Lombok, NTB — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) berkomitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan layanan transportasi laut, baik untuk distribusi logistik maupun angkutan penumpang. Komitmen ini mengemuka dalam pertemuan antara Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dengan Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) dan Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama (DLU) Erwin H. Poedjono, yang berlangsung di ruang kerja Gubernur NTB, Jumat (2/5) sore.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu strategis dibahas, termasuk tantangan dan solusi terkait transportasi laut di wilayah NTB. Salah satu fokus utama adalah pengaturan arus kapal pada lintasan Kayangan-Pototano yang dinilai sudah kelebihan kapasitas.
“Jumlah kapal yang beroperasi di lintasan itu tidak seimbang dengan jumlah dermaga. Akibatnya, kapal hanya bisa beroperasi sekitar 30 persen atau delapan hari dalam sebulan,” ujar Bambang Haryo.
Ia menyebut, Gubernur Iqbal berencana menerapkan moratorium penambahan izin kapal untuk mengatasi kelebihan kapasitas tersebut.
Gubernur NTB menilai transportasi laut yang efisien dan terjangkau sangat penting untuk mendukung distribusi komoditas lokal. Ia pun mendorong optimalisasi peran PT DLU dalam memperlancar arus logistik keluar dan masuk NTB.
Menanggapi hal itu, Dirut PT DLU, Erwin H. Poedjono, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memberikan tarif logistik yang murah dan layanan terbaik bagi masyarakat NTB.
“Kami siap mendukung kebutuhan logistik NTB. Harga pengangkutan telah kami sesuaikan agar pelaku usaha lokal bisa memanfaatkannya secara maksimal,” ungkap Erwin.
Sebagai anggota DPR RI, Bambang Haryo menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah yang diambil Pemprov NTB. Ia juga berjanji akan menjembatani koordinasi antara pemerintah daerah dan kementerian terkait.
“Kami akan berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, dan instansi lainnya agar dukungan dari pusat bisa lebih optimal,” katanya.
Menurutnya, sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk mewujudkan sistem transportasi logistik yang efisien, berkelanjutan, dan ramah bagi pelaku usaha serta masyarakat.
Selain membahas teknis transportasi laut, Gubernur NTB juga mengusulkan kolaborasi dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk merancang sistem logistik berkelanjutan di masa depan. Inovasi ini diharapkan mampu mendukung visi pembangunan NTB yang maju dan mandiri.
“Gubernur memiliki visi yang kuat untuk menjadikan NTB sebagai daerah yang logistiknya terintegrasi dan efisien. Kami semua mendukung,” ujar BHS.
Asisten II Setda Pemprov NTB, Faozal, menambahkan bahwa pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan sektor swasta dalam pembangunan transportasi laut.
“Kita ingin menjadikan transportasi laut di NTB semakin nyaman, cepat, dan terjangkau,” jelasnya.
Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan NTB dapat mempercepat pembangunan sektor transportasi laut sebagai salah satu penggerak utama ekonomi daerah.
