. Setiap hari, sekitar lima juta orang memanfaatkan berbagai moda transportasi untuk mencapai ibu kota, mulai dari transportasi darat hingga udara.
“Jika ibu kota pindah ke IKN, mayoritas pergerakan masyarakat hanya dapat dilayani oleh moda udara dan laut, yang kapasitasnya sangat terbatas. Bayangkan kepadatan penumpang dan antrian panjang yang akan terjadi,” katanya. Ia mencontohkan, jika satu juta orang harus bepergian ke IKN menggunakan moda udara dengan tarif rata-rata Rp1,5 juta, biaya totalnya mencapai Rp1,5 triliun per hari. Untuk perjalanan pulang-pergi setahun penuh, anggaran transportasi ini dapat mencapai Rp1.095 triliun, belum termasuk biaya akomodasi.
Kapasitas Transportasi Terbatas
Selain biaya, Bambang juga menyoroti keterbatasan infrastruktur transportasi di Kalimantan Timur. Bandara IKN hanya mampu menampung 600 penumpang per hari, sementara Bandara Balikpapan sebagai penunjang memiliki kapasitas 15 juta penumpang per tahun atau sekitar 41.100 penumpang per hari. “Jika dibandingkan dengan proyeksi kebutuhan 1,5 juta penumpang per hari, kapasitas ini jauh dari mencukupi,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut jumlah pesawat yang tersedia di Indonesia saat ini hanya 480 unit dengan kapasitas rata-rata 150 kursi per pesawat, atau sekitar 72 ribu penumpang sekali jalan. “Tidak mungkin seluruh pesawat dialokasikan ke IKN, apalagi apron Bandara Balikpapan hanya bisa menampung 20-30 pesawat, sedangkan Bandara IKN kurang dari 10 pesawat. Bagaimana mungkin kita melayani jutaan penumpang setiap hari?” tegasnya.
Beban Ekonomi dan Sosial
Menurut Bambang, pemindahan ibu kota ini berpotensi menjadi beban tambahan, baik bagi anggaran negara maupun keuangan masyarakat. Ia mengkhawatirkan bahwa proyek ini akan menciptakan ketimpangan akses layanan negara, terutama bagi warga di Pulau Jawa yang harus mengeluarkan biaya tinggi untuk mengakses ibu kota baru.
“Negara ini bertugas memberikan pelayanan maksimal kepada rakyatnya. Jika pelayanan itu tidak efisien dan sulit dijangkau, maka pemerintah dapat dianggap gagal. Efisiensi anggaran negara tidak boleh mengorbankan efisiensi anggaran masyarakat,” kritiknya.
Alternatif Solusi
Sebagai solusi, Bambang mengusulkan agar IKN dijadikan sebagai ibu kota kedua yang melengkapi Jakarta, bukan menggantikannya. Dengan demikian, Jakarta tetap menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi utama, sementara IKN bisa difokuskan untuk mendukung wilayah Indonesia bagian timur.
“Saya sudah menyampaikan hal ini kepada Prof Bambang Susantono tahun lalu, ketika beliau masih menjabat sebagai Kepala Badan Otorita IKN. Saya berharap pemerintah mempertimbangkan usulan ini demi pelayanan yang lebih merata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Menurut Bambang, jika pemerintah dapat mengelola proyek ini dengan pendekatan yang lebih bijak dan inklusif, potensi besar IKN sebagai pusat pertumbuhan baru tetap dapat diwujudkan tanpa membebani rakyat secara berlebihan.
