Lombok Timur — Ketua Kelompok Fraksi Gerindra di Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan dermaga tambahan di lintasan penyeberangan Kayangan–Pototano, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Hal ini disampaikannya usai melakukan kunjungan lapangan dan berdialog dengan para pemangku kepentingan sektor transportasi di wilayah tersebut, Sabtu (3/5).
Menurut Bambang, dari 28 kapal yang terdaftar di lintasan tersebut, hanya sekitar 30 persen yang dapat beroperasi optimal karena keterbatasan dermaga. Kondisi ini dinilai menghambat mobilitas logistik dan penumpang antarpulau, terutama dari Sumbawa ke Lombok dan sebaliknya.
“Penambahan satu dermaga bisa meningkatkan efisiensi hingga 50 persen. Ini sangat penting untuk menunjang distribusi barang, termasuk kebutuhan pangan,” ujarnya kepada wartawan.
Rencana penambahan dermaga tersebut sebelumnya telah disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal kepada Komisi VII DPR RI. Bambang menilai bahwa percepatan realisasi dermaga baru harus menjadi prioritas nasional, mengingat fungsinya yang strategis dalam mendukung arus logistik menuju Jawa dan sebaliknya.
Ia juga mengusulkan agar pembiayaan proyek tersebut dapat memanfaatkan Penyertaan Modal Negara (PMN), mengingat sifat pembangunan yang ditujukan untuk pelayanan publik, bukan semata profit.
“Pelabuhan itu adalah infrastruktur vital. Jangan dikelola hanya untuk mengejar keuntungan, karena fungsinya adalah melayani masyarakat,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bambang menyatakan penolakannya terhadap wacana pembangunan jembatan di atas Selat Alas. Ia menegaskan bahwa jalur tersebut merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan merupakan rute pelayaran internasional, sehingga pembangunan jembatan di kawasan tersebut dinilai berisiko tinggi.
“Jembatan di ALKI sangat membahayakan keselamatan pelayaran. Transportasi laut tetap menjadi pilihan paling rasional bagi negara kepulauan seperti Indonesia,” tegasnya.
Sementara itu, General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kayangan, Heru Wahyono, menyambut baik dukungan DPR RI dan menyatakan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan kajian kelayakan (feasibility study) sebagai dasar pengembangan pelabuhan.
Saat ini, dari 28 kapal yang tersedia, hanya 10 kapal yang dapat beroperasi secara aktif akibat keterbatasan fasilitas sandar. Dengan adanya rencana penambahan satu dermaga—dari dua menjadi tiga unit—kapasitas pelabuhan diharapkan bisa meningkat secara signifikan.
“Penambahan dermaga akan membuat operasional lebih adil dan merata antararmada. Kita targetkan kapasitas angkut bisa naik 50 persen,” jelas Heru.
Heru menambahkan, sektor transportasi laut di NTB menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Dari 2023 ke 2024, terjadi lonjakan mobilitas penumpang dan kendaraan yang melintasi lintasan Kayangan–Pototano.
“Pertumbuhan sektor penyeberangan sangat tinggi. Ini momentum yang harus kita dukung dengan infrastruktur yang memadai,” pungkasnya.
