Subang – Anggota Komisi VII DPR-RI, Bambang Haryo Soekartono, menyoroti langsung kondisi pembangunan Subang Smartpolitan saat kunjungan kerja spesifik bersama Komisi VII. Kawasan industri ini merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang menggunakan anggaran negara (APBN) sebesar Rp5 Triliun dan ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), dengan tujuan integrasi ke Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati.
Pemilik sapaan akrab BHS bahwa kawasan industri yang dikelola oleh PT Surya Semesta Internusa ini juga menggunakan uang rakyat, berarti harus ada pertanggungjawaban di dalam pembangunannya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan target semula, kawasan industri ini seharusnya telah menyelesaikan pembangunan utilitas dan infrastruktur dasar di lahan seluas 400 hektare, serta telah mulai beroperasi pada kuartal III tahun 2023. Namun, hingga saat ini, utilitas dasar masih minim dan belum menunjukkan kesiapan untuk digunakan oleh tenant.
“Ini butuh percepatan, karena diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dengan kawasan industri yang tergabung di kawasan industri Subang Smartpolitan. Diharapkan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi 8%, ini yang perlu diperhatikan,” tegasnya, Jumat (11/07).
Selain keterlambatan pembangunan, BHS menyebut bahwa pengelola kawasan Industri ini juga meminta dukungan infrastruktur yang menghubungkan kawasan industri dengan jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Ia menyebut, nilai total anggaran untuk integrasi kawasan ini mencapai sekitar Rp5,02 triliun.
“Dan ini tentu banyak fasilitas yang disiapkan pemerintah, meskipun dengan anggaran KPBU pemerintah, BUMN dan pinjaman luar negeri,” lanjutnya.
Ia juga mengingatkan agar hasil pembangunan kawasan ekonomi khusus ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat. “Menurut saya, hasil daripada pembangunan yang ada di ekonomi khusus ini juga bisa dinikmati masyarakat setempat, dengan melibatkan tenaga kerja masyarakat setempat,” katanya.
Bambang menyarankan agar pembangunan kawasan industri ini disertai dengan pembangunan fasilitas pendidikan seperti SMK dan perguruan tinggi teknik yang dapat mendukung kebutuhan tenaga kerja industri, terutama karena kawasan ini dirancang sebagai pusat industri berbasis teknologi.
“Seharusnya KEK Subang Smartpolitan ini bisa menjamin pendidikan yang ada di sekitar Subang ini mampu mendukung industri, apalagi ini industri teknologi, membangun SMK dan perguruan tinggi teknik. Bila perlu memasukkan ke dalam kawasan industri,” usulnya.
Ia juga menilai pentingnya pembangunan fasilitas perkantoran, hunian untuk pekerja industri, dan ruang terbuka hijau (RTH). “Percepatan pembangunan ini harusnya terukur, ada satu target yang di mana bisa dimanfaatkan masyarakat industri atau pelaku industri yang masuk ke dalam situ. Alangkah baiknya perlu dibangun dulu fasilitas perkantoran, perumahan untuk masyarakat industri, semua fasilitas yang ada, termasuk juga ruang terbuka hijau.”
Menurutnya, desain kawasan yang ada saat ini masih belum optimal dalam menghadirkan RTH. “Kalau dilihat desain yang ada dalam perencanaan ini, masih kurang ruang terbuka hijau,” tutup Bambang.
