Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, mengapresiasi keinginan pemerintah untuk membangun wilayah Kalimantan. Namun, ia menilai pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke wilayah yang berada di jalur pelayaran internasional berisiko terhadap keamanan Presiden dan Wakil Presiden.
“Sejak awal saya kurang sependapat dengan pemindahan Ibu Kota Negara dan Pusat Pemerintahan ke wilayah IKN. Keamanan dan keselamatan Presiden dan Wakil Presiden menjadi rentan, karena wilayah ini berada di jalur pelayaran internasional ALKI 2. Ini sangat membahayakan. Jika ada ancaman yang datang, akan sulit untuk membangun perlindungan,” ujar Bambang Haryo dalam keterangannya, Selasa (18/2/2025).
Menurutnya, kondisi ini berbeda dengan Jakarta yang saat ini menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan. Jakarta masih terlindungi oleh Kepulauan Seribu serta tidak dilewati jalur pelayaran internasional secara langsung. Selain itu, keberadaan pulau-pulau lain seperti Bangka Belitung, Kalimantan, dan Sumatera turut berperan dalam sistem pengamanan.
“Kalau IKN ini, langsung terbuka dengan jalur internasional. Begitu ada ancaman, langsung menyasar pusat negara. Apalagi, daratan IKN mudah terbakar karena lahannya berbasis batu bara. Ini sangat rentan terhadap kebakaran yang bisa dimanfaatkan pihak yang ingin mengacaukan negara,” jelasnya.
Bambang Haryo menganalogikan pemindahan IKN sebagai strategi catur yang tidak tepat, di mana posisi pemimpin negara menjadi lebih terbuka dan rentan dibandingkan dengan sistem pertahanan yang lebih aman di Jakarta.
“Ibarat bermain catur, raja sudah kita letakkan di depan, bukan pion. Padahal, yang harus dilakukan adalah melindungi keamanan pemimpin negara secara maksimal. Dengan risiko yang begitu besar, biaya pengamanan untuk menjaga keselamatan presiden pasti akan meningkat,” tegasnya.
Selain faktor keamanan, Bambang Haryo juga menyoroti posisi IKN yang dekat dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Ditambah lagi, wilayah ini juga rentan terhadap bencana banjir.
Usulkan Konsep Ibu Kota Kedua dan Sentra Industri
Menyikapi hal tersebut, Bambang Haryo mengusulkan agar IKN tidak dijadikan pusat pemerintahan utama, melainkan sebagai ibu kota kedua yang difokuskan untuk pengembangan industri berskala besar.
“Menurut saya, sebaiknya wilayah IKN bukan sebagai pusat pemerintahan, tetapi tetap bisa menjadi ibu kota kedua yang dilengkapi dengan pusat industri skala besar. Karena wilayah ini dilewati Jalur Internasional ALKI 2, sehingga hasil industri bisa dengan mudah diangkut oleh transportasi laut internasional,” paparnya.
Dengan letak strategis antara Asia Timur (Jepang, Cina, Korea, dan Taiwan) dan Australia, Bambang Haryo menilai bahwa IKN bisa menjadi pusat relokasi industri negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara untuk mempermudah distribusi ke Australia. Hal ini akan berdampak positif pada efisiensi logistik dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
“Maka, sentra industri di IKN, Kalimantan Timur, akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi jauh lebih besar dibandingkan jika hanya digunakan sebagai ibu kota negara,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti potensi multiplier effect yang lebih besar dari sektor industri dibandingkan sektor pemerintahan. Dengan kondisi geografis Kalimantan yang memiliki banyak alur sungai, biaya pembangunan infrastruktur transportasi juga bisa ditekan dengan memanfaatkan jalur air yang lebih efisien dibandingkan jalur darat.
“Hadirnya sentra industri di Kalimantan Timur akan memudahkan pelaku industri, terutama dari wilayah Indonesia bagian timur, karena mereka tidak perlu lagi mengirimkan barang dari Jawa atau sekitar Jakarta yang jaraknya lebih jauh,” jelasnya.
Dampak Positif bagi Lapangan Kerja
Bambang Haryo juga menyoroti dampak positif dari pengembangan kawasan industri terhadap penciptaan lapangan kerja. Ia menilai, sektor industri memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dibandingkan sektor pemerintahan.
“Satu industri itu bisa menyerap ribuan orang. Jika bisa terbangun 100 industri, maka akan terserap setidaknya 100.000 pekerja. Dengan demikian, pemerataan ekonomi bisa tercapai, dan masyarakat Kalimantan tidak perlu pergi ke Jawa untuk mencari pekerjaan,” katanya.
Menurutnya, jika strategi ini diterapkan, pembangunan yang dicanangkan pemerintah tetap dapat berjalan optimal tanpa harus mengorbankan keamanan Presiden, Wakil Presiden, serta pejabat negara lainnya.
“Pembangunan bisa merata, pertumbuhan ekonomi nasional bisa meningkat, dan keamanan negara tetap terjaga. Wilayah ini juga bisa menjadi tujuan relokasi industri dari Pulau Jawa, apalagi bahan baku industri seperti batu bara, besi, dan nikel melimpah di Kalimantan,” pungkasnya.
