Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024–2025, yang diselenggarakan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/06).
Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, dan dihadiri oleh mayoritas anggota DPR lintas fraksi.
Dalam pidatonya, Puan mengungkapkan berbagai permasalahan yang akhir-akhir ini menjadi perhatian rakyat serta perlu mendapatkan perhatian dari Alat Kelengkapan Dewan antara lain tingginya angka pengangguran dan tingkat pemutusan hubungan kerja, permasalahan dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2025. kata Puan
Selain menyoroti sejumlah permasalahan, Puan mengatakan DPR juga akan memulai Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2026 dan membahas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024. Ia menyoroti kondisi ekonomi global yang masih dinamis dan penuh ketidakpastian.
“Pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026, harus telah mengantisipasi hal tersebut yang dapat berdampak pada kapasitas APBN untuk menjalankan pembangunan nasional,” papar Puan.
Terpisah, Bambang Haryo Soekartono menyampaikan komitmennya untuk lebih aktif mengawal isu-isu strategis melalui kerja-kerja legislasi dan pengawasan di Komisi VII DPR RI maupun Badan Legislasi (Baleg).
“Alhamdulillah, pelaksanaan Sidang Paripurna hari ini berlangsung sukses dan lancar. Saya pribadi merasa lebih bersemangat untuk mengikuti sidang-sidang lanjutan, baik di Komisi VII maupun di Badan Legislasi DPR RI. Semoga seluruh agenda yang telah disusun dapat berjalan maksimal demi kepentingan rakyat,” ujar pemilik sapaan akrab BHS.
Sidang paripurna ini sekaligus menjadi penanda kembalinya aktivitas legislatif DPR RI setelah masa reses, dengan kehadiran lebih dari 290 anggota DPR, yang menandakan terpenuhinya kuorum sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPR.
Dengan dimulainya Masa Sidang IV ini, DPR RI akan memasuki tahapan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) prioritas 2025, termasuk revisi UU Energi, RUU Energi Baru Terbarukan, dan RUU Industri Nasional.
