BANYUWANGI – Suasana haru menyelimuti Posko Informasi Korban KMP Tunu Pratama Jaya di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, saat Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono datang menemui puluhan keluarga korban, Minggu (6/7). Kedatangan legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini bertujuan menyerap aspirasi dan memastikan penanganan insiden berjalan sesuai prosedur.
“Saya hadir sebagai wakil rakyat untuk memastikan bahwa penanganan kecelakaan laut ini dijalankan dengan baik oleh instansi terkait,” ujarnya di hadapan wartawan.
Kehadiran Bambang disambut hangat sekaligus emosional oleh para keluarga korban yang telah empat hari menunggu kabar keberadaan anggota keluarga mereka yang masih hilang. Duduk bersila di ruang tunggu pelabuhan, Bambang mendengarkan langsung keluh kesah mereka.
Beberapa keluarga menyampaikan keluhan terkait minimnya informasi dari pihak berwenang. Mereka meminta adanya update berkala dari tim SAR dan perluasan area pencarian, termasuk menyisir wilayah pesisir Jembrana (Bali) hingga perairan Banyuwangi.
“Kami mohon agar kami selalu mendapat informasi terkini setiap hari, Pak. Kami juga ingin pencarian diperluas ke wilayah pesisir,” ujar seorang perempuan sambil terisak.
Menanggapi hal tersebut, Bambang langsung meminta General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Yannes Kurniawan, yang turut mendampinginya, agar secara aktif memberikan perkembangan hasil operasi SAR kepada keluarga korban.
“Pak GM, mohon setiap hari keluarga diberikan informasi terbaru mengenai pencarian. Ini penting agar mereka tidak merasa diabaikan,” tegas Bambang.
Selain menyoroti transparansi informasi, Bambang juga menekankan pentingnya pendampingan psikologis bagi keluarga korban yang masih menanti kepastian. Ia menyarankan agar petugas trauma healing segera dikerahkan.
“Kalau ada 20 keluarga korban, minimal dua tenaga trauma healing harus disiapkan. Ini agar mereka tidak larut dalam duka dan tetap kuat secara mental,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Bambang juga mengungkapkan adanya laporan dari masyarakat tentang sekitar 40 penumpang kapal yang tidak terdata dalam manifest resmi. Meski demikian, menurutnya, para korban tetap berhak menerima santunan dari Jasa Raharja.
“Informasi yang kami terima, ada sekitar 40 penumpang yang tidak terdaftar namun sudah dilaporkan oleh pihak keluarga. Santunan tetap wajib diberikan meskipun mereka tidak tercatat dalam manifest. Ini sudah final,” katanya.
Legislator yang dikenal vokal dalam isu keselamatan transportasi ini berharap agar tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya menjadi momentum evaluasi sistem transportasi penyeberangan secara menyeluruh, termasuk akurasi data manifest dan respons tanggap darurat di lapangan.
