Sidoarjo – Anggota Komisi VII DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur I, Ir. H. Bambang Haryo Soekartono (BHS), menegaskan pentingnya penanganan maksimal terhadap semburan lumpur panas di Sidoarjo yang hingga kini masih aktif, meski volumenya telah menurun drastis dibanding masa puncaknya.
Dalam kunjungannya ke lokasi terdampak, Kamis (5/6/2025), Bambang Haryo menyatakan bahwa bencana yang telah berlangsung sejak 2006 itu harus tetap diperlakukan sebagai bencana nasional. Ia meminta agar semua pihak, termasuk Basarnas dan Kementerian PUPR, terus melakukan pemantauan dan penanganan secara intensif.
“Kondisinya masih dalam keadaan kebencanaan dan ini harus dipantau secara khusus. Selain dipantau oleh PPLS, juga seharusnya oleh Basarnas karena ini bencana nasional,” tegasnya.
Bambang juga menyoroti adanya pemangkasan anggaran penanganan lumpur hingga 50 persen. Ia menilai hal tersebut sebagai langkah keliru karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.
“Saya mendengar ada pengurangan anggaran hingga 50%. Padahal ini menyangkut keselamatan masyarakat. Harga nyawa publik itu tidak terhingga. Jadi anggaran seperti untuk Basarnas, BMKG, jangan dikurangi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti keterbatasan infrastruktur di lapangan, khususnya dalam hal kapasitas pompa. Menurutnya, pompa yang digunakan saat ini hanya mampu mengalirkan 150 liter per detik, padahal idealnya dibutuhkan pompa dengan kapasitas 500 liter per detik untuk mengantisipasi lonjakan semburan secara tiba-tiba, terutama jika terjadi aktivitas tektonik.
“Ini butuh kesiapan. Kalau semburan tiba-tiba meningkat karena faktor geologis, maka kita harus siap dengan peralatan yang memadai,” katanya.
Sementara itu, tenaga ahli dari Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS), Isgiyanto, menjelaskan bahwa saat ini debit semburan lumpur berkisar antara 27 ribu hingga 32 ribu meter kubik per hari. Angka ini jauh menurun dibandingkan masa puncak pada awal kejadian, yang mencapai 120 ribu meter kubik per hari.
“Semburan masih aktif. Memang saat ini sudah jauh menurun dibanding dulu. Tapi kami belum bisa memastikan kapan semburan ini akan berhenti sepenuhnya,” kata Isgiyanto.
Sejak pertama kali terjadi pada 29 Mei 2006, semburan lumpur panas telah menenggelamkan ribuan rumah warga dan menjadi salah satu bencana lingkungan terlama di Indonesia. Hingga saat ini, belum ada metode ilmiah yang mampu memprediksi secara pasti kapan semburan akan berhenti.
Karena itu, Bambang Haryo menegaskan bahwa dukungan anggaran dan perhatian serius dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan. “Ini bukan soal wilayah Sidoarjo saja, ini soal keselamatan nasional. Pemerintah harus hadir secara penuh,” pungkasnya.
