Sidoarjo – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur guna mendukung program pembangunan nasional. Namun, ia menyoroti perlunya evaluasi terhadap beberapa proyek strategis nasional yang telah dimulai sejak pemerintahan sebelumnya, karena ditemukan ketidakakuratan dalam rancangan awal pembangunannya.
Bambang Haryo menyorot tiga proyek utama, yakni Pelabuhan Patimban, Bandara Kertajati, dan Kawasan Industri Subang Smartpolitan. Ketiga proyek tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas industri dan logistik, namun hingga saat ini dinilai belum berjalan secara optimal.
Kawasan Industri Subang Smartpolitan, yang memiliki luas 2.717 hektar dan mulai dibangun pada 2020, dikembangkan oleh PT Suryacipta Swadaya (Suryacipta) dengan anggaran Rp5 triliun untuk tahap pertama. Rencananya, kawasan ini mulai beroperasi pada 2024. Namun, dalam kunjungannya baru-baru ini, Bambang Haryo mengungkapkan bahwa belum terlihat adanya industri yang beroperasi di kawasan tersebut, bahkan infrastruktur dasarnya pun belum rampung.
“Dari hasil kunjungan saya beberapa hari lalu, saya belum melihat adanya industri yang masuk ke kawasan tersebut. Bahkan, infrastrukturnya pun belum siap. Padahal, menurut proyeksi pembangunan, harusnya sudah selesai di 2024,” ujarnya pada Senin (10/3/2025).
Ia juga mempertanyakan rencana integrasi Kawasan Industri Subang Smartpolitan dengan Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati. Menurutnya, jarak kawasan industri tersebut ke Pelabuhan Patimban sekitar 60 kilometer dan ke Bandara Kertajati sekitar 80 kilometer, yang dinilai tidak efektif dalam mendukung efisiensi biaya logistik.
“Rancangan untuk mengintegrasikan tiga proyek strategis nasional ini, menurut saya, kurang tepat. Seharusnya, kawasan industri tidak berjarak lebih dari 5 kilometer dari pelabuhan agar biaya logistik lebih murah, lebih cepat, dan lebih aman. Saat ini, saya melihat para pelaku industri belum tertarik untuk masuk ke Smartpolitan,” tegasnya.
Selain itu, Bambang Haryo juga menyoroti kesiapan Pelabuhan Patimban dalam melayani kebutuhan industri peti kemas. Hingga kini, pelabuhan tersebut masih belum memiliki crane sebagai alat utama dalam bongkar muat peti kemas.
Sebagai informasi, Pelabuhan Patimban dirancang untuk melayani angkutan peti kemas dan kendaraan bermotor. Pembangunannya dibagi dalam tiga tahap, dengan target pada 2021 dapat melayani 3,75 juta TEUS, kemudian meningkat menjadi 5,5 juta TEUS pada 2025, dan mencapai kapasitas maksimum 7 juta TEUS pada tahap akhir. Namun, hingga kini, pelabuhan tersebut belum dapat beroperasi maksimal.
“Sangat disayangkan percepatan pengadaan crane tidak segera direalisasikan, sehingga Pelabuhan Patimban belum bisa menampung kebutuhan bongkar muat peti kemas. Padahal, pelabuhan ini seharusnya fokus pada layanan peti kemas, tetapi bagaimana bisa berfungsi jika crane di dermaga dan depo container saja belum tersedia?” tanyanya.
Saat mengunjungi lokasi, ia pun menegaskan bahwa hingga kini belum ada satu pun peti kemas yang ditampung di Pelabuhan Patimban.
“Tanpa crane, bagaimana kapal logistik bisa merapat ke Patimban? Akibatnya, barang industri masih banyak dikapalkan melalui Tanjung Priok. Ini sangat disayangkan. Hingga awal 2024, anggaran pembangunan pelabuhan ini sudah mencapai hampir Rp40 triliun, tetapi hingga kini belum berfungsi sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, Bambang Haryo mendesak adanya evaluasi mendalam terhadap target pembangunan Pelabuhan Patimban dan integrasinya dengan Kawasan Industri Subang Smartpolitan.
“Jangan sampai kedua proyek strategis nasional ini mengalami stagnasi atau bahkan mangkrak, padahal sudah menyedot dana yang sangat besar. Termasuk Kawasan Industri Subang Smartpolitan yang sudah menghabiskan Rp5 triliun untuk pengelolaan kawasan seluas 2.717 hektar. Sebagai perbandingan, Kawasan Industri Kuala Tanjung dengan anggaran Rp4,5 triliun mampu mengembangkan area seluas 3.000 hektar di Sumatera Utara,” jelasnya.
Meskipun proyek ini merupakan warisan pemerintahan sebelumnya, Bambang Haryo menekankan pentingnya kepastian dan percepatan pembangunan untuk memastikan kebermanfaatannya bagi industri dan ekonomi nasional.
“Kita butuh kepastian dalam percepatan proyek-proyek strategis ini agar benar-benar berdampak positif bagi perekonomian nasional,” pungkasnya.
